Golkar Diklaim Sudah Satu Suara Gelar Munaslub

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pelaksanaan Musyawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sudah jadi keputusan bersama di internal beringin. DPD I dan DPD II Partai Golkar beserta Ormas pendiri Partai Golkar sudah satu suara.

"Kalau DPD I di seluruh Indonesia berkumpul dan DPD II- nya, itu kedaulatan siapa? Kedaulatan kita bersama unsur DPP yang menginginkan Munas perubahan," kata Dedi, seperti dikutip dari kantor berita Antara, di Purwakarta, Senin (4/12) malam.

Lihat juga: Golkar Akan Gelar Pleno Pembahasan Munaslub

Selain DPD, Ormas Trikarya pun sudah menyatakan dukungannya. Mereka adalah Dewa Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI), Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957, dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

"Berarti seluruh pemegang suara kedaulatan partai Golkar sudah bulat. Maaf ya, tidak ada momentun Golkar tidak ada sebulat ini. Jadi kalau ngomong Golkar sangat solid (kompak) , sekarang Golkarlah yang paling solid (kompak)," ucap dia.

Karena itu, Dedi menyangsikan jika ada pihak lain yang berkata sebaliknya soal kekompakan Golkar untuk Munaslub. Pihak tersebut disebutnya tak ingin Beringin bersatu. "Kalau ada orang membolak-balikkan keadaan, berarti dia tidak mau kebersamaan di partai Golkar," cetus dia.

Dedi pun meminta para elite Partai Golkar di Jakarta memperjuangkan pelaksanaan Munaslub dan merespons tuntutan dari daerah.

Lihat juga: Jelang Munaslub, Airlangga Sebut Tak Ada Masalah dengan Idrus

"Elite di Jakarta harus berjuang merespons tuntutan DPD I itu. Kalau DPP tidak mau pleno untuk melakukan penetapan Munaslub, kita buat Munas aja DPD I dan mengundang unsur DPP yang menginginkan perubahan di Golkar dan bisa dilakukan," cetus dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK meminta kader Beringin tak perlu risau soal potensi pihak yang hendak menggagalkan rencana Munaslub Partai Golkar. Pasalnya, peraturan dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar akan mencegah itu.

"Ya, yang menentukan ada AD/ART, bahwa 2/3 (pemilik suara) yang minta Munaslub harus dijalankan," kata dia, yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (4/12).

Terkait waktu penyelenggaraan Munaslub Golkar, JK meminta publik untuk bersabar karena pada intinya sebagian besar DPD I dan II menghendaki itu dan telah mengirimkan permintaan Munaslub kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar. "Tunggu saja," ucapnya.

Kakhawatiran upaya penggagalan Munaslub itu disampaikan oleh Koordinator Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Ia khawatir terhadap kekuatan pro-Setnov di internal Golkar, terutama di tingkat DPP, yang berpotensi menggagalkan penyelenggaraan Munaslub. Indikasinya, DPP tidak segera merespons surat rekomendasi atau usulan lebih dari 2/3 DPD.

Lihat juga: Setya Novanto yang Tak Kunjung Legowo Lepas Jabatan

Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, pada Jumat (1/12), mengaku bahwa sejauh ini belum ada desakan dari DPD kepada DPP perihal gelaran Munaslub. DPP, lanjutnya, tetap konsisten pada keputusan rapat pleno tanggal 21 November lalu yang menyatakan partai akan menunggu keputusan praperadilan Setya Novanto sebelum memutuskan gelaran itu.

Berdasarkan Tata Tertib Munaslub pada 2016, pemilik suara sah Partai Golkar mencapai 560. Itu terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat, unsur Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, unsur DPD Provinsi, unsur DPD Kabupaten/Kota, unsur Organisasi Sayap (PP AMPG dan PP KPPG), unsur Ormas Pendiri Partai Golkar (DEPINAS SOKSI, PPK Kosgoro 1957, DPP MGKR), serta unsur ormas yang didirikan Partai Golkar (DPP AMPI, DPP MDI, DPP HWK, DPP Alhidayah dan DPP Satkar Ulama). (arh/gil)