Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, bakal ada perombakan besar-besaran di tubuh kepengurusan partai beringin pada musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
"Kemungkinan akan ada perubahan besar-besaran. Terutama bagi mereka-mereka yang selama ini dianggap tidak berfungsi, tidak aktif, tidak kompeten dan sedang mempunyai masalah hukum," kata Nusron di arena Munaslub Golkar, JCC, Jakarta, Selasa (19/12).
Untuk yang sedang bergelut dengan persoalan hukum, kata dia, memang tidak dimasukan ke dalam kepengurusan agar dapat berkonsentrasi menyelesaikan masalah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nusron berkata, hal itu merupakan komitmen Golkar Bersih yang menjadi slogan dalam munaslub, untuk memotong perilaku korupsi yang terjadi di masa lalu.
"Partai Golkar harus mempunyai ketegasan bahwa siapa pun yang telah melakukan tindak pidana korupsi harus dinyatakan non-aktif atau dipecat," katanya.
Dengan demikian, kata dia, siapa pun yang nantinya masuk kepengurusan Golkar dari pusat sampai bawah, harus
clean and clear. Hal itu berlaku juga bagi calon yang akan diusung di pilkada.
Sementara terkait nasib Setya Novanto menurut Nusron, posisi Ketua DPR itu tidak dipecat dari keanggotaan partai, melainkan hanya diberhentikan sebagai Ketua Umum Golkar.
"Anggota boleh saja. Tapi kalau pengurus tak boleh kalau dia sedang bermasalah sama hukum," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, hampir sebagian besar pengurus daerah dan organisasi sayap menginginkan perubahan kepengurusan pada munaslub.
Hal itu dikatakan Airlangga setelah rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan umum dari sebagian pengurus DPD Golkar dan ormas mendirikan dan didirikan.
"Ya semuanya kan menghendaki perubahan dan juga dalam pandangan-pandangan tadi sudah disampaikan harapan-harapan untuk perubahan," kata Airlangga di arena Munaslub Golkar.
(wis/djm)