Hari Eksekusi, Warga Kulon Progo Menolak Digusur demi Bandara
Hendrawan Setiawan | CNN Indonesia
Senin, 04 Des 2017 08:42 WIB
Yogyakarta, CNN Indonesia -- Ratusan relawan dan warga berkumpul di Desa Palihan, Kulon Progo, Yogyakarta. Mereka yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) menolak penggusuran dampak pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA).
Senin (4/12) ditetapkan sebagai batas akhir pengosongan lahan untuk lokasi yang akan dijadikan bandara internasional itu. Setidaknya ada 40 kepala keluarga yang menolak digusur lahannya.
Berdasarkan pantuan CNNIndonesia.com di lapangan, sebanyak enam alat berat telah disiapkan sejak kemarin di lokasi sekitar. Selain itu, beberapa tiang pancang juga telah dipasang di tempat yang sama.
Rencananya sekitar pukul 09.00 WIB, pihak Angkasa Pura I akan mengeksekusi lokasi tersebut. Eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan putusan hukum proses konsinyasi.
Beberapa rumah telah dirobohkan. Sebuah gereja juga telah dibongkar atapnya. Sementara rumah ibadah lain, yakni Masjid Al-Hidayah masih berdiri kokoh. Para relawan sempat menginap di masjid itu dengan bantuan penerangan dari genset lantaran listrik telah dipadamkan.
Agus Widodo, perwakilan warga penolak penggusuran mengatakan, rumah warga yang konsisten menolak penggusuran ditempeli pemberitahuan pengosongan rumah pada 4 Desember.
"Kami akan mengadang pihak aparat, Angkasa Pura, semua pergerakan mereka supaya mereka tidak bergerak menggusur rumah maupun lahan kami," kata Agus.
Dia mengatakan, warga yang menolak penggusuran tidak menjual aset, rumah, maupun tanahnya. Bahkan menurutnya, uang yang dititipkan Angkasa Pura ke pihak pengadilan untuk warga tidak pernah dihiraukan.
Pada Senin (27/11) lalu, perwakilan warga telah mengadu ke Ombudsman. Tiga hari kemudian, pihak Ombudsman telah mengirim surat ke General Manajer PT (Persero) Angkasa Pura I agar menunda penggusuran.
Berdasarkan kopian surat yang diterima CNNIndonesia.com, tim Ombudsman menemukan informasi tertulis di rumah warga terkait pembongkaran yang lebih masif pada 4 Desember 2017.
Warga juga mengeluhkan pemutusan aliran listrik dan rencana pembongkaran mengingat saat ini musim hujan, sementara anak sekolah sedang menjalani ujian akhir semester sehingga memerlukan sarana penerangan dan ketenangan belajar.
"Kami berharap General Manajer PT Angkasa Pura I Yogyakarta menunda rencana pembongkaran dimaksud," demikian penggalan isi surat Ombudsman perwakilan D.I. Yogyakarta.
Sebelumnya, Pihak AP I menyatakan telah mengirim surat peringatan satu sampai tiga kepada warga yang rumahnya sudah beralih ke milik negara. Setelah surat peringatan tiga, pihak AP I tidak langsung menggusur.
"Kami matikan dulu listriknya, akses jalan ditutup," ujar Sekretaris AP I, Israwadi.
Tahapan pembangunan bandara NYIA telah dimulai sejak groundbreaking atau peletakan batu pertama oleh Presiden RI jokowi pada jumat 27 Januari 2017.
Kawasan pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo khususnya kecamatan Temon, yang menjadi lahan pembangunan bandara merupakan daerah pertanian produktif. Komoditas unggulan yang dihasilakan seperti padi, cabai, semangka, terong, dan tanaman holtilkultura lainya dinilai dapat membantu kebutuhan bahan pangan nasional. (pmg/gil)
Senin (4/12) ditetapkan sebagai batas akhir pengosongan lahan untuk lokasi yang akan dijadikan bandara internasional itu. Setidaknya ada 40 kepala keluarga yang menolak digusur lahannya.
Berdasarkan pantuan CNNIndonesia.com di lapangan, sebanyak enam alat berat telah disiapkan sejak kemarin di lokasi sekitar. Selain itu, beberapa tiang pancang juga telah dipasang di tempat yang sama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencananya sekitar pukul 09.00 WIB, pihak Angkasa Pura I akan mengeksekusi lokasi tersebut. Eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan putusan hukum proses konsinyasi.
Beberapa rumah telah dirobohkan. Sebuah gereja juga telah dibongkar atapnya. Sementara rumah ibadah lain, yakni Masjid Al-Hidayah masih berdiri kokoh. Para relawan sempat menginap di masjid itu dengan bantuan penerangan dari genset lantaran listrik telah dipadamkan.
"Kami akan mengadang pihak aparat, Angkasa Pura, semua pergerakan mereka supaya mereka tidak bergerak menggusur rumah maupun lahan kami," kata Agus.
Dia mengatakan, warga yang menolak penggusuran tidak menjual aset, rumah, maupun tanahnya. Bahkan menurutnya, uang yang dititipkan Angkasa Pura ke pihak pengadilan untuk warga tidak pernah dihiraukan.
Pada Senin (27/11) lalu, perwakilan warga telah mengadu ke Ombudsman. Tiga hari kemudian, pihak Ombudsman telah mengirim surat ke General Manajer PT (Persero) Angkasa Pura I agar menunda penggusuran.
Berdasarkan kopian surat yang diterima CNNIndonesia.com, tim Ombudsman menemukan informasi tertulis di rumah warga terkait pembongkaran yang lebih masif pada 4 Desember 2017.
 Relawan dan warga berkumpul di Masjid Al-Hidayah untuk menolak penggusuran terkait pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). (CNN Indonesia/Hendrawan Setiawan) |
"Kami berharap General Manajer PT Angkasa Pura I Yogyakarta menunda rencana pembongkaran dimaksud," demikian penggalan isi surat Ombudsman perwakilan D.I. Yogyakarta.
Sebelumnya, Pihak AP I menyatakan telah mengirim surat peringatan satu sampai tiga kepada warga yang rumahnya sudah beralih ke milik negara. Setelah surat peringatan tiga, pihak AP I tidak langsung menggusur.
"Kami matikan dulu listriknya, akses jalan ditutup," ujar Sekretaris AP I, Israwadi.
Tahapan pembangunan bandara NYIA telah dimulai sejak groundbreaking atau peletakan batu pertama oleh Presiden RI jokowi pada jumat 27 Januari 2017.
Kawasan pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo khususnya kecamatan Temon, yang menjadi lahan pembangunan bandara merupakan daerah pertanian produktif. Komoditas unggulan yang dihasilakan seperti padi, cabai, semangka, terong, dan tanaman holtilkultura lainya dinilai dapat membantu kebutuhan bahan pangan nasional. (pmg/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK