PDIP Ogah Usung Calon Tersangka Korupsi Maju Pilkada
Dias Saraswati | CNN Indonesia
Minggu, 17 Des 2017 17:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tidak akan mengusung kader partai yang berpeluang menjadi tersangka dalam sebuah kasus untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang.
“Dalam sejarah PDIP, kami tidak pernah mencalonkan calon tersangka,” ujar Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/12).
Menurut Hasto, hal itu sejalan dengan komitmen PDIP untuk membangun pemerintahan yang bersih dan anti korupsi.
Lebih lanjut ia menjelaskan, secara tertulis, para kader untuk memiliki komitmen anti korupsi di sekolah pencalonan kepala daerah.
Apabila ada kader PDIP yang terlibat kasus korupsi, maka pimpinan partai akan dengan tegas memberikan sanksi berupa pemecatan terhadap kader tersebut.
"Ini satu-satunya sanksi yg dimiliki partai politik, yang lain tidak punya. Kami punya sanksi pemecatan seketika bagi mereka yang tertangkap tangan dan kemudian sanksi pemecatan bagi kasus-kasus yg memperkaya diri dan korupsi," terang Hasto.
Sementara itu, terkait dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sempat disebut dalam dakwaan kasus dugaan korupsi e-KTP, Hasto menilai, sosok Ganjar merupakan sosok kepala daerah yang sederhana.
"Pak Ganjar adalah sosok yang sederhana, bahkan dari kepemimpinan pak Ganjar Pranowo, Provinsi Jateng mendapatkan penghargaan beberapa kali dari KPK," ujar Hasto.
Dalam pengumuman bakal pasangan calon untuk Pilkada 2018 beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat mengingatkan para kadernya untuk menghindari praktik korupsi.
"Sekarang saya sering mengatakan, hati-hati lah. PDIP kami ini selalu dijadikan target, pemerintah ini kan sedang melakukan pemberantasan korupsi," kata Megawati.
Terbebas dari korupsi juga menjadi salah satu syarat yang dibuat oleh PDIP dalam memilih pasangan calon yang akan diusung dalam Pilkada Serentak 2018.
"Janganlah itu sentuh barang-barang yang membuat KPK dan Kejaksaan Agung bangun," pungkasnya. (bir)
“Dalam sejarah PDIP, kami tidak pernah mencalonkan calon tersangka,” ujar Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/12).
Menurut Hasto, hal itu sejalan dengan komitmen PDIP untuk membangun pemerintahan yang bersih dan anti korupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apabila ada kader PDIP yang terlibat kasus korupsi, maka pimpinan partai akan dengan tegas memberikan sanksi berupa pemecatan terhadap kader tersebut.
Sementara itu, terkait dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sempat disebut dalam dakwaan kasus dugaan korupsi e-KTP, Hasto menilai, sosok Ganjar merupakan sosok kepala daerah yang sederhana.
"Pak Ganjar adalah sosok yang sederhana, bahkan dari kepemimpinan pak Ganjar Pranowo, Provinsi Jateng mendapatkan penghargaan beberapa kali dari KPK," ujar Hasto.
Dalam pengumuman bakal pasangan calon untuk Pilkada 2018 beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat mengingatkan para kadernya untuk menghindari praktik korupsi.
Terbebas dari korupsi juga menjadi salah satu syarat yang dibuat oleh PDIP dalam memilih pasangan calon yang akan diusung dalam Pilkada Serentak 2018.
"Janganlah itu sentuh barang-barang yang membuat KPK dan Kejaksaan Agung bangun," pungkasnya. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK