Minta UU Dikaji, NU Sebut Pembubaran Ormas Perlu Peradilan

Dhio Faiz, CNN Indonesia | Kamis, 04/01/2018 06:40 WIB
Minta UU Dikaji, NU Sebut Pembubaran Ormas Perlu Peradilan Ketua Umum PBNU minta pemerintah mengkaji ulang UU Ormas terkait dengan mekanisme pembubaran. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah mengkaji ulang Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini disampaikan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj sebagai salah satu resolusi kebangsaan PBNU 2018.

Said mengatakan PBNU meminta penyempurnaan undang-undang itu agar tidak berbenturan dengan hak kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin konstitusi.

PBNU juga meminta Pemerintah mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan ketahanan lingkungan berbasis keluarga dalam gerakan antiradikalisme.
"PBNU melihat proses pembubaran ormas tetap perlu mekanisme peradilan agar setiap orang dan kelompok dapat membela diri," kata Said di Kantor PBNU Jakarta, Rabu (3/1).


Meski begitu, Said menyebut PBNU secara tegas mendukung Pemerintah dalam memberantas radikalisme. Penangkalan radikalisme menurutnya harus dilakukan lewat gerakan terstruktur, masif, dan komprehensif di segala aspek kehidupan.

Said mengatakana, da beberapa alasan PBNU setuju pada pemberantasan gerakan radikalisme. Pertama, gerakan radikal harus diberantas karena selalu mengaitkan agama dengan kekerasan. Padahal kekerasan bukan cerminan dari agama.

"Tidak boleh ada kekerasan dalam agama. Sebaliknya, tidak ada agama dalam kekerasan," tuturnya.
PBNU juga menganggap gerakan radikalisme mengatasnamakan Islam berangkat dari pemikiran yang salah dalam beragama. Gerakan-gerakan tersebut memiliki pemahaman bahwa Islam menuntut institusionalisasi politik melalui kekhalifahan atau negara Islam.

Gerakan radikalisme menurutnya akan selalu melawan pemerintahan sah sebelum tujuan mereka tercapai.

"Ideologi pemberontakan ini menghalalkan kekerasan yang bisa mewujud nyata jika kondisi politik dan kekuatannya memungkinkan," ujarnya. (sur)