Nurdin Halid Akan Minta Idrus Marham Bujuk Setnov Mundur

Arif Hulwan Muzayyin | CNN Indonesia
Minggu, 26 Nov 2017 21:15 WIB
Ketua Harian Holkar Nurdin Halid yakin Setnov adalah seorang negarawan. Ia berharap Setnov mengedepankan kepentingan umum dengan berbesar hati mau mundur.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (tengah), Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham (kanan), dan Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid (kiri), di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (11/10). Nurdin menyebut, dirinya akan meminta Idrus untuk membujuk Novanto agar mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. (Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengaku akan meminta Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham untuk membujuk Setya Novanto nya agar mau mundur dari jabatannya di partai Beringin.

"Dalam satu atau dua hari ini, supaya berkoordinasi agar Setnov legowo, berbesar hati, dan lebih mengedepankan kepentingan umum. Saya yakin Setnov adalah seorang negarawan yang sangat bijaksana menyikapi semua kondisi," ujar Nurdin, di Jakarta, Minggu (26/11) seperti dilansir dari Antara.


Menurut Nurdin, pengunduran diri Setnov akan mempermudah partai dalam menentukan pemimpin baru partai. Selain itu, pengunduran diri Novanto juga memungkinkan pergantian jabatan Ketua DPR yang juga dijabat Novanto.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau beliau (Setnov) mengundurkan diri dari ketua umum Partai Golkar, maka dengan sendirinya kita bisa proses penggantian Ketua DPR. Dua lembaga terhormat ini tidak boleh tersandera hanya karena persoalan pribadi Setnov," aku dia.

Ketua DPP Bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng mengatakan, Partai Golkar terancam tidak dapat mengikuti Pilkada 2018 dan Pemilu Legislatif 2019 jika Munaslub Partai Golkar tidak segera dilaksanakan. Sebab, penandatanganan pencalonan kepala daerah dan calon legislatif harus dilakukan oleh Ketua Umum definitif.

"Waktu persiapan Pemilihan Legislatif atau Pilpres pun sangat singkat kalau ditunda-tunda," kata dia.


Sementara itu, rapat pleno DPP Partai Golkar telah memutuskan untuk menunggu kepastian sidang praperadilan yang diajukan Setya Novanto. Hal itu dilakukan untuk menjunjung asas praduga tak bersalah kepada Setya.

"Kalau praperadilan ditolak, maka segera setelah ada hasil praperadilan, DPP (Partai Golkar) harus segera mengadakan rapat pleno lagi untuk menetapkan waktu Munaslub. Agenda Munaslub adalah tunggal, yaitu pemilihan Ketua Umum baru," tutup Mekeng.

(arh/sur)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER