Dedi Mulyadi Klaim 20 DPD Golkar Sepakat Munaslub
Feri Agus | CNN Indonesia
Sabtu, 25 Nov 2017 13:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengklaim minimal 20 pengurus DPD tingkat I atau Provinsi bersepakat perlu digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk menyikapi permasalahan hukum yang menjerat Ketua Umum nonaktif Setya Novanto.
Bahkan, menurut Dedi, seluruh DPD tingkat I di Pulau Jawa sudah satu suara meminta diselenggarakannya Munaslub dalam waktu dekat.
"Kami sedang konsolidasi DPD I, ada 20 lah yang sudah berkomitmen untuk mengajak lainnya, enggak usah disebutkan, yang jelas Jawa sudah semuanya," kata Dedi usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (25/11).
Dedi mengatakan, pihaknya akan merangkul pengurus DPD tingkat I lainnya yang belum mengambil sikap terkait penyelenggaraan Munaslub karena permasalahan partai saat ini tak bisa hanya disikapi lewat rapat pleno atau rapat pimpinan nasional.
"Saya akan senantiasa konsisten harus mengambil langkah-langkah penyelesaian pergantian pimpinan Partai Golkar," tuturnya.
Bupati Purwarkarta itu mengaku tak bisa hadir dalam rapat yang digelar DPP Golkar bersama seluruh Ketua DPD Tingkat I Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, hari ini dan meminta pengurus DPD Golkar Jawa Barat hadir.
"Saya enggak bisa hadir karena ada jadi pembicara di Yogyakarta. Jadi saya selepas ini harus berangkat ke Yogya," tuturnya.
Namun, meski tak hadir dalam rapat malam nanti, Dedi mengatakan akan tetap menyuarakan perubahan di tubuh Golkar dengan mendorong diselenggarakannya Munaslub dalam waktu dekat. Usulan Munaslub Golkar digelar paling lama awal Desember 2017.
Perubahan Struktur dan Kultur
Dedi melanjutkan, yang ingin didorong para pemimpin DPD tingkat I Golkar ini adalah perubahan struktur dan kultur di partai berlambang beringin dan bukan sekadar mengganti Setnov sebagai ketua umum.
"Perubahannya perubahan struktur, artinya pergantian kepemimpinan, perubahan kultur artinya meninggalkan budaya-budaya yang bertentangan dengan semangat Partai Golkar," kata dia.
Dedi menyatakan, Golkar tak boleh terikat dengan kepentingan kelompok atau pribadi serta harus mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai pemilik "saham" utama parta.
"Kepentingan kami adalah kepentingan masyarakat karena saham Partai Golkar adalah saham para pemilih di seluruh Indonesia, saham para kader dari mulai tingkat pusat, dari tingkat daerah. Saham itulah yang membuat Partai Golkar kokoh secara struktur," ujarnya.
Dedi mengaku tak khawatir sikap kritisnya ini akan dipandang sebagai ancaman oleh pengurus pusat dan ada langkah pemecatan dirinya seperti yang dialami Yorrys Raweyai. Menurut dia, yang dia suarakan belakangan ini adalah suara kader di akar rumput.
"Golkar ini partai rasional lah, kami biasa berbeda pendapat, pemberhentian itu kan harus ada pelanggaran organisasi yang dilanggar, kita santai aja lah," tuturnya.
Pada awal pekan ini sejumlah ketua DPD tingkat I Golkar telah menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, tokoh senior Golkar. Dalam pertemuan itu, JK memberikan arahan agar ada perubahan di tubuh Golkar. (vws)
Bahkan, menurut Dedi, seluruh DPD tingkat I di Pulau Jawa sudah satu suara meminta diselenggarakannya Munaslub dalam waktu dekat.
"Kami sedang konsolidasi DPD I, ada 20 lah yang sudah berkomitmen untuk mengajak lainnya, enggak usah disebutkan, yang jelas Jawa sudah semuanya," kata Dedi usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (25/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya akan senantiasa konsisten harus mengambil langkah-langkah penyelesaian pergantian pimpinan Partai Golkar," tuturnya.
Bupati Purwarkarta itu mengaku tak bisa hadir dalam rapat yang digelar DPP Golkar bersama seluruh Ketua DPD Tingkat I Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, hari ini dan meminta pengurus DPD Golkar Jawa Barat hadir.
Namun, meski tak hadir dalam rapat malam nanti, Dedi mengatakan akan tetap menyuarakan perubahan di tubuh Golkar dengan mendorong diselenggarakannya Munaslub dalam waktu dekat. Usulan Munaslub Golkar digelar paling lama awal Desember 2017.
Perubahan Struktur dan Kultur
Dedi melanjutkan, yang ingin didorong para pemimpin DPD tingkat I Golkar ini adalah perubahan struktur dan kultur di partai berlambang beringin dan bukan sekadar mengganti Setnov sebagai ketua umum.
"Perubahannya perubahan struktur, artinya pergantian kepemimpinan, perubahan kultur artinya meninggalkan budaya-budaya yang bertentangan dengan semangat Partai Golkar," kata dia.
Dedi menyatakan, Golkar tak boleh terikat dengan kepentingan kelompok atau pribadi serta harus mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai pemilik "saham" utama parta.
"Kepentingan kami adalah kepentingan masyarakat karena saham Partai Golkar adalah saham para pemilih di seluruh Indonesia, saham para kader dari mulai tingkat pusat, dari tingkat daerah. Saham itulah yang membuat Partai Golkar kokoh secara struktur," ujarnya.
Dedi mengaku tak khawatir sikap kritisnya ini akan dipandang sebagai ancaman oleh pengurus pusat dan ada langkah pemecatan dirinya seperti yang dialami Yorrys Raweyai. Menurut dia, yang dia suarakan belakangan ini adalah suara kader di akar rumput.
"Golkar ini partai rasional lah, kami biasa berbeda pendapat, pemberhentian itu kan harus ada pelanggaran organisasi yang dilanggar, kita santai aja lah," tuturnya.
Pada awal pekan ini sejumlah ketua DPD tingkat I Golkar telah menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, tokoh senior Golkar. Dalam pertemuan itu, JK memberikan arahan agar ada perubahan di tubuh Golkar. (vws)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK