KPU: Partai Tommy Soeharto Tak Lolos Administrasi

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Jumat, 15/12/2017 01:27 WIB
KPU: Partai Tommy Soeharto Tak Lolos Administrasi Komisi Pemilihan Umum tidak meloloskan Partai Berkarya dan Partai Garuda dalam tahapan penelitian administrasi perbaikan partai politik peserta pemilu 2019. (CNN Indonesia/Lalu Rahadian).
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum tidak meloloskan Partai Berkarya dan Partai Garuda dalam tahapan penelitian administrasi perbaikan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019.

Diketahui, Partai Berkarya merupakan partai politik bentukan anak mendiang Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau yang kerap disapa Tommy Soeharto.

“Dua partai politik tidak bisa lanjut ke proses verifikasi faktual,” ucap Ketua KPU, Arief Budiman saat menyampaikan hasil penelitian administrasi di kantor KPU, Jakarta, Kamis (14/12).



Dengan demikian, Partai Berkarya dan Partai Garuda tidak bisa lanjut ke tahapan selanjutnya, yakni verifikasi faktual. Keduanya juga berarti tidak bisa mengikuti

Dalam kesempatan itu, Arief tidak menyebut Partai Berkarya dan Partai Garuda secara gamblang. Arief pun memberikan hasil penelitian KPU kepada perwakilan kedua partai tersebut seperti 12 partai lain yang lolos tahapan penelitian administrasi.

Partai Berkarya baru diketahui tidak lolos saat isi berkas hasil penelitian administrasi yang diberikan Arief dibuka.

Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari mengatakan kedua partai politik tidak lolos dalam aspek data keanggotaan. “Keanggotaan. Di antaranya itu,” ujar Hasyim.


Masih ada data yang tidak sesuai dengan data keanggotaan kader di daerah yang dikirim ke KPU pusat dengan data yang diteliti oleh KPU Kabupaten/Kota. Data keanggotaan itu mencakup kader di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota hingga kecamatan.

“Jadi di KPU pusat kan, semua mengklaim anggota kami berapa. Anggota partai itu berada. Nah itu diteliti,” ujar hasyim.

Hasyim juga menjelaskan, ada beberapa poin lain yang juga diteliti selain kevalidan data anggota.

Poin-poin yang dimaksud antara lain, dokume susunan pengurus partai politik yang dilengkapi surat keputusan dari Kemenkumham, serta keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kemudian, KPU juga meneliti kejelasan alamat kantor cabang, dan rekening bank milik masing-masing partai politik.

Sementara itu, ada 12 partai politik yang lolos ke tahap verifikasi faktual, antara lain PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PPP, PKB, PKS, PAN, Demokrat, Nasdem, Perindo, Hanura, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

(lav/lav)