Jokowi Akui Banyak Kasus Pelanggaran HAM yang Belum Tuntas
S. Yugo Hindarto | CNN Indonesia
Minggu, 10 Des 2017 16:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui masih banyak pekerjaan rumah (PR) tentang penegakan hak asasi manusia (HAM) yang belum tuntas diselesaikan pemerintah.
"Saya menyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah perihal penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan, termasuk di dalamnya pelanggaran HAM," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, seperti dikutip dari Antara, Minggu (10/12).
Jokowi menyampaikan hal itu dalam acara peringatan hari HAM sedunia ke-69 di Solo. Hadir dalam acara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, staf khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan sejumlah pejabat lainnya.
Beberapa kasus pelanggaran HAM yang masih belum terselesaikan, katanya, penembakan misterius 1982-1985, penghilangan orang secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II dan lainnya.
"Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah dan seluruh komponen masyarakat dan dengan kerja bersama kita hadirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia," ujar Jokowi.
Jokowi juga mengapresiasi upaya keras dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata untuk penegakan prinsip-prinsip HAM di Indonesia, mengapresasi kepada para gubernur, para wali kota, para bupati yang daerah berwawasan HAM.
"Dan terima kasih kepada Komnas HAM, dan komnas-komnas lain dan rekan-rekan akitivis HAM yang tiada hentinya memperjuangkan rasa keadilan masyarakat. Selamat hari HAM sedunia dan selamat bekerja bersama untuk membangun fondasi HAM yang kokoh untuk Indonesia yang adil untuk Indonesia yang makmur untuk Indonesia yang sejahtera," kata Jokowi.
Meski belum mampu menuntaskan PR sejumlah kasus pelanggaran HAM, Jokowi mengatakan, pemerintah telah berupaya menyediakan layanan-layanan dasar bagi masyarakat.
"Mulai dari pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah diberikan pada 17,9 juta anak dari keluarga tidak mampu, jaminan kesehatan nasional melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) saat ini sudah lebih dari 92,4 juta penerima," ujar Jokowi.
Selain itu, masih ada pemenuhan hak-hak masyarakat lokal, hak-hak masyarakat adat yang menjadi perhatian serius pemerintah. "Pemerintah telah memberikan hak pengelolaan kepada tanah-tanah adat, hutan adat, kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat," katanya.
(ugo/djm)
"Saya menyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah perihal penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan, termasuk di dalamnya pelanggaran HAM," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, seperti dikutip dari Antara, Minggu (10/12).
Jokowi menyampaikan hal itu dalam acara peringatan hari HAM sedunia ke-69 di Solo. Hadir dalam acara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, staf khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan sejumlah pejabat lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah dan seluruh komponen masyarakat dan dengan kerja bersama kita hadirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia," ujar Jokowi.
"Dan terima kasih kepada Komnas HAM, dan komnas-komnas lain dan rekan-rekan akitivis HAM yang tiada hentinya memperjuangkan rasa keadilan masyarakat. Selamat hari HAM sedunia dan selamat bekerja bersama untuk membangun fondasi HAM yang kokoh untuk Indonesia yang adil untuk Indonesia yang makmur untuk Indonesia yang sejahtera," kata Jokowi.
Meski belum mampu menuntaskan PR sejumlah kasus pelanggaran HAM, Jokowi mengatakan, pemerintah telah berupaya menyediakan layanan-layanan dasar bagi masyarakat.
"Mulai dari pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah diberikan pada 17,9 juta anak dari keluarga tidak mampu, jaminan kesehatan nasional melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) saat ini sudah lebih dari 92,4 juta penerima," ujar Jokowi.
Selain itu, masih ada pemenuhan hak-hak masyarakat lokal, hak-hak masyarakat adat yang menjadi perhatian serius pemerintah. "Pemerintah telah memberikan hak pengelolaan kepada tanah-tanah adat, hutan adat, kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK