
'Nasib' Airlangga di Kabinet dan Citra Jokowi
Patricia Diah Ayu Saraswati, CNN Indonesia | Jumat, 15/12/2017 08:06 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Untuk menyelamatkan citra Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartaro seharusnya undur diri dari Kabinet Kerja usai disahkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar di Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, pekan depan. Sebab, Jokowi pernah melarang rangkap jabatan Menteri dengan jabatan partai.
Peneliti Politik dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesis (LIPI) Siti Zuhro mengungkapkan, pengunduran diri Airlangga dari jabatan Menteri Perindustrian akan dilakukan setelah Golkar mengadakan Munaslub dan Airlangga secara definitif dilantik menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
"Setelah Munaslub dia langsung mengundurkan diri. Menurut saya seperti itu," kata dia, kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/12).
Hal itu, lanjutnya, terkait adanya pernyataan Jokowi perihal larangan rangkap jabatan di kabinet dengan di partai. Baginya, itu merupakan komitmen yang serius dan akan tetap diterapkan.
Diketahui, Jokowi pernah melontarkan pernyataan bahwa seluruh Menterinya dilarang merangkap jabatan dengan posisi di partai politik maupun di perusahaan. Tujuannya, agar kabinetnya benar-benar fokus mengurus rakyat.
"Tidak boleh rangkap-rangkap jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok," ucap Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/10/2014).
Siti mengamini, rangkap jabatan Menteri itu, terlebih dengan posisi Ketua Umum Parpol, tentu akan memecah belah fokus dalam pekerjaan. Dan hal itu tak diinginkan Airlangga.
"Mengurus partai memerlukan waktu 1x24 jam. Pak Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar 2009-2014) saja yang enggak nyambi (di kabinet) enggak mampu juga mendongkrak Golkar, apalagi disambi-sambi," cetus dia.
Terpisah, Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, mundurnya Airlangga ataupun perombakan kabinet alias resfuffle adalah langkah terbaik. Sebab, Presiden pernah menyatakan komitmen, walau tidak tertulis, soal pelarangan rangkap jabatan Menteri. Sementara, pemimpin dilihat masyarakat dari konsistensinya. Jika tidak, itu akan berbalik menyerang citra Jokowi.
"Daripada nanti menimbulkan citra negatif, lebih Pak Airlangga mundur dari menteri," ucap dia.
Dengan mundur dari jabatan Menteri, lanjutnya, Airlangga bisa lebih fokus mengatasi permasalahan di internal Golkar dalam rangka menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Secara umum, kata Karyono, ada sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan Airlangga. Pertama, menyiapkan berbagai langkah untuk kembali membuat interal Golkar kembali solid. Kedua, mengembalikan citra Golkar untuk menghadapi agenda politik.
"Dia (Airlangga) harus mundur dari kabinet supaya bisa fokus," ujarnya.
Terkait dengan jadwal pengumuman reshuffle, Siti dan Karyono memprediksi itu akan dilakukan seusai Munaslub Partai Golkar. Setidaknya, dua posisi berbarengan diganti. Yakni, Menteri Perindustrian dengan Menteri Sosial yang kini ditempati Khofifah Indar Parawansa. Nama terakhir sudah berkomitmen untuk maju sebagai kandidat Gubernur Jawa Timur di Pilkada 2018.
"Saya kira akan bareng dengan Khofifah itu akan lebih baik. Khofifah mundur karena (menjadi) Cagub Jatim. Nah, kelihatannya akan lebih baik bareng, tidak terlalu lama juga. Kan bulan depan sudah mulai pendaftaran (bakal calon Gubernur) di KPU," ujar Karyono.
(arh/djm)
Peneliti Politik dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesis (LIPI) Siti Zuhro mengungkapkan, pengunduran diri Airlangga dari jabatan Menteri Perindustrian akan dilakukan setelah Golkar mengadakan Munaslub dan Airlangga secara definitif dilantik menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
"Setelah Munaslub dia langsung mengundurkan diri. Menurut saya seperti itu," kata dia, kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/12).
Diketahui, Jokowi pernah melontarkan pernyataan bahwa seluruh Menterinya dilarang merangkap jabatan dengan posisi di partai politik maupun di perusahaan. Tujuannya, agar kabinetnya benar-benar fokus mengurus rakyat.
"Tidak boleh rangkap-rangkap jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok," ucap Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/10/2014).
Siti mengamini, rangkap jabatan Menteri itu, terlebih dengan posisi Ketua Umum Parpol, tentu akan memecah belah fokus dalam pekerjaan. Dan hal itu tak diinginkan Airlangga.
"Mengurus partai memerlukan waktu 1x24 jam. Pak Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar 2009-2014) saja yang enggak nyambi (di kabinet) enggak mampu juga mendongkrak Golkar, apalagi disambi-sambi," cetus dia.
"Daripada nanti menimbulkan citra negatif, lebih Pak Airlangga mundur dari menteri," ucap dia.
Dengan mundur dari jabatan Menteri, lanjutnya, Airlangga bisa lebih fokus mengatasi permasalahan di internal Golkar dalam rangka menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Secara umum, kata Karyono, ada sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan Airlangga. Pertama, menyiapkan berbagai langkah untuk kembali membuat interal Golkar kembali solid. Kedua, mengembalikan citra Golkar untuk menghadapi agenda politik.
"Dia (Airlangga) harus mundur dari kabinet supaya bisa fokus," ujarnya.
"Saya kira akan bareng dengan Khofifah itu akan lebih baik. Khofifah mundur karena (menjadi) Cagub Jatim. Nah, kelihatannya akan lebih baik bareng, tidak terlalu lama juga. Kan bulan depan sudah mulai pendaftaran (bakal calon Gubernur) di KPU," ujar Karyono.
(arh/djm)
ARTIKEL TERKAIT

Airlangga: Presiden Jokowi akan Hadiri Munaslub Golkar
Nasional 1 tahun yang lalu
Fadli Zon Minta Jokowi Ganti Airlangga dari Menperin
Nasional 1 tahun yang lalu
Ridwan Kamil Berharap Golkar Tak Ubah Rekomendasi Cagub Jabar
Nasional 1 tahun yang lalu
Airlangga Janji Akomodasi Semua Pihak Jika Gantikan Setnov
Nasional 1 tahun yang lalu
Mengikisnya Pengagum Soeharto dan Minimnya 'Modal' Titiek
Nasional 1 tahun yang lalu
Titiek Soeharto Disebut Hanya Kejar Posisi Strategis di DPP
Nasional 1 tahun yang lalu
BACA JUGA

Jokowi Kritik Rest Area: Ayam dan Kopinya Itu-itu Saja
Ekonomi • 09 December 2019 21:12
Jokowi Sindir Bank Rekayasa Penyaluran KUR
Ekonomi • 09 December 2019 18:47
Jokowi Perintahkan Ahok Awasi 'Penyimpangan' Subsidi BBM
Ekonomi • 09 December 2019 17:53
Ahok Kembali Bertemu Jokowi Usai Jadi Komut Pertamina
Ekonomi • 09 December 2019 17:02
TERPOPULER

Kasus Suap, Eks Bupati Talaud Divonis Penjara 4,5 Tahun
Nasional • 2 jam yang lalu
Polisi Siap Jemput Paksa Pria Penganiaya Asisten DJ Nathalie
Nasional 1 jam yang lalu
Ayah Ditangkap Karena Ancam Anak Kandung usai Dengar Bisikan
Nasional 1 jam yang lalu