Alumni 212 Desak Jokowi Deportasi Seluruh Staf Kedubes AS

Jakarta, CNN Indonesia -- Presidium Alumni 212 mendesak Presiden Joko Widodo beserta jajarannya untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat sekaligus mendeportasi atau memulangkan seluruh staf Kedutaan Besar AS dari Indonesia.

Pernyataan sikap itu merupakan tanggapan atas sikap Presiden AS Donald Trump yang baru saja mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

“Bahwa kami mendesak pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan mendeportasi seluruh staf Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Indonesia,” demikian dikutip dari keterangan pers yang dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Jumat (8/12).

Lihat juga: Protes Yerusalem, Massa NU Akan Aksi Lagi di Depan Kedubes AS

Dalam keterangan pers itu, PA 212 mengutuk dan mengecam keras sikap Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. 

Menurut PA 212, langkah Trump tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan pembangkangan terhadap kesepakatan dan hukum internasional.

“Serta pelecehan terhadap lembaga internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa."

Lihat juga: Massa Aksi Bakar Poster Trump di Kedubes AS

PA 212 juga menganggap AS sebagai negara super power yang mudah diperdaya oleh Israel. AS dinilai terlalu mudah dimanfaatkan untuk mendukung segala kepentingan Israel di Timur Tengah dan internasional yang dapat berakibat buruk bagi stabilitas keamanan dan politik.

“Menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika Serikat adalah negara adidaya yang dengan mudahnya dimanfaatkan oleh Israel sebagai boneka barbie,” kata Presidium Alumni 212.

PA 212 lalu menyerukan kepada seluruh ormas dan umat Islam Indonesia agar melakukan aksi protes di depan kantor Kedubes AS di Jakarta dan kantor Konsulat AS di Surabaya dan Medan. PA 212 ingin ada aksi protes secara serentak dan terus menerus sebagai bentuk solidaritas kepada Rakyat Palestina.

Lihat juga: Rabi Yahudi Sebut Pemindahan Ibu Kota Israel Tak Tepat Waktu

Di poin selanjutnya, PA 212 menyerukan umat Islam agar tidak lagi menggunakan produk-produk dan waralaba milik Amerika dan Israel.

PA juga mendukung rencana pertemuan negara-negara anggota organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada 13 Desember mendatang di Turki yang rencananya juga akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. (wis)