Pimpinan Fraksi Tak Lengkap, MKD Tunda Rapat Soal Etik Setnov

Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia | Rabu, 22/11/2017 00:08 WIB
Pimpinan Fraksi Tak Lengkap, MKD Tunda Rapat Soal Etik Setnov MKD menunda rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi guna membahas dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi tersangka e-KTP dan ditahan KPK. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menunda rapat konsultasi dengan seluruh pimpinan fraksi membahas dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto. Penundaan dilakukan lantaran tak lengkapnya pimpinan fraksi yang bisa hadir.

Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, absennya sejumlah pimpinan fraksi terkait dengan rapat konsultasi yang dilakukan secara mendadak dan tidak dapat diwakilkan.

"Beberapa fraksi mengonfirmasi pimpinannya tidak bisa hadir. Supaya hasilnya maksimal, kami tunda rapat MKD dengan pimpinan fraksi," ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/11).



Dasco mengklaim belum dapat memastikan kapan rapat tersebut bakal digelar. Ia mengatakan MKD masih menunggu konfirmasi kehadiran seluruh pimpinan fraksi sebagai syarat digelarnya rapat konsultasi tersebut.

Lebih lanjut, Dasco membeberkan, rapat konsultasi merupakan tindak lanjut laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran etik Setnov. Ia mengatakan Setnov diduga mencemarkan nama baik DPR dan melanggar sumpah jabatan karena diduga terlibat dalam korupsi e-KTP.

Mantan Ketua Fraksi Golkar itu telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek di Kementerian Dalam Negeri tersebut. Ia pun telah ditahan KPK sejak Minggu (19/11) malam. Penahanan Setnov oleh KPK juga menjadi bagian dari dugaan pelanggaran etik yang hendak dikonsultasikan dengan pimpinan fraksi.

"Ini kan beda scope-nya. Sehingga tadi kami mau memverifikasi perkara dugaan yang dilaporkan ini dengan acara konsultasi dengan fraksi-fraksi," ujarnya.

Di sisi lain, politikus Gerindra ini menyampaikan, konsultasi dengan seluruh fraksi dilakukan karena dugaan pelanggaran etik Setnov menyangkut kelembagaan DPR.


Oleh karena itu, ia menilai, seluruh fraksi harus memberi pandangan terkait dengan hal tersebut.

"Ini menyangkut kelembagaan DPR secara keseluruhan. Lebih bagus MKD meminta masukan karena DPR simbolnya itu fraksi-fraksi," ujar Dasco.

Lebih dari itu, Dasco mengklaim, MKD sudah meminta keterangan dari seluruh pelapor. Rencananya, MKD juga akan meminta keterangan saksi hingga Sentov usai rapat konsultasi dilakukan.

"Di MKD pelapornya sudah kita undang ada dua. Kalau sudsh begini kami mesti lanjutkan sesuai tata beracara nanti ada saksi kita undang kemudian terlapor," ujarnya. (kid/kid)