Kucuran Modal Dicabut, 5 BUMD DKI Diminta Mandiri
Mesha Mediani, Priska Sari Pratiwi | CNN Indonesia
Kamis, 16 Nov 2017 02:49 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI berencana mencabut kucuran modal bagi lima Badan Usaha Milik Daerah di Jakarta untuk menutup defisit rencana anggaran daerah 2018.
Rencana penghapusan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk lima BUMD itu telah dibahas dalam rapat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di DPRD DKI, Selasa (14/11).
Tim anggaran pemprov DKI mengusulkan pemotongan PMD untuk PT Jakpro sebesar Rp1,249 triliun dan menghapus PMD untuk lima BUMD yakni Jakarta Tourisindo, PD Dharmajaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Asuransi Bangun Akrida, dan PD Pembangunan Sarana Jaya.
Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengklaim, jajaran direksi kelima BUMD tersebut telah menyetujui jika bantuan modal mereka dinolkan. Sandi menyebut pencabutan PMD bakal lebih merangsang jajaran direksi lima BUMD untuk mandiri dalam mencari modal sendiri.
"Saya yakin BUMD kita kalau ditantang seperti ini, mereka profesional, yang hebat di bidangnya masing masing. Kita akan hadirkan tata kelola BUMD yang baik," ujar Sandi di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/11).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung menilai, rencana penghapusan anggaran PMD dalam RAPBD 2018 di sejumlah BUMD DKI merupakan bentuk kemandirian.
“Ini justru kemandirian BUMD. Nanti bisa cari solusi dengan pinjam ke bank,” ujar Lulung saat ditemui di gedung DPRD DKI.
Lulung mengatakan, upaya penghapusan PMD bagi BUMD merupakan terobosan dari Anies-Sandi selaku pemimpin Jakarta. Apalagi selama ini, menurutnya, masih ada sejumlah masalah yang terjadi dalam pengelolaan BUMD.
“Sebenarnya kan banyak masalah juga, di Dharmajaya tuh, enggak banyak untung kok,” katanya.
Di sisi lain, rencana penghapusan ini dikritik anggota dewan. Anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus mengatakan, penghapusan PMD ini diyakini akan memberatkan masyarakat. Menurutnya, jika pengelolaan dialihkan ke pihak swasta akan membuat pemprov DKI sulit mengontrol atas BUMD tersebut.
“Misal di Dharmajaya harga daging semula Rp80 ribu per kilogram, tapi kalau dilepas ke swasta murni bisa sampai Rp100 ribu. Apalagi jelang puasa,” ucapnya.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI ini berkukuh lima BUMD itu tak boleh dikuasai pihak swasta. Ia berencana menyampaikan pendapatnya dalam rapat umum bersama pihak pemprov DKI.
“Ini jadi catatan, akan saya sampaikan dalam pandangan umum nanti. Ini kebijakan yang kedodoran,” tutur Bestari.
Pemprov DKI dan DPRD DKI menyetujui RAPBD untuk tahun 2018 sebesar Rp77,1 triliun. Sebelum disetujui di rapat Banggar, beberapa anggota DPRD DKI sempat mempertanyakan perihal anggaran termasuk penghapusan anggaran PMD BUMD DKI. Penghapusan ini disebut untuk menutup defisit rencana anggaran sebesar Rp2,5 triliun.
Catatan Redaksi: Judul berita diubah pada pukul 09.10 WIB dari semula "Kucuran Modal Dicabut, Mandiri Tuntut 5 BUMD DKI" menjadi judul saat ini. Redaksi meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. (gil)
Rencana penghapusan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk lima BUMD itu telah dibahas dalam rapat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di DPRD DKI, Selasa (14/11).
Tim anggaran pemprov DKI mengusulkan pemotongan PMD untuk PT Jakpro sebesar Rp1,249 triliun dan menghapus PMD untuk lima BUMD yakni Jakarta Tourisindo, PD Dharmajaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Asuransi Bangun Akrida, dan PD Pembangunan Sarana Jaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya yakin BUMD kita kalau ditantang seperti ini, mereka profesional, yang hebat di bidangnya masing masing. Kita akan hadirkan tata kelola BUMD yang baik," ujar Sandi di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/11).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung menilai, rencana penghapusan anggaran PMD dalam RAPBD 2018 di sejumlah BUMD DKI merupakan bentuk kemandirian.
“Ini justru kemandirian BUMD. Nanti bisa cari solusi dengan pinjam ke bank,” ujar Lulung saat ditemui di gedung DPRD DKI.
Lulung mengatakan, upaya penghapusan PMD bagi BUMD merupakan terobosan dari Anies-Sandi selaku pemimpin Jakarta. Apalagi selama ini, menurutnya, masih ada sejumlah masalah yang terjadi dalam pengelolaan BUMD.
“Sebenarnya kan banyak masalah juga, di Dharmajaya tuh, enggak banyak untung kok,” katanya.
Di sisi lain, rencana penghapusan ini dikritik anggota dewan. Anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus mengatakan, penghapusan PMD ini diyakini akan memberatkan masyarakat. Menurutnya, jika pengelolaan dialihkan ke pihak swasta akan membuat pemprov DKI sulit mengontrol atas BUMD tersebut.
“Misal di Dharmajaya harga daging semula Rp80 ribu per kilogram, tapi kalau dilepas ke swasta murni bisa sampai Rp100 ribu. Apalagi jelang puasa,” ucapnya.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI ini berkukuh lima BUMD itu tak boleh dikuasai pihak swasta. Ia berencana menyampaikan pendapatnya dalam rapat umum bersama pihak pemprov DKI.
“Ini jadi catatan, akan saya sampaikan dalam pandangan umum nanti. Ini kebijakan yang kedodoran,” tutur Bestari.
Pemprov DKI dan DPRD DKI menyetujui RAPBD untuk tahun 2018 sebesar Rp77,1 triliun. Sebelum disetujui di rapat Banggar, beberapa anggota DPRD DKI sempat mempertanyakan perihal anggaran termasuk penghapusan anggaran PMD BUMD DKI. Penghapusan ini disebut untuk menutup defisit rencana anggaran sebesar Rp2,5 triliun.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK