Karangasem Tetapkan Tanggap Darurat Bencana Gunung Agung
Arif Hulwan Muzayyin | CNN Indonesia
Rabu, 29 Nov 2017 19:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Kabupaten Karangasem, Bali, menetapkan tanggap darurat bencana akibat erupsi Gunung Agung. Akses anggaran pun akan dipemudah, terutama bagi bantuan logistik sebanyak 43.358 pengungsi.
"Mengingat bahaya letusan Gunung Agung makin meningkat, baik bahaya primer yaitu material piroklastik letusan Gunung Agung, maupun bahaya sekunder berupa banjir lahar hujan, juga penanganan pengungsi dan dampak lainnya, maka Bupati Karangasem telah menetapkan keadaan tanggap darurat bencana di Kabupaten Karangasem," papar Kepala Pusat Data Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11).
Status Tanggap Darurat berlangsung selama 14 hari. Yakni, mulai 27 November hingga 10 Desember. Masa Tanggap Darurat Bencana ini, kata dia, dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penanganan darurat di lapangan.
Menurut Sutopo, status Tanggap Darurat tersebut membuat BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai, karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang, penyelamatan, dan komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
"Ini diperlukan mengingat penanganan bencana harus cepat dan tepat. Apalagi penanganan erupsi gunung api biasanya lama," imbuh dia.
Hingga Rabu (29/11) pukul 18.00 WITA, Sutopo menyebut, Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Bali mencatat jumlah pengungsi sudah mencapai 43.358 jiwa yang tersebar di 229 titik pengungsian. Rinciannya, pengungsi di Kabupaten Buleleng (5.992 jiwa), Klungkung (7.790 jiwa), Karangasem (22.738 jiwa), Bangli (864 jiwa), Tabanan ( 657 jiwa), Kota Denpasar ( 1.488 jiwa), Gianyar (2.968 jiwa), Badung (549 jiwa), dan Jembrana (312 jiwa).
"Gubernur Bali telah menghimbau agar masyarakat mengungsi di sekitar Karangasem saja, tidak perlu yang jauh-jauh karena akan memudahkan penanganan pengungsi, Namun demikian masyarakat tetap mengungsi ke luar Karangasem. Bahkan ada yang mengungsi ke Lombok," ungkap dia.
Namun, masih ada warga yang belum mengungsi. Menurut Sutopo, ada 22 desa dengan penduduk sekitar 90.000 hingga 100.000 jiwa yang berada di radius berbahaya Gunung Agung, yakni 8-10 km dari puncak. Para penduduk ini masih enggan mengungsi karena kurangnya pemahaman, alasan spiritualitas, alasan ternak dan pertanian, serta alasan rumah.
Padahal, pada Selasa (28/11) pukul 13:00 WITA terjadi tremor menerus yang overscale, yang kemudian terjadi letusan disertai lontaran batu hingga di radius 4 km dari puncak kawah. "Masyarakat dihimbau untuk mengungsi dengan tertib dan tenang. Pemerintah pasti akan memberikan bantuan di pengungsian sesuai dengan ketentuan yang ada," ucap Sutopo.
Namun demikian, kurangnya bantuan logistik masih dikeluhkan oleh salah satu pengungsi, Kadek Bawa. Warga asal Banjar Besakih Kawan ini menyebut, pengungsi Gunung Agung yang membuat tenda mandiri di halaman Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Desa Rendang, Karangasem, mengalami kekurangan bantuan logistik.
"Untuk satu kepala keluarga (KK) hanya diberikan jatah beras 2,5 kilogram (kg), dua butir telur dan empat buah buncis yang harus mencukupi untuk empat hari ke depan. Setelah empat hari baru boleh mengambil jatah lagi," ujarnya, di Posko UPTD, Desa Rendang, Karangasem, seperti dikutip dari Antara, Rabu (29/11).
Pihaknya tidak mengerti tentang penyebab minimnya bantuan ini. Selama delapan hari mengungsi (21-29 November 2017) di posko ini, pihaknya selalu membeli makanan tambahan sendiri untuk lima orang anggota keluarganya.
Bawa berharap, pemerintah daerah setempat memikirkan nasib para pengungsi lainnya yang ada di tempat itu agar mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhan pengungsi. (arh/gil)
"Mengingat bahaya letusan Gunung Agung makin meningkat, baik bahaya primer yaitu material piroklastik letusan Gunung Agung, maupun bahaya sekunder berupa banjir lahar hujan, juga penanganan pengungsi dan dampak lainnya, maka Bupati Karangasem telah menetapkan keadaan tanggap darurat bencana di Kabupaten Karangasem," papar Kepala Pusat Data Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11).
Lihat juga:Gunung Agung Kembali Tremor Berskala Tinggi |
Status Tanggap Darurat berlangsung selama 14 hari. Yakni, mulai 27 November hingga 10 Desember. Masa Tanggap Darurat Bencana ini, kata dia, dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penanganan darurat di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini diperlukan mengingat penanganan bencana harus cepat dan tepat. Apalagi penanganan erupsi gunung api biasanya lama," imbuh dia.
"Gubernur Bali telah menghimbau agar masyarakat mengungsi di sekitar Karangasem saja, tidak perlu yang jauh-jauh karena akan memudahkan penanganan pengungsi, Namun demikian masyarakat tetap mengungsi ke luar Karangasem. Bahkan ada yang mengungsi ke Lombok," ungkap dia.
Namun, masih ada warga yang belum mengungsi. Menurut Sutopo, ada 22 desa dengan penduduk sekitar 90.000 hingga 100.000 jiwa yang berada di radius berbahaya Gunung Agung, yakni 8-10 km dari puncak. Para penduduk ini masih enggan mengungsi karena kurangnya pemahaman, alasan spiritualitas, alasan ternak dan pertanian, serta alasan rumah.
Padahal, pada Selasa (28/11) pukul 13:00 WITA terjadi tremor menerus yang overscale, yang kemudian terjadi letusan disertai lontaran batu hingga di radius 4 km dari puncak kawah. "Masyarakat dihimbau untuk mengungsi dengan tertib dan tenang. Pemerintah pasti akan memberikan bantuan di pengungsian sesuai dengan ketentuan yang ada," ucap Sutopo.
Namun demikian, kurangnya bantuan logistik masih dikeluhkan oleh salah satu pengungsi, Kadek Bawa. Warga asal Banjar Besakih Kawan ini menyebut, pengungsi Gunung Agung yang membuat tenda mandiri di halaman Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Desa Rendang, Karangasem, mengalami kekurangan bantuan logistik.
"Untuk satu kepala keluarga (KK) hanya diberikan jatah beras 2,5 kilogram (kg), dua butir telur dan empat buah buncis yang harus mencukupi untuk empat hari ke depan. Setelah empat hari baru boleh mengambil jatah lagi," ujarnya, di Posko UPTD, Desa Rendang, Karangasem, seperti dikutip dari Antara, Rabu (29/11).
Pihaknya tidak mengerti tentang penyebab minimnya bantuan ini. Selama delapan hari mengungsi (21-29 November 2017) di posko ini, pihaknya selalu membeli makanan tambahan sendiri untuk lima orang anggota keluarganya.
Bawa berharap, pemerintah daerah setempat memikirkan nasib para pengungsi lainnya yang ada di tempat itu agar mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhan pengungsi. (arh/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK