Aktivis: Ketua DPR Harus Kebalikan dari Figur Setnov
Patricia Diah Ayu Saraswati | CNN Indonesia
Selasa, 02 Jan 2018 16:54 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil menyebut bahwa kategori Ketua DPR baru haruslah figur yang merupakan antitesis atau kebalikan dari bekas Ketua DPR yang menjadi terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto.
"Jadi, sosok yang bersih, berintegritas dan antikorupsi, itu prinsip, itu kami tegaskan dalam petisi kami," kata Arie Nurcahyo, Direktur Eksekutif PARA Syndicate, salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil, dalam gelaran konferensi pers, di Jakarta, Selasa (2/1).
Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi merinci, kategori antitesis Novanto itu adalah, pertama, tidak memiliki rekam jejak keterlibatan dalam kasus korupsi ataupun potensial terjerat dalam kasus korupsi.
"Tidak memiliki rekam jejak pernah dipidana dalam kasus yang bersifat amoral, khususnya korupsi," ujarnya.
Kedua, mendukung upaya pemberantasan korupsi, tidak mendukung Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK (Pansus KPK) di DPR, dan tidak mendukung pelemahan KPK.
"Apalagi menjadi salah satu motor lahirnya angket KPK," cetus dia.
Ketiga, memiliki kemampuan untuk mendengar dan terbuka menerima kritikan. Menurut Veri, pemilihan Ketua DPR tersebut bukan hanya kepentingan Partai Golkar semata, namun merupakan kepentingan masyarakat luas.
"Semua kebijakan publik dirumuskan di DPR, kita sangat berkepentingan mengawal," ucapnya.
Veri mengatakan pencalonan Ketua DPR bisa menjadi momentum pembuktian slogan teranyar partai beringin, yakni Golkar Bersih.
"Kriteria tersebut mendukung slogan baru Golkar, dengan tagline bersih," kata Veri.
Jika hal tersebut tidak bisa ditunjukkan, kata Veri, kepercayaan publik terhadap Golkar rentan menurun.
Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar yang baru telah menyatakan akan melakukan pembenahan di tubuh Golkar, terutama terkait dengan pembersihan Golkar dari perkara korupsi.
"Pemilihan Ketua DPR akan jadi tujuan konsistensi Golkar Bersih, kalau tidak kita bisa pertanyakan slogan Ketum Airlangga," ujar Veri.
Saat ini setidaknya ada tiga nama kader 'Beringin' yang diwacanakan bakal menjadi calon Ketua DPR untuk menggantikan Setya Novanto. Yakni, Agus Gumiwang Kartasasmita, Aziz Syamsuddin, serta Bambang Soesatyo.
Veri berharap, nama yang muncul kemudian menjadi Ketua DPR adalah yang memenuhi sejumlah kriteria yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil.
"Mereka yang muncul punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Itu kriteria yang ditonjolkan," tandasnya.
Selain Ari dan Veri, sejumlah aktivis hadir dalam pembacaan petisi Koalisi masyarakat Sipil terkait dengan Ketua DPR baru. Antara lain, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar, mantan Anggota Bawaslu dan juga penasihat Pemilu Kemitraan Wahidah Suaib, Koordinator Bidang Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani.
Di samping itu, ada Direktur Komite Pemantau Legislatif Indonesia Syamsuddin Alimsyah, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Centre Roy Salam, Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Fadli Ramadhani, serta Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti.
Diketahui, nama Bambang Soesatyo dan Azis Syamsuddin sempat disebut dalam kesaksian penyidik KPK Novel Baswedan dalam persidangan kasus e-KTP sebagai pihak yang menekan bekas anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani agar mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Pada kasus ini, keduanya sudah menyangkal hal tersebut.
Bambang pun diketahui masuk dalam keanggotaan Pansus KPK. Sementara, Azis sempat diadukan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Badan Kehormatan DPR, pada 2011, terkait dengan dugaan kasus beking impor BlackBerry ilegal. Azis sendiri membantah terlibat kasus itu, dan saat itu belum ada bukti yang mengarah kepadanya.
Diketahui, Ketua DPR menjadi jatah partai yang terpilih sejak awal menduduki jabatan tersebut. Alhasil, pengganti Setya Novanto, yang merupakan bekas Ketua Umum Partai Golkar, pun harus berasal dari Fraksi Partai Golkar.
(arh/gil)
"Jadi, sosok yang bersih, berintegritas dan antikorupsi, itu prinsip, itu kami tegaskan dalam petisi kami," kata Arie Nurcahyo, Direktur Eksekutif PARA Syndicate, salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil, dalam gelaran konferensi pers, di Jakarta, Selasa (2/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, mendukung upaya pemberantasan korupsi, tidak mendukung Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK (Pansus KPK) di DPR, dan tidak mendukung pelemahan KPK.
Ketiga, memiliki kemampuan untuk mendengar dan terbuka menerima kritikan. Menurut Veri, pemilihan Ketua DPR tersebut bukan hanya kepentingan Partai Golkar semata, namun merupakan kepentingan masyarakat luas.
"Semua kebijakan publik dirumuskan di DPR, kita sangat berkepentingan mengawal," ucapnya.
Veri mengatakan pencalonan Ketua DPR bisa menjadi momentum pembuktian slogan teranyar partai beringin, yakni Golkar Bersih.
"Kriteria tersebut mendukung slogan baru Golkar, dengan tagline bersih," kata Veri.
Jika hal tersebut tidak bisa ditunjukkan, kata Veri, kepercayaan publik terhadap Golkar rentan menurun.
Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar yang baru telah menyatakan akan melakukan pembenahan di tubuh Golkar, terutama terkait dengan pembersihan Golkar dari perkara korupsi.
"Pemilihan Ketua DPR akan jadi tujuan konsistensi Golkar Bersih, kalau tidak kita bisa pertanyakan slogan Ketum Airlangga," ujar Veri.
Lihat juga:'2018, Momentum DPR Lebih Terbuka Garap UU' |
Saat ini setidaknya ada tiga nama kader 'Beringin' yang diwacanakan bakal menjadi calon Ketua DPR untuk menggantikan Setya Novanto. Yakni, Agus Gumiwang Kartasasmita, Aziz Syamsuddin, serta Bambang Soesatyo.
Veri berharap, nama yang muncul kemudian menjadi Ketua DPR adalah yang memenuhi sejumlah kriteria yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil.
"Mereka yang muncul punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Itu kriteria yang ditonjolkan," tandasnya.
Selain Ari dan Veri, sejumlah aktivis hadir dalam pembacaan petisi Koalisi masyarakat Sipil terkait dengan Ketua DPR baru. Antara lain, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar, mantan Anggota Bawaslu dan juga penasihat Pemilu Kemitraan Wahidah Suaib, Koordinator Bidang Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani.
Di samping itu, ada Direktur Komite Pemantau Legislatif Indonesia Syamsuddin Alimsyah, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Centre Roy Salam, Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Fadli Ramadhani, serta Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti.
Pada kasus ini, keduanya sudah menyangkal hal tersebut.
Bambang pun diketahui masuk dalam keanggotaan Pansus KPK. Sementara, Azis sempat diadukan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Badan Kehormatan DPR, pada 2011, terkait dengan dugaan kasus beking impor BlackBerry ilegal. Azis sendiri membantah terlibat kasus itu, dan saat itu belum ada bukti yang mengarah kepadanya.
Diketahui, Ketua DPR menjadi jatah partai yang terpilih sejak awal menduduki jabatan tersebut. Alhasil, pengganti Setya Novanto, yang merupakan bekas Ketua Umum Partai Golkar, pun harus berasal dari Fraksi Partai Golkar.
(arh/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK