PAN Klaim Tak Ada Konflik Kepentingan Dibalik Duet Bima-Dedie

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan, tidak ada konflik kepentingan di balik langkah Bima Arya menggandeng Direktur Pembinaan Jaringan dan Instansi KPK Dedie A. Rachim dalam Pilwalkot Bogor tahun 2018.

Menurutnya, kolaborasi Bima-Dedie justru akan membuat program pemberantasan korupsi di Bogor semakin efektif.

"Iya setuju agar sungguh-sungguh pemberantasan korupsi itu menjadi prioritas," ujar Zulkifli di Jakarta, Jumat (29/12).

Zulkifli menerangkan, Didie yang pernah bekerja di KPK merupakan sosok ideal sebagai kepala daerah. Selain bersih, sosok seperti Didie dapat menjadi pelopor pemberantasan korupsi di daerahnya.

Lihat juga: Alasan Bima Arya Gaet Pejabat KPK untuk Pilwalkot Bogor

Ia pun berharap, ada pegawai KPK yang mengikuti langkah Dedie untuk ikut dalam Pilkada serentak tahun 2018.

"Justru agar bisa jebolan-jebolan KPK jadi Bupati atau Wali Kota kan bagus. Bisa jadi pelopor anti korupsi," ujarnya.

Sebelumnya, Bima Arya resmi menunjuk Dedie sebagai pendampingnya untuk maju pada Pemilihan Wali Kota Bogor 2018.

Lihat juga: Cerita Eks Direktur KPK Putuskan Dampingi Bima Arya di Bogor

Dedie juga telah resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai pegawai KPK pada 27 Desember 2017. Surat pengunduran ini kemudian disetujui Pimpinan KPK hari ini.

Bima mengatakan, Dedie merupakan sosok profesional dan berintegritas sehingga dirinya memilih untuk menjadi pendamping dalam Pilwalkot Bogor 2018.

Untuk mengusung Bima-Dedie, PAN perlu melakukan koalisi dengan partai lain lantaran hanya memiliki tiga kursi DPRD Kota Bogor. Syarat perncalonan Walkot Bogor membutuhkan sembilan kursi DPRD. (agi)