Dewan Golkar Kecewa Setnov Tunjuk Azis Syamsuddin

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Pembina DPP Golkar Fadel Muhammad menyesalkan sikap Setya Novanto menunjuk Azis Syamsuddin sebagai Ketua DPR. Menurutnya, pergantian Ketua DPR seharusnya dilakukan setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

"Kami sudah menganjurkan Munaslub dulu. Setelah itu, DPP (Golkar) yang baru menentukan siapa yang jadi Ketua DPR," ujar Fadel di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/12).

Fadel mengatakan, pengganti Setnov sebagai Ketua DPR merupakan keputusan strategis yang perlu pertimbangan semua pihak di internal Golkar. Sebagai partai besar, Golkar diklaim memiliki aturan tegas menyangkut hal tersebut.

Lihat juga: Pimpinan DPR Rapat Bahas Azis sebagai Pengganti Setnov

Tak cuma itu, Fadel melihat, ada kepentingan tertentu di balik penunjukkan Azis sebagai pengganti Setnov. Hal itu dikhawatirkan akan semakin menambah polemik yang saat ini menerpa Golkar dan citra DPR ke depan.

Bahkan, Fadel memperkirakan, jabatan Azis tidak akan bertahan lama karena pengurus DPP yang baru hasil Munaslub akan melakukan perombakan sesuai dengan kewenangannya.

"Menurut perasaan saya akan terjadi pergantian lagi yang dikehendaki oleh pimpinan Ketua Golkar yang terpilih. Ini tak bagus buat sebuah lembaga tinggi negara," ujarnya.

Di sisi lain, Fadel membenarkan, Setnov telah mengeluarkan surat keputusan pengunduran diri sebagai Ketua DPR dan menunjuk Azis sebagai penggantinya. Surat itu sudah diberikan ke DPP dan Fraksi Golkar, serta kepada Pimpinan DPR.

Tepisah, Wakil Ketua Fraksi Golkar Ridwan Hisyam menilai penunjukkan Azis sebagai Ketua DPR melanggar aturan karena tidak melalui rapat pleno DPP Golkar.

Lihat juga: 'Golkar Gali Kuburan Sendiri Jika Pilih Titiek Soeharto'

"Jadi harus tetap lewat pleno. Lah ini tahapan itu sudah tidak ada," ujar Ridwan.

Ia juga menegaskan, persetujuan Ketua Dewan Pembina DPP Golkar Aburizal Bakrie dilakukan karena ada kesalahan prosedur. Ia menyebut, Aburizal tidak mengkalrifikasi soal adanya rapat pleno sebelum memberi persetujuan.

Terkait hal itu pula, Aburizal telah secara resmi membatalkan sikapnya hingga proses sebagaimana di dalam AD/ART Golkar dilaksanakan.

Lihat juga: Setya Novanto dan Para Sangkuninya di Golkar

"Aburizal Bakrie menyetujui surat itu karena tidak mengecek bahwa itu sudah di pleno kan apa tidak," ujarnya.

Lebih dari itu, ia menyebut, Fraksi Golkar belum pernah melakukan rapat membahas pergantian Setnov. Ia mengaku, belum ada surat peritah dari DPP Golkar dan Ketua Fraksi membahas hal tersebut.

"Fraksi belum pernah rapat, saya sebagai wakil ketua fraksi tidak pernah membahas masalah itu dan tidak pernah tahu," ujar Ridwan. (osc/djm)