Pemerintah Beri Penghargaan 10 Provinsi Paling Demokratis

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan memberikan penghargaan kepada 10 provinsi karena dinilai telah mewujudkan demokrasi di bidang pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Kesepuluh provinsi tersebut meraih poin tertinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan kategori yang berbeda-beda.

Penghargaan sendiri diberikan oleh Menteri dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (6/12).

"Pemerintah menyusun Indeks Demokrasi Indonesia yang menjadi instrumen untuk mengukur secara objektif dan empiris mengenai kondisi demokrasi pada tingkat Provinsi," ucap Tjahjo.

Lihat juga: Mendagri: Jakarta dan Sumbar Bikin Indeks Demokrasi Turun

Ada empat daerah yang mendapat penghargaan atas indeks demokrasi tertinggi di tingkat nasional.

Keempat daerah tersebut antara lain provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.

Pada kategori kebebasan sipil, daerah yang mendapat penghargaan dalam kategori ini antara lain Sulawesi Utara, Bali, dan Kalimantan Utara. Sementara itu, Bengkulu mendapat penghargaan untuk kategori lembaga demokrasi terbaik.

Provinsi Maluku dan Maluku Utara juga turut diberi penghargaan karena indeks demokrasinya di atas sepuluh poin.

Lihat juga: Mendagri Pertanyakan Tolak Ukur Indeks Demokrasi BPS

"Bagi provinsi yang belum memperoleh penghargaan tersebut. Bukan berarti bahwa capaian kinerja demokrasinya buruk," tutur Tjahjo.

IDI merupakan hasil penilaian kondisi demokrasi pada level provinsi di seluruh Indonesia. IDI sendiri telah rutin dilakukan sejak tahun 2009 silam.

IDI mengukur beberapa aspek, antara lain kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Masing-masing aspek itu terdiri dari beberapa variabel.

Penelitian dilakukan berdasarkan berita di media massa dan, focus group discussion.

Lihat juga: Indeks Demokrasi Jakarta Turun Terendah Karena Pilkada

Di samping itu, tim peneliti juga melakukan wawancara dan meneliti dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sumber untuk menilai kadar demokrasi di tingkat provinsi. (wis)