Idrus Marham Pegang Kunci Munaslub untuk Geser Setnov
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Senin, 04 Des 2017 14:29 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin meminta Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Idrus Marham agar lekas menggelar rapat pleno DPP membahas persiapan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk menggantikan Setya Novanto dari posisi ketua umum.
Rapat pleno adalah salah satu syarat untuk menggelar Munaslub. Dalam rapat pleno itu akan dibahas persiapan Munaslub, termasuk mengenai jadwal dan tempat pelaksanaan serta penunjukan organizing commite dan steering commite.
Syarat lainnya, Munaslub harus berdasarkan permintaan dari dua per tiga anggota DPD Golkar tingkat I atau Provinsi. Hal ini tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar Pasal 32 ayat (3) huruf a.
"Saya kira sekarang bolanya ada di Plt Ketua Umum DPP Golkar, Pak Idrus Marham untuk merespons. Segera melakukan rapat pleno DPP untuk melakukan persiapan-persiapan munaslub," ucap Mahyudin di gedung DPR, Jakarta, Senin (4/12).
DPP partai Golkar sempat menggelar rapat pleno pada November lalu dengan hasil bahwa Setya Novanto tetap menjadi ketua umum meski telah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Golkar baru akan menggelar Munaslub untuk mencari ketua umum yang baru setelah praperadilan yang diajukan Setya Novanto selesai dilaksanakan.
Mahyudin mengatakan bahwa seluruh kader Golkar memang harus menghormati hasil rapat pleno tersebut. Akan tetapi, DPP juga harus memperhatikan aspirasi yang berkembang dari kalangan DPD tingkat I, seiring berjalannya waktu.
DPP, kata Mahyudin, tidak boleh mengabaikan aspirasi dari dua per tiga DPD tingkat I.
"Tapi dalam perkembangan-perkembangannya, harus ada sikap dari DPP untuk merespons DPD 1 yang meminta munaslub," ucap Mahyudin.
Setnov Legowo
Setnov sampai saat ini masih ditahan di rumah tahanan KPK dengan status tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Rapat pleno adalah salah satu syarat untuk menggelar Munaslub. Dalam rapat pleno itu akan dibahas persiapan Munaslub, termasuk mengenai jadwal dan tempat pelaksanaan serta penunjukan organizing commite dan steering commite.
Syarat lainnya, Munaslub harus berdasarkan permintaan dari dua per tiga anggota DPD Golkar tingkat I atau Provinsi. Hal ini tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar Pasal 32 ayat (3) huruf a.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Golkar Bahas Opsi Pergantian Setya Novanto |
DPP partai Golkar sempat menggelar rapat pleno pada November lalu dengan hasil bahwa Setya Novanto tetap menjadi ketua umum meski telah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Golkar baru akan menggelar Munaslub untuk mencari ketua umum yang baru setelah praperadilan yang diajukan Setya Novanto selesai dilaksanakan.
"Tapi dalam perkembangan-perkembangannya, harus ada sikap dari DPP untuk merespons DPD 1 yang meminta munaslub," ucap Mahyudin.
Setnov Legowo
Setnov sampai saat ini masih ditahan di rumah tahanan KPK dengan status tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Mahyudin mengaku belum sempat mengunjungi Setnov di Rutan KPK, namun dia menduga Ketua DPR itu akan legowo jika DPP menggelar Munaslub dan menghasilkan putusan mencopot dirinya sebagai ketua partai.
"Beliau sudah legowo. Saya kira bukan hanya mengundurkan diri, tetapi juga beliau juga siap melaksanakan munaslub," ucap Mahyudin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu.
(wis)
"Beliau sudah legowo. Saya kira bukan hanya mengundurkan diri, tetapi juga beliau juga siap melaksanakan munaslub," ucap Mahyudin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK