Sandiaga Uno Sebut Sebagian RT/RW Gaptek soal LPJ Operasional
Tiara Sutari | CNN Indonesia
Kamis, 07 Des 2017 10:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno belum bisa menjelaskan konsep laporan pertanggungjawaban operasional RT/RW ke depan. Menurutnya, tidak setiap pengurus RT/RW melek teknologi.
“Sebagian dari mereka belum melek teknologi, masih gaptek (gagap teknologi) jadi sebagian ada yang sudah bisa banget, sebagian ada yang belum,” kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/12).
Sandi menyebut LPJ operasional RT/RW itu tidak akan dia hapus. Hanya menurut dia, sistem pelaporannya yang akan disederhanakan.
“Lagi disusun, tidak usah suuzan dulu (mau dihapus) yang penting kita transparansi, mungkin formatnya yang harus diubah jadi lebih simpel, sederhana,” kata Sandi
Penggunaan teknologi berbasis internet, menurut Sandi, harus dikaji ulang. Dia menyebut tak bisa memukul rata semua pekerja RT/RW dengan mengambil kesimpulan semua anggotanya sudah mampu menggunakan teknologi berbasis internet.
“Ini beragam masalahnya, tidak bisa digeneralisir, tidak bisa pukul rata semuanya,” kata dia.
Lebih lanjut kata Sandi, permasalahan yang selama ini dikeluhkan oleh RT/RW adalah terkait laporan yang dianggap terlalu bertele-tele. Apalagi dalam laporan itu RT/RW harus melampirkan berbagai bon dan kwitansi sebagai bukti pembayaran.
“Mereka memang tak ada masalah, hanya memang format laporan ini harus diubah. Harus melampirkan kwitansi, bon, ini membuat sebuah kerepotan luar biasa yang mengambil waktu mereka untuk melayani warga,” kata dia.
Sebelumnya Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta tak melakukan penghapusan LPJ Operasional RT/RW. Dia menyarankan jika RT/RW memang merasa kesulitan melakukan pelaporan, maka hal itu bisa dipermudah dengan sistem upload atau bisa dikirim melalui surat elektronik (e-mail).
“Lembar (LPJ)-nya satu saja. Cukup via lurah dan bisa pakail email,” kata Sumarsono. (pmg/gil)
“Sebagian dari mereka belum melek teknologi, masih gaptek (gagap teknologi) jadi sebagian ada yang sudah bisa banget, sebagian ada yang belum,” kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/12).
Sandi menyebut LPJ operasional RT/RW itu tidak akan dia hapus. Hanya menurut dia, sistem pelaporannya yang akan disederhanakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Lagi disusun, tidak usah suuzan dulu (mau dihapus) yang penting kita transparansi, mungkin formatnya yang harus diubah jadi lebih simpel, sederhana,” kata Sandi
Penggunaan teknologi berbasis internet, menurut Sandi, harus dikaji ulang. Dia menyebut tak bisa memukul rata semua pekerja RT/RW dengan mengambil kesimpulan semua anggotanya sudah mampu menggunakan teknologi berbasis internet.
Lihat juga:Dana RT/RW DKI Harus Dipertanggungjawabkan |
Lebih lanjut kata Sandi, permasalahan yang selama ini dikeluhkan oleh RT/RW adalah terkait laporan yang dianggap terlalu bertele-tele. Apalagi dalam laporan itu RT/RW harus melampirkan berbagai bon dan kwitansi sebagai bukti pembayaran.
“Mereka memang tak ada masalah, hanya memang format laporan ini harus diubah. Harus melampirkan kwitansi, bon, ini membuat sebuah kerepotan luar biasa yang mengambil waktu mereka untuk melayani warga,” kata dia.
Sebelumnya Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta tak melakukan penghapusan LPJ Operasional RT/RW. Dia menyarankan jika RT/RW memang merasa kesulitan melakukan pelaporan, maka hal itu bisa dipermudah dengan sistem upload atau bisa dikirim melalui surat elektronik (e-mail).
“Lembar (LPJ)-nya satu saja. Cukup via lurah dan bisa pakail email,” kata Sumarsono. (pmg/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK