Masalah Ekonomi Bisa Jadi Batu Sandungan Buat Jokowi
mts | CNN Indonesia
Senin, 27 Nov 2017 05:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla masih terbilang tinggi. Tingkat elektabilitas Jokowi pun masih unggul atas sosok lainnya. Namun, Jokowi memiliki kelemahan dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi warga.
Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengungkapkan, persoalan ekonomi bisa menjadi kelemahan Jokowi di Pemilu 2019 kelak. Sejarahnya, Presiden di Indonesia tumbang karena masalah ekonomi. Misalnya, Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto. Terlebih, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi-JK dalam hal ekonomi kurang bagus.
"Walau head to head (Jokowi) 53 persen dan (Prabowo) 33 persen, ini berada dalam posisi belum aman, kalau kinerja ekonomi tidak bagus, atau menurun dari survei sekarang, itu membuat elektabilitas (Jokowi bisa) menurun," kata dia, di Jakarta, Minggu (26/11).
Hal di atas dikatakan terkait Survei Nasional Poltracking Indonesia tentang Evaluasi pemerintahan Jokowi-JK, Meneropong Peta Elektoral 2019, yang digelar pada 8-15 November 2019, dengan melibatkan 2.400 responden, dengan margin of error +/- 2 persen.
Dalam pertanyaan elektabilitas dua nama kandidat Presiden, Jokowi mengungguli Prabowo Subianto dengan keunggulan 53,2 persen berbanding 33 persen. Dua nama ini merupakan yang paling meraih dukungan signifikan dalam survei elektabilitas capres, baik tertutup maupun terbuka.
Namun demikian, Nurdin melanjutkan, pihaknya memastikan akan terus bekerja mendukung Jokowi bersama dengan partai pendukung pemerintah yang lain untuk menjaga elektabilitas tersebut. "Tentu Golkar bersama partai lain harus mendorong dan membantu bersama kinerja pemerintah," imbuh Nurdin.
Senada, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku heran bahwa raihan elektabilitas Jokowi hanya sekitar 53,2 persen setelah semua program pro-rakyat digelontorkan.
"Menurut saya itu bagus, tetapi 53 persen itu belum cukup aman dalam situasi politik yang naik turun seperti ini," imbuh dia.
Di tempat yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyadari bahwa kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam bidang ekonomi kurang bagus. Lantaran itu, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi yang menitikberatkan pada pembahasan bidang perekonomian.
"Kami memahami bahwa tantangan pemerintah Pak Jokowo tidak ringan, khususnya di bidang perekonomian, sehingga skala prioritas itu padat karya, dan partai pun bertindak dan proaktif, mempraktikan ekonomi gotong royong, yaitu perikanan, penternakan, fashion, kuliner, holtikultura, jasa, dan lainnya," papar dia.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengungkapkan, kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Jokowi-JK mencapai 70,5 persen (15,2 persen sangat percaya dan 55,3 persen cukup percaya), berbanding 17,6 persen masyarakat yang tidak percaya (14,8 persen kurang percaya dan 2,8 persen sangat tidak percaya).
Dalam hal penilaian kinerja Jokowi-JK, sebanyak 67,9 persen responden menyatakan puas (10,8 persen sangat puas, dan 57,1 persen cukup puas), berbanding 22,3 persen responden yang menyatakan tidak puas (19,7 persen kurang puas, dan 2,6 persen sangat tidak puas).
Hanta menambahkan, dalam pertanyaan soal kinerja Jokowi sebagai Presiden, sebanyak 68 persen responden menyatakan puas (12,5 persen sangat puas dan 55,5 persen cukup puas), berbanding 22,4 persen tidak puas (19,6 persen kurang puas dan 2,8 persen sangat tidak puas).
Jika dirinci, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-JK dominan di bidang pendidikan (67,9 persen puas berbanding 24,6 persen tidak puas), kesehatan (67,3 persen puas berbanding 26,1 persen tidak puas), pertahanan dan keamanan (57,6 persen puas berbanding 24,6 persen tidak puas), penegakan hukum (45,9 persen puas berbanding 39,9 persen tidak puas), politik dan stabilitas nasional (46,1 persen puas berbanding 31,7 persen tidak puas).
Namun, dalam hal bidang ekonomi, kepuasan sama kuat dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap Jokowi-JK. Yakni, 46,5 persen puas (3,4 persen sangat puas dan 43,1 persen cukup puas), berbanding 46,5 persen tidak puas (41 persen kurang puas dan 5,5 persen sangat tidak puas).
Hanta merinci, sektor ekonomi yang menjadi kelemahan Jokowi-JK adalah, pertama, penciptaan lapangan pekerjaan (34 persen puas, 49 persen tidak puas); kedua, penurunan angka pengangguran (33 persen puas, 48 persen tidak puas); ketiga, pengendalian harga kebutuhan pokok (39 persen puas, 48 persen tidak puas).
Hal tersebut juga tercermin dalam sesi pertanyaan tentang persoalan paling pokok yang dihadapi masyarakat. Sebanyak 44,9 persen responden menjawab bahwa itu adalah harga-harga kebutuhan pokok yang mahal, 22,1 persen menyebut susahnya mencari lapangan kerja, 7,8 persen mengatakan soal biaya berobat/kesehatan yang mahal. (arh/arh)
Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengungkapkan, persoalan ekonomi bisa menjadi kelemahan Jokowi di Pemilu 2019 kelak. Sejarahnya, Presiden di Indonesia tumbang karena masalah ekonomi. Misalnya, Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto. Terlebih, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi-JK dalam hal ekonomi kurang bagus.
"Walau head to head (Jokowi) 53 persen dan (Prabowo) 33 persen, ini berada dalam posisi belum aman, kalau kinerja ekonomi tidak bagus, atau menurun dari survei sekarang, itu membuat elektabilitas (Jokowi bisa) menurun," kata dia, di Jakarta, Minggu (26/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal di atas dikatakan terkait Survei Nasional Poltracking Indonesia tentang Evaluasi pemerintahan Jokowi-JK, Meneropong Peta Elektoral 2019, yang digelar pada 8-15 November 2019, dengan melibatkan 2.400 responden, dengan margin of error +/- 2 persen.
Dalam pertanyaan elektabilitas dua nama kandidat Presiden, Jokowi mengungguli Prabowo Subianto dengan keunggulan 53,2 persen berbanding 33 persen. Dua nama ini merupakan yang paling meraih dukungan signifikan dalam survei elektabilitas capres, baik tertutup maupun terbuka.
Senada, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku heran bahwa raihan elektabilitas Jokowi hanya sekitar 53,2 persen setelah semua program pro-rakyat digelontorkan.
"Menurut saya itu bagus, tetapi 53 persen itu belum cukup aman dalam situasi politik yang naik turun seperti ini," imbuh dia.
Di tempat yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyadari bahwa kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam bidang ekonomi kurang bagus. Lantaran itu, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi yang menitikberatkan pada pembahasan bidang perekonomian.
"Kami memahami bahwa tantangan pemerintah Pak Jokowo tidak ringan, khususnya di bidang perekonomian, sehingga skala prioritas itu padat karya, dan partai pun bertindak dan proaktif, mempraktikan ekonomi gotong royong, yaitu perikanan, penternakan, fashion, kuliner, holtikultura, jasa, dan lainnya," papar dia.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengungkapkan, kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Jokowi-JK mencapai 70,5 persen (15,2 persen sangat percaya dan 55,3 persen cukup percaya), berbanding 17,6 persen masyarakat yang tidak percaya (14,8 persen kurang percaya dan 2,8 persen sangat tidak percaya).
Dalam hal penilaian kinerja Jokowi-JK, sebanyak 67,9 persen responden menyatakan puas (10,8 persen sangat puas, dan 57,1 persen cukup puas), berbanding 22,3 persen responden yang menyatakan tidak puas (19,7 persen kurang puas, dan 2,6 persen sangat tidak puas).
Hanta menambahkan, dalam pertanyaan soal kinerja Jokowi sebagai Presiden, sebanyak 68 persen responden menyatakan puas (12,5 persen sangat puas dan 55,5 persen cukup puas), berbanding 22,4 persen tidak puas (19,6 persen kurang puas dan 2,8 persen sangat tidak puas).
Jika dirinci, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-JK dominan di bidang pendidikan (67,9 persen puas berbanding 24,6 persen tidak puas), kesehatan (67,3 persen puas berbanding 26,1 persen tidak puas), pertahanan dan keamanan (57,6 persen puas berbanding 24,6 persen tidak puas), penegakan hukum (45,9 persen puas berbanding 39,9 persen tidak puas), politik dan stabilitas nasional (46,1 persen puas berbanding 31,7 persen tidak puas).
Namun, dalam hal bidang ekonomi, kepuasan sama kuat dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap Jokowi-JK. Yakni, 46,5 persen puas (3,4 persen sangat puas dan 43,1 persen cukup puas), berbanding 46,5 persen tidak puas (41 persen kurang puas dan 5,5 persen sangat tidak puas).
Hanta merinci, sektor ekonomi yang menjadi kelemahan Jokowi-JK adalah, pertama, penciptaan lapangan pekerjaan (34 persen puas, 49 persen tidak puas); kedua, penurunan angka pengangguran (33 persen puas, 48 persen tidak puas); ketiga, pengendalian harga kebutuhan pokok (39 persen puas, 48 persen tidak puas).
Hal tersebut juga tercermin dalam sesi pertanyaan tentang persoalan paling pokok yang dihadapi masyarakat. Sebanyak 44,9 persen responden menjawab bahwa itu adalah harga-harga kebutuhan pokok yang mahal, 22,1 persen menyebut susahnya mencari lapangan kerja, 7,8 persen mengatakan soal biaya berobat/kesehatan yang mahal. (arh/arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK