'Nasib' Airlangga di Kabinet dan Citra Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Untuk menyelamatkan citra Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartaro seharusnya undur diri dari Kabinet Kerja usai disahkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar di Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, pekan depan. Sebab, Jokowi pernah melarang rangkap jabatan Menteri dengan jabatan partai.

Peneliti Politik dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesis (LIPI) Siti Zuhro mengungkapkan, pengunduran diri Airlangga dari jabatan Menteri Perindustrian akan dilakukan setelah Golkar mengadakan Munaslub dan Airlangga secara definitif dilantik menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

"Setelah Munaslub dia langsung mengundurkan diri. Menurut saya seperti itu," kata dia, kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/12).

Lihat juga: Rapat Pleno Putuskan Airlangga Jadi Ketua Umum Golkar

Hal itu, lanjutnya, terkait adanya pernyataan Jokowi perihal larangan rangkap jabatan di kabinet dengan di partai. Baginya, itu merupakan komitmen yang serius dan akan tetap diterapkan.

Diketahui, Jokowi pernah melontarkan pernyataan bahwa seluruh Menterinya dilarang merangkap jabatan dengan posisi di partai politik maupun di perusahaan. Tujuannya, agar kabinetnya benar-benar fokus mengurus rakyat.

"Tidak boleh rangkap-rangkap jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok," ucap Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Siti mengamini, rangkap jabatan Menteri itu, terlebih dengan posisi Ketua Umum Parpol, tentu akan memecah belah fokus dalam pekerjaan. Dan hal itu tak diinginkan Airlangga.

"Mengurus partai memerlukan waktu 1x24 jam. Pak Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar 2009-2014) saja yang enggak nyambi (di kabinet) enggak mampu juga mendongkrak Golkar, apalagi disambi-sambi," cetus dia.

Lihat juga: Usai Terpilih, Airlangga Pastikan Golkar Tetap Dukung Jokowi

Terpisah, Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, mundurnya Airlangga ataupun perombakan kabinet alias resfuffle adalah langkah terbaik. Sebab, Presiden pernah menyatakan komitmen, walau tidak tertulis, soal pelarangan rangkap jabatan Menteri. Sementara, pemimpin dilihat masyarakat dari konsistensinya. Jika tidak, itu akan berbalik menyerang citra Jokowi.

"Daripada nanti menimbulkan citra negatif, lebih Pak Airlangga mundur dari menteri," ucap dia.

Dengan mundur dari jabatan Menteri, lanjutnya, Airlangga bisa lebih fokus mengatasi permasalahan di internal Golkar dalam rangka menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Secara umum, kata Karyono, ada sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan Airlangga. Pertama, menyiapkan berbagai langkah untuk kembali membuat interal Golkar kembali solid. Kedua, mengembalikan citra Golkar untuk menghadapi agenda politik.

"Dia (Airlangga) harus mundur dari kabinet supaya bisa fokus," ujarnya.

Lihat juga: Maju di Pilgub Jatim, Khofifah Masih Bungkam soal Jabatannya

Terkait dengan jadwal pengumuman reshuffle, Siti dan Karyono memprediksi itu akan dilakukan seusai Munaslub Partai Golkar. Setidaknya, dua posisi berbarengan diganti. Yakni, Menteri Perindustrian dengan Menteri Sosial yang kini ditempati Khofifah Indar Parawansa. Nama terakhir sudah berkomitmen untuk maju sebagai kandidat Gubernur Jawa Timur di Pilkada 2018.

"Saya kira akan bareng dengan Khofifah itu akan lebih baik. Khofifah mundur karena (menjadi) Cagub Jatim. Nah, kelihatannya akan lebih baik bareng, tidak terlalu lama juga. Kan bulan depan sudah mulai pendaftaran (bakal calon Gubernur) di KPU," ujar Karyono.

(arh/djm)