Mensos Duga Ada Duplikasi Jaminan Kesehatan dan Pendidikan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menduga ada duplikasi kepemilikan jaminan pemeliharaan kesehatan atau pendidikan oleh warga yang diberikan Pemprov DKI Jakarta maupun pemerintah pusat.

Khofifah menyebut contohnya, satu warga Jakarta memiliki Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Indonesia Pintar, atau Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Indonesia Sehat di saat yang bersamaan.

"Nah, overlap (tumpang tindih) seperti inilah yang kami juga berusaha mencari solusi bersama, kami rapikan bersama, kami lakukan pemadanan kembali," kata Khofifah, Jumat (5/1).

Lihat juga: Dana Hibah Rp367 Miliar untuk PGRI DKI Menuai Kritik

Dia menyampaikan hal itu usai bertemu Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno dan beberapa staf Pemprov DKI di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta.

Pembenahan itu diperlukan supaya
seluruh program perlindungan sosial dari pemerintah tepat sasaran dan efektif.

Khofifah menambahkan, warga yang tak teregistrasi sangat mungkin ditemukan di Jakarta. Namun, bukan berarti mereka tidak mempunyai kartu tanda penduduk (KTP).

"Kalau kemudian mereka tidak terdata sebagai warga DKI, maka sangat mungkin mereka kemudian tidak terintervensi oleh program perlindungan sosial," kata bakal calon gubernur Jawa Timur itu.

Lihat juga: Per 1 Desember, Pemegang KJP Gratis Masuk Ancol

Oleh sebab itu, kata Khofifah, Pemprov DKI dan pemerintah pusat perlu saling menyisir data warganya supaya program perlindungan sosial bisa disetarakan perlakuannya, baik untuk mereka yang terdata dan tidak terdata.

Sandiaga pun manut dengan pesan Khofifah agar data warga DKI Jakarta senantiasa disisir dan diperbaharui.

"Bu Menteri mengangkat ada beberapa persen warga yang menjadi unregistered people, itu yang harus kita lakukan langkah dari join kebijakan dari Kemensos dan Pemprov DKI," kata Sandi. (pmg)