Perwira Aktif Ramai di Pilkada Kegagalan Kaderisasi Partai
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Jumat, 29 Des 2017 05:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai, pencalonan perwira tinggi dari kalangan TNI dan Polri yang masih aktif menjadi kepala daerah merupakan bentuk kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi.
Asumsi tersebut dituturkan Pelaksana Tugas Sekjen KIPP Kaka Suminta saat menghelat diskusi bertajuk Bipolar Demokrasi Indonesia di kantor sekretariat KIPP, Jakarta, Kamis (28/12).
Menurut Kaka, partai politik belum mengalami kemajuan yang signifikan dari sisi pengkaderan setelah hampir 20 tahun pasca reformasi.
"Bentuk kegagalan parpol semakin jelas saat menarik perwira yang masih aktif menjadi calon kepala daerah," tutur Kaka.
Ia menduga, pencalonan kepala daerah tidak berasal dari keinginan perwira tinggi yang bersangkutan. Pencalonan lebih banyak disebabkan partai politik yang kerap merayu perwira tinggi untuk menanggalkan jabatannya agar dapat maju sebagai peserta pilkada.
Kaka pun menilai ada dampak buruk dari geliat partai politik ketika merayu perwira tinggi aktif menjadi calon peserta pemilu.
"Nanti mereka terlalu aktif di politik sehingga berdampak pada ketidaknetralan institusi mereka," tutur Kaka.
Ia juga mengkritisi perwira tinggi TNI dan Polri yang termakan rayuan partai politik. Menurutnya, tugas utama TNI dan Polri yakni menjaga keamanan dan pertahanan negara.
Untuk itu, menurut dia, jika ingin menjalin komunikasi politik, perwira tinggi aktif harus mengundurkan diri dari jabatannya terlebih dahulu.
"Memang keikutsertaan petinggi TNI/Polri dalam pilkada tidak bertentangan dengan hukum. Tapi jangan lupa, bahwa di atas hukum ada yang namanya etika," ucap Kaka.
Sejauh ini, telah ada sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri yang berniat maju menjadi calon kepala daerah pada Pilkada 2018 mendatang.
Mereka adalah Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi yang ingin maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Kemudian, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin yang diisukan bakal maju sebagai calon gubernur Kaltim.
Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Irjen Pol Anton Charliyan juga diisukan maju sebagai calon gubernur Jawa Barat. Tidak ketinggalan, Komandan Brigade Mobil Polri Irjen Pol Murad Ismail yang telah diusung PDI Perjuangan menjadi calon gubernur Maluku. (agi/agi)
Asumsi tersebut dituturkan Pelaksana Tugas Sekjen KIPP Kaka Suminta saat menghelat diskusi bertajuk Bipolar Demokrasi Indonesia di kantor sekretariat KIPP, Jakarta, Kamis (28/12).
Menurut Kaka, partai politik belum mengalami kemajuan yang signifikan dari sisi pengkaderan setelah hampir 20 tahun pasca reformasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menduga, pencalonan kepala daerah tidak berasal dari keinginan perwira tinggi yang bersangkutan. Pencalonan lebih banyak disebabkan partai politik yang kerap merayu perwira tinggi untuk menanggalkan jabatannya agar dapat maju sebagai peserta pilkada.
"Nanti mereka terlalu aktif di politik sehingga berdampak pada ketidaknetralan institusi mereka," tutur Kaka.
Ia juga mengkritisi perwira tinggi TNI dan Polri yang termakan rayuan partai politik. Menurutnya, tugas utama TNI dan Polri yakni menjaga keamanan dan pertahanan negara.
Untuk itu, menurut dia, jika ingin menjalin komunikasi politik, perwira tinggi aktif harus mengundurkan diri dari jabatannya terlebih dahulu.
"Memang keikutsertaan petinggi TNI/Polri dalam pilkada tidak bertentangan dengan hukum. Tapi jangan lupa, bahwa di atas hukum ada yang namanya etika," ucap Kaka.
Sejauh ini, telah ada sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri yang berniat maju menjadi calon kepala daerah pada Pilkada 2018 mendatang.
Mereka adalah Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi yang ingin maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Kemudian, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin yang diisukan bakal maju sebagai calon gubernur Kaltim.
Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Irjen Pol Anton Charliyan juga diisukan maju sebagai calon gubernur Jawa Barat. Tidak ketinggalan, Komandan Brigade Mobil Polri Irjen Pol Murad Ismail yang telah diusung PDI Perjuangan menjadi calon gubernur Maluku. (agi/agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK