Keabsahan Surat Rekomendasi Setnov Dipertanyakan
Bintoro Agung | CNN Indonesia
Minggu, 10 Des 2017 20:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Setya Novanto dikabarkan mengirim surat berisi rekomendasi pengganti dirinya sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tanpa melalui mekanisme yang benar, rekomendasi itu dinilai bermasalah.
Ketua Kesatuan Organisasi Kesatuan Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Agung Laksono mengakui rekomendasi yang dibuat Setya Novanto bukanlah kewenangannya. Dia hanya sekadar bertanya dan mengingatkan surat rekomendasi yang dikirimkan Setya Novanto belum melewati prosedur yang seharusnya.
"Rekomendasi sebenarnya sah-sah saja, tapi harus melalui rapat pleno DPP. Ini yang tidak dilakukan. Kalau seperti itu keabsahannya akan dipertanyakan," kata Agung saat konferensi pers tiga Ormas pendiri Golkar di kediamannya di Jakarta Timur, Minggu (10/12).
Selain Kosgoro 1957, dua Ketua Ormas pendiri Partai Golkar Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang diketuai Ade Komaruddin dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) yang diketuai Roem Kono, hadir dalam konferensi pers itu.
Menurut Agung, Golkar saat ini berada dalam keadaan genting. Agung menegaskan keputusan penting seperti pergantian ketua DPR tidak bisa dibuat ketika ketua umum partai yang masih bersifat pelaksana tugas.
"Kami menolak, di bawah kepemimpinan Plt mengambil keputusan strategis. Masalah strategis itu seperti penggantian ketua DPR."
Agung, Ade Komaruddin, dan Roem Kono, mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menggelar Munaslub pada 20 Desember nanti.
Mereka juga meminta DPP mengakomodasi aspirasi mereka yakni menunjuk Airlangga Hartanto sebagai ketua umum partai menggantikan Setya Novanto.
Bila hal tersebut tak dipenuhi DPP, Akom khawatir Golkar tidak akan bisa bersaing dalam agenda politik besar yang dimulai tahun depan, seperti pilkada serentak dan persiapan menghadapi pemilu legislatif serta pemilu presiden di 2019 nanti.
"Kalau kita masih main-main dengan kepentingan masing-masing, kasihan partai ini," ucap Akom.
(ugo/djm)
Ketua Kesatuan Organisasi Kesatuan Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Agung Laksono mengakui rekomendasi yang dibuat Setya Novanto bukanlah kewenangannya. Dia hanya sekadar bertanya dan mengingatkan surat rekomendasi yang dikirimkan Setya Novanto belum melewati prosedur yang seharusnya.
"Rekomendasi sebenarnya sah-sah saja, tapi harus melalui rapat pleno DPP. Ini yang tidak dilakukan. Kalau seperti itu keabsahannya akan dipertanyakan," kata Agung saat konferensi pers tiga Ormas pendiri Golkar di kediamannya di Jakarta Timur, Minggu (10/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Agung, Golkar saat ini berada dalam keadaan genting. Agung menegaskan keputusan penting seperti pergantian ketua DPR tidak bisa dibuat ketika ketua umum partai yang masih bersifat pelaksana tugas.
Agung, Ade Komaruddin, dan Roem Kono, mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menggelar Munaslub pada 20 Desember nanti.
Bila hal tersebut tak dipenuhi DPP, Akom khawatir Golkar tidak akan bisa bersaing dalam agenda politik besar yang dimulai tahun depan, seperti pilkada serentak dan persiapan menghadapi pemilu legislatif serta pemilu presiden di 2019 nanti.
"Kalau kita masih main-main dengan kepentingan masing-masing, kasihan partai ini," ucap Akom.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK