Bawaslu Awasi Ketat Para Jenderal yang Bertarung di Pilkada

Dinda Audriene Muthmainah | CNN Indonesia

Selasa, 26 Des 2017 18:19 WIB

Tiga jenderal polisi dan satu jenderal TNI diprediksi bertarung di Pilkada 2018. Para jenderal itu diawasi agar tidak memanfaatkan jabatannya untuk promosi. — Bawaslu ingin memastikan para jenderal yang berniat bertarung di Pilkada 2018, tidak memanfaatkan jabatannya sebagai ajang promosi diri. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) bakal mengawasi tiga jenderal polisi dan satu jenderal TNI yang berencana maju sebagai calon gubernur di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menuturkan, pengawasan bertujuan mengantisipasi keempat jenderal tersebut memanfaatkan jabatannya untuk mempromosikan diri.

"Yang kami lakukan pencegahan misalnya, acara jalan sehat yang mengundang massa dan di dalamnya ada orang yang mencalonkan diri (untuk Pilkada 2018)," ungkap Afifuddin, Selasa (26/12).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat juga:

Pilkada 2018 dan Panggung Politik Para Jenderal

Sedikitnya tiga jenderal polisi diprediksi bakal maju dalam Pilkada 2018.

Ketiganya masih aktif menjabat yakni Kapolda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Polisi Safaruddin yang diisukan maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada Kalimantan Timur 2018.

Kemudian, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan yang diisukan ikut dalam Pilkada Jawa Barat 2018. Lalu, Komandan Brigade Mobil (Dankor Brimob) Polri Irjen Murad Ismail yang telah diusung PDI Perjuangan sebagai calon gubernur Maluku.

Di institusi TNI, ada Pangkostrad Letnan Jenderal Edy Rahmayadi yang bakal maju menjadi calon gubernur Sumatera Utara.

Bawaslu Awasi Ketat Para Jenderal yang Bertarung di Pilkada

Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi menjadi salah satu jenderal yang digadang bakal bertarung di Pilkada 2018. (CNN Indonesia/M. Andika Putra)

Lihat juga:

Polri Minta Jenderal 'Nyagub' Mundur Usai Penetapan Paslon

Edy telah resmi diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Di sisi lain Afifuddin menyatakan para jenderal polisi dan TNI wajib mengundurkan diri jika benar-benar maju sebagai calon kepala daerah.

"Seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), TNI-Polri harus mundur dulu," ujar Afifuddin.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti mengaku khawatir dengan majunya sejumlah jenderal polisi dan TNI di Pilkada 2018.

Dia mengatakan, majunya para jenderal bisa memengaruhi lembaga kepolisian dan TNI yang seharusnya bersikap netral.

Ray juga khawatir para jenderal yang maju di Pilkada memanfaatkan anggaran dana dari instansinya.