Konsistensi Jokowi Diuji soal Rangkap Jabatan
Dhio Faiz | CNN Indonesia
Rabu, 27 Des 2017 07:57 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Konsistensi Presiden Joko Widodo soal larangan rangkap jabatan Menteri Kabinet Kerja dengan jabatan di partai politik kini tengah diuji. Boleh jadi Jokowi menghadapi dilema dihadapkan pada komitmen menjaga etika, atau mengamankan keuntungan politik di balik rangkap jabatan anak buahnya.
Dilema itu disuguhkan kepada Jokowi usai terpilihnya Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar dan majunya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.
Rangkap jabatan bagi pembantu Jokowi memang tidak menabrak regulasi hukum yang ada. Namun hal itu tidak sejalan dengan komitmen politik Jokowi saat hendak membentuk Kabinet Kerja.
Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, Jokowi harus konsisten terhadap komitmen yang ia pegang selama ini.
"Sekali tidak dibolehkan, harus tetap ditegakkan. Memegang komitmen terhadap isu ini penting, tidak boleh plinplan," kata Siti saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (26/12).
Menurutnya, hal ini lebih terkait dengan etika politik ketimbang masalah hukum. Terlebih, lanjut dia, Jokowi sudah membangun tradisi politik yang baik dengan melarang para pembantunya merangkap jabatan.
Rangkap jabatan menteri dan pimpinan partai politik, kata Siti, akan menimbulkan efek-efek negatif bagi pemerintahan. Garis batas sebagai menteri dan perangkat partai akan sangat tipis dan beririsan.
Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan. Efek ke depannya, kepercayaan publik akan menurun terhadap pemerintah.
Baginya, pembagian tugas di antara partai dan pemerintahan akan mewujudkan check and balances dan mencegah monopoli kekuasaan.
"Demokrasi itu memberi keterukuran, kejelasan, dan kepastian. Jelas sekali siapa berperan apa," ujarnya.
Tentang ketersediaan kader yang berkompeten untuk mengisi pos menteri terkait, kata Siti, partai politik tidak akan pernah kehabisan sumber daya manusia.
Karenanya, Siti menyarankan kepada Airlangga untuk segera mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi menteri. Hal itu, katanya, akan lebih elok dalam soal etika politik.
"Mundur dari jabatan menteri merupakan langkah terhormat ketimbang disoal terus-menerus oleh publik," ucapnya. Jokowi juga diminta untuk segera mengambil keputusan terkait posisi Airlangga dan Khofifah dan tidak menunggu desakan publik lebih jauh.
Posisi Airlangga yang menakhodai partai besar, katanya, memang sangat menguntungkan bagi Jokowi untuk Pemilu 2019. Meski begitu, Jokowi harus konsisten dan adil dalam soal rangkap jabatan. Zuhro berucap, jangan karena Airlangga memegang dukungan besar, ia diperlakukan secara khusus.
"Jokowi dan menteri-menterinya harus konsisten memegang tinggi komitmen. Kalau Muhaimin tidak bisa masuk saat 2014, sangat tidak adil kalau melunakkan aturan sekarang," katanya.
Siti menyarankan pengganti keduanya berasal dari kelompok pengusung yang sama agar tidak menimbulkan kegaduhaan politik. Pengganti Airlangga dari Golkar dan pengganti Khofifah dari NU.
Ia juga menyarankan Jokowi segera membuat keputusan awal tahun 2018. Mengingat, waktu pemerintahan Jokowi tinggal bersisa satu setengah tahun lagi.
"Ini pertaruhan pejabat publik memberikan pembelajaran bahwa saat penegakkan hukum masih lemah, teladan perlu ditunjukkan," kata dia.
Terkait Khofifah, Siti mengapresiasi langkahnya yang sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada Jokowi beberapa waktu lalu. Pada 2014, Muhaimin Iskandar urung masuk Kabinet Kerja karena ngotot ingin menjabat Ketua Umum DPP PKB.
Pada reshuffle jilid II Kabinet Kerja di 2016, nama Wiranto juga sempat memicu perdebatan. Ia ditunjuk Jokowi jadi Menkopolhukam saat masih menjabat Ketua Umum Partai Hanura. Akhirnya, ia mundur dari posisi Ketua Umum dan digantikan Oesman Sapta Odang.
Terpisah, Direktur Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menilai, mempertahankan Airlangga di Kabinet Kerja tidak akan membuat publik memandang buruk Jokowi meskipun sudah ada komitmen anti-rangkap jabatan tersebut.
"Kalau saat ini berbeda, saya kira tidak membuat citra Jokowi rusak. Kepuasan publik ke Jokowi sedang tinggi. Tapi, jika ingin hati-hati, memang sebaiknya Jokowi konsisten, tentu dengan harga politik yang harus dibayarnya ke Golkar cukup tinggi," ujar dia, dikutip dari Antara.
Terlebih, ada sejumlah keuntungan yang bisa didapat Jokowi dengan mempertahankan Airlangga di kabinetnya.
"Melihat kondisi politik saat ini, kecil kemungkinannya Presiden Jokowi akan me-reshuffle pak Airlangga," aku dia.
Keuntungan pertama, melancarkan kebijakan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya dukungan Golkar, dukungan pada kebijakan ini akan kuat di parlemen.
"Terutama untuk mengamankan sejumlah kebijakan pembangunan infrastrukltur dan pengentasan kemiskinan. Sebab, Ketua DPR akan tetap diisi wakil (dari) Golkar," jelasnya.
Keuntungan kedua, mengamankan dukungan Golkar untuk Pilpres 2019. Menurut Sirojudin, dukungan Golkar ini penting karena Jokowi sendiri tidak memiliki kontrol langsung ke partai politik manapun.
Sebelumnya Presiden Jokowi meminta seluruh menterinya untuk tidak merangkap jabatan di partai politik maupun di perusahaan. Hal itu agar tim kabinetnya benar-benar fokus mengurus kepentingan rakyat.
"Tidak boleh rangkap-rangkap jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar," kata Jokowi, pada 2014. (arh/gil)
Dilema itu disuguhkan kepada Jokowi usai terpilihnya Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar dan majunya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.
Rangkap jabatan bagi pembantu Jokowi memang tidak menabrak regulasi hukum yang ada. Namun hal itu tidak sejalan dengan komitmen politik Jokowi saat hendak membentuk Kabinet Kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekali tidak dibolehkan, harus tetap ditegakkan. Memegang komitmen terhadap isu ini penting, tidak boleh plinplan," kata Siti saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (26/12).
Rangkap jabatan menteri dan pimpinan partai politik, kata Siti, akan menimbulkan efek-efek negatif bagi pemerintahan. Garis batas sebagai menteri dan perangkat partai akan sangat tipis dan beririsan.
Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan. Efek ke depannya, kepercayaan publik akan menurun terhadap pemerintah.
"Demokrasi itu memberi keterukuran, kejelasan, dan kepastian. Jelas sekali siapa berperan apa," ujarnya.
Tentang ketersediaan kader yang berkompeten untuk mengisi pos menteri terkait, kata Siti, partai politik tidak akan pernah kehabisan sumber daya manusia.
Karenanya, Siti menyarankan kepada Airlangga untuk segera mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi menteri. Hal itu, katanya, akan lebih elok dalam soal etika politik.
"Mundur dari jabatan menteri merupakan langkah terhormat ketimbang disoal terus-menerus oleh publik," ucapnya. Jokowi juga diminta untuk segera mengambil keputusan terkait posisi Airlangga dan Khofifah dan tidak menunggu desakan publik lebih jauh.
Posisi Airlangga yang menakhodai partai besar, katanya, memang sangat menguntungkan bagi Jokowi untuk Pemilu 2019. Meski begitu, Jokowi harus konsisten dan adil dalam soal rangkap jabatan. Zuhro berucap, jangan karena Airlangga memegang dukungan besar, ia diperlakukan secara khusus.
"Jokowi dan menteri-menterinya harus konsisten memegang tinggi komitmen. Kalau Muhaimin tidak bisa masuk saat 2014, sangat tidak adil kalau melunakkan aturan sekarang," katanya.
 Airlangga Hartarto bersama Presiden Joko Widodo dan Megawati Sukarnoputri (kanan), di Rapimnas Partai Golkar di JCC, Jakarta, Senin (18/12). (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati) |
Siti menyarankan pengganti keduanya berasal dari kelompok pengusung yang sama agar tidak menimbulkan kegaduhaan politik. Pengganti Airlangga dari Golkar dan pengganti Khofifah dari NU.
Ia juga menyarankan Jokowi segera membuat keputusan awal tahun 2018. Mengingat, waktu pemerintahan Jokowi tinggal bersisa satu setengah tahun lagi.
"Ini pertaruhan pejabat publik memberikan pembelajaran bahwa saat penegakkan hukum masih lemah, teladan perlu ditunjukkan," kata dia.
Terkait Khofifah, Siti mengapresiasi langkahnya yang sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada Jokowi beberapa waktu lalu. Pada 2014, Muhaimin Iskandar urung masuk Kabinet Kerja karena ngotot ingin menjabat Ketua Umum DPP PKB.
Pada reshuffle jilid II Kabinet Kerja di 2016, nama Wiranto juga sempat memicu perdebatan. Ia ditunjuk Jokowi jadi Menkopolhukam saat masih menjabat Ketua Umum Partai Hanura. Akhirnya, ia mundur dari posisi Ketua Umum dan digantikan Oesman Sapta Odang.
Terpisah, Direktur Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menilai, mempertahankan Airlangga di Kabinet Kerja tidak akan membuat publik memandang buruk Jokowi meskipun sudah ada komitmen anti-rangkap jabatan tersebut.
Terlebih, ada sejumlah keuntungan yang bisa didapat Jokowi dengan mempertahankan Airlangga di kabinetnya.
"Melihat kondisi politik saat ini, kecil kemungkinannya Presiden Jokowi akan me-reshuffle pak Airlangga," aku dia.
Keuntungan pertama, melancarkan kebijakan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya dukungan Golkar, dukungan pada kebijakan ini akan kuat di parlemen.
"Terutama untuk mengamankan sejumlah kebijakan pembangunan infrastrukltur dan pengentasan kemiskinan. Sebab, Ketua DPR akan tetap diisi wakil (dari) Golkar," jelasnya.
Keuntungan kedua, mengamankan dukungan Golkar untuk Pilpres 2019. Menurut Sirojudin, dukungan Golkar ini penting karena Jokowi sendiri tidak memiliki kontrol langsung ke partai politik manapun.
Sebelumnya Presiden Jokowi meminta seluruh menterinya untuk tidak merangkap jabatan di partai politik maupun di perusahaan. Hal itu agar tim kabinetnya benar-benar fokus mengurus kepentingan rakyat.
"Tidak boleh rangkap-rangkap jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar," kata Jokowi, pada 2014. (arh/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK