Jusuf Kalla Dukung Airlangga Gantikan Setya Novanto di Golkar
Antara | CNN Indonesia
Selasa, 28 Nov 2017 18:09 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla alias JK mendukung Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto masuk bursa pemilihan ketua umum dalam gelaran musyawarah nasional partai beringin.
JK menilai Airlangga sebagai figur yang tak punya cacat hukum dan dapat diterima semua pihak. Sosok semacam ini dinilainya layak untuk memimpin Golkar.
"Di antara semua calon yang muncul, saya kira Airlangga yang paling kurang masalahnya. Artinya, tidak pernah berurusan dengan KPK, Kejaksaan, atau apapun, tidak pernah juga soal yang lain. Jadi (calon Ketua Umum Partai Golkar) harus orang yang betul-betul dapat diterima semua pihak," kata JK, yang juga Wakil Presiden, seperti dikutip dari kantor berita Antara, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.
Selain profilnya yang baik itu, kata JK, Airlangga Hartarto sudah memenuhi syarat administratif kepartaian untuk dapat bisa menjadi Ketua Umum.
"Prinsip saya sederhana, kalau mau Munaslub pilihlah tokoh Golkar yang di samping memenuhi syarat, syarat itu banyak, pernah jadi pengurus, minimal 5 tahun, tentu orangnya baik, dan mengabdi sama partai," ujar dia.
Terkait posisi Airlangga yang masih menjadi menteri Kabinet Kerja, Wapres meneybut bahwa tidak ada undang-undang yang menyebutkan bahwa Menteri perlu berhenti dari jabatannya untuk menjadi pengurus partai.
"Tidak ada aturannya. Dulu saya Wapres juga Ketua (Umum) Partai (Golkar). Tidak apa-apa. Pak SBY, Ibu Mega, semua Ketua Partai dan malah jadi Presiden," jelasnya.
Pada Senin (27/11), Airlangga Hartarto mengaku sudah meminta dan mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo untuk berkompetisi di Munaslub Partai Golkar untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang sedang terjerat kasus e-KTP.
Politikus Partai Golkar Zainuddin Amali menilai, langkah Airlangga Hartarto meminta izin kepada Presiden itu merupakan hal yang wajar.
"Saya kira sebagai pembantu Presiden, memang apa pun aktivitasnya harus disampaikan kepada Presiden, sama dengan (yang dilakukan) ibu Khofifah (Mensos, saat hendak ikut Pilkada Jawa Timur). Jadi saya kira suatu hal yang biasa dan wajar saja," ujarnya.
Namun, Amali menekankan bahwa hal itu tidak bisa serta merta diartikan bahwa Pemerintah menginginkan Airlangga memimpin Golkar.
"Jangan dilihat seperti itu. Jangan memosisikan Presiden sebagai pihak yang merestui, menyetujui, mendukung. Langkah Airlangga minta izin karena dia sebagai pembantu Presiden," tepisnya.
Lebih jauh, Amali menilai bahwa semua kader memiliki peluang yang sama kuat sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar jika Munaslub digelar.
Airlangga sendiri, pada Senin (27/11), mengaku bahwa langkahnya itu hanya sebagai bentuk pemberitahuan dirinya kepada Presiden mengenai aktivitas politiknya. Ia juga menolak anggapan bahwa itu berarti ada dukungan dari Jokowi. Menurut dia, semua kandidat masih memiliki peluang yang sama. (arh/gil)
JK menilai Airlangga sebagai figur yang tak punya cacat hukum dan dapat diterima semua pihak. Sosok semacam ini dinilainya layak untuk memimpin Golkar.
"Di antara semua calon yang muncul, saya kira Airlangga yang paling kurang masalahnya. Artinya, tidak pernah berurusan dengan KPK, Kejaksaan, atau apapun, tidak pernah juga soal yang lain. Jadi (calon Ketua Umum Partai Golkar) harus orang yang betul-betul dapat diterima semua pihak," kata JK, yang juga Wakil Presiden, seperti dikutip dari kantor berita Antara, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain profilnya yang baik itu, kata JK, Airlangga Hartarto sudah memenuhi syarat administratif kepartaian untuk dapat bisa menjadi Ketua Umum.
"Prinsip saya sederhana, kalau mau Munaslub pilihlah tokoh Golkar yang di samping memenuhi syarat, syarat itu banyak, pernah jadi pengurus, minimal 5 tahun, tentu orangnya baik, dan mengabdi sama partai," ujar dia.
"Tidak ada aturannya. Dulu saya Wapres juga Ketua (Umum) Partai (Golkar). Tidak apa-apa. Pak SBY, Ibu Mega, semua Ketua Partai dan malah jadi Presiden," jelasnya.
Pada Senin (27/11), Airlangga Hartarto mengaku sudah meminta dan mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo untuk berkompetisi di Munaslub Partai Golkar untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang sedang terjerat kasus e-KTP.
Politikus Partai Golkar Zainuddin Amali menilai, langkah Airlangga Hartarto meminta izin kepada Presiden itu merupakan hal yang wajar.
"Saya kira sebagai pembantu Presiden, memang apa pun aktivitasnya harus disampaikan kepada Presiden, sama dengan (yang dilakukan) ibu Khofifah (Mensos, saat hendak ikut Pilkada Jawa Timur). Jadi saya kira suatu hal yang biasa dan wajar saja," ujarnya.
Namun, Amali menekankan bahwa hal itu tidak bisa serta merta diartikan bahwa Pemerintah menginginkan Airlangga memimpin Golkar.
"Jangan dilihat seperti itu. Jangan memosisikan Presiden sebagai pihak yang merestui, menyetujui, mendukung. Langkah Airlangga minta izin karena dia sebagai pembantu Presiden," tepisnya.
Lebih jauh, Amali menilai bahwa semua kader memiliki peluang yang sama kuat sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar jika Munaslub digelar.
Airlangga sendiri, pada Senin (27/11), mengaku bahwa langkahnya itu hanya sebagai bentuk pemberitahuan dirinya kepada Presiden mengenai aktivitas politiknya. Ia juga menolak anggapan bahwa itu berarti ada dukungan dari Jokowi. Menurut dia, semua kandidat masih memiliki peluang yang sama. (arh/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK