Investigasi Langsung, Cara Bawaslu Atasi Politik Uang

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melakukan investigasi langsung ke lapangan untuk mencegah politik uang selama pelaksanaan pilkada serentak 2018. Komisioner Bawaslu Muhammad Afifudin berharap investigasi menjadi cara efektif berantas politik uang.

"Yang terbaru ini kami ada fungsi untuk investigasi, kemudian ada jalur pelaporan. Kami berharap pengawas bisa lebih masif menemukan politik uang sehingga kami bisa tindak lanjut ke tahap berikutnya," kata Afif di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).

Jumlah personel yang dibutuhkan untuk investigasi akan disesuaikan dengan luas daerah dan jumlah pemilih. Jumlah personel yang melakukan investigasi di setiap daerah pun berbeda-beda.

Dengan cara itu, kata Afif, Bawaslu bukan hanya mencegah tetapi juga memerangi politik uang. Ia berharap tindakan itu bisa memberikan rasa takut bagi setiap orang yang menjalankan politik uang.

Lihat juga: Polri akan Tindak Penyebar Isu SARA di Pilkada Serentak 2018

"Di hari tenang sebelum pemilihan, kami ingin ada razia atau patroli. Kegiatan bersama yang punya efek terhadap orang yang ingin melakukan politik uang," kata Afif.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Voxpol Centre Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, politik uang memang bergantung pada luas daerah dan jumlah pemilih. Semakin kecil daerah dan pemilih maka peluang politik uang akan semakin besar.

Ia mencontohkan calon anggota legislatif dalam pileg tingkat DPRD yang membutuhkan 2.000 suara. Jumlah suara itu cukup kecil sehingga caleg bisa memberi uang pada 2.500 pemilih atau lebih.

Pemilih yang menerima uang, kata Pangi, memiliki karakteristik yang berbeda. Menurutnya, belum tentu penerima uang akan memilih calon yang memberikan uang.

Bawaslu pernah mengusung Gerakan Sejuta Tandatangan Tolak Politik Uang Pada Pilkada. (CNN Indonesia/Djonet Sugiarto)

"Ada yang menerima uang dari satu calon kemudian memilih calon tersebut. Ada yang menerima uang dari satu calon kemudian memilih calon lain, dan ada yang menerima uang dari satu calon kemudian meminta tambahan," kata Pangi.

Lebih lanjut, Afif mengatakan, Bawaslu akan bekerja sama dengan Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memberantas politik uang. Ia mengaku telah membahas kerja sama ini melalui surat meskipun belum sempat bertemu.

"Sebenarnya tidak ada kendala, ini hanya masalah waktu. Sebelum tahapan ramai pasti nota kesepahaman (MoU) kerja sama sudah oke," kata Afif.

Sebelumnya, PPATK sudah sempat bertemu dengan Bawaslu untuk membahas kerja sama pada tahun lalu. Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badarudin menyatakan, pihaknya telah sepakat bekerja sama dengan Bawaslu.

Lihat juga: Gandeng KPK, Polri Akan Bentuk Satgas Politik Uang Pilkada

"Kami telah sepakat membentuk tim kecil untuk merumuskan hal atau langkah strategis yang akan dilakukan ke depan," tutur Kiagus.

Langkah-langkah strategis yang dimaksud berkutat pada pola kerja sama antara PPATK dan Bawaslu dalam bertukar informasi. Salah satunya, mekanisme pemberian segala jenis informasi yang berkaitan dengan calon kepala daerah beserta tim suksesnya oleh Bawaslu kepada PPATK.

Sebaliknya, tim juga akan merumuskan pola pemberian data transaksi mencurigakan yang dilakukan calon kepala daerah dari PPATK ke Bawaslu. (pmg/ugo)