Dituding Minta Mahar, Gerindra Salahkan Sistem Pilkada

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Sabtu, 13/01/2018 20:17 WIB
Dituding Minta Mahar, Gerindra Salahkan Sistem Pilkada Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Advokasi, Habiburokhman, menyalahkan sistem pemilihan langsung yang menyebabkan mahalnya ongkos politik. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Advokasi, Habiburokhman, mengatakan mahar dalam ajang pilkada kerap terjadi akibat sistem pemilihan langsung.

Sistem ini, menurut dia, menjadi sebab tingginya tanggungan biaya politik partai jika ingin mengusungkan kadernya sebagai calon kepala daerah.

High cost politik itu kan persoalan bersama. Kenapa dulu Gerindra usulkan pemilihan ada di DPRD karena alasan satu-satunya ya ini, high cost politik jika sistem pemilihan langsung. Sampai saat ini kita [partai-partai] tidak punya solusi soal biaya politik mahal,” kata Habiburokhman dalam sebuah diskusi bertajuk Wajah Pikada Serentak 2018 di Jakarta, Sabtu (13/1).



Menurut Habiburokhman, partainya pernah mengusulkan Pilgub DKI dilaksanakan tidak secara langsung tapi melalui DPRD. Hal ini dilakukan demi menekan biaya kampanye partai dan pelaksanaan proses pilkada yang dinilai memakan biaya sangat tinggi. Namun, usulan itu ditolak.

Pernyataan itu diungkapkan Habiburokhman menyusul tudingan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mahmud Mattalitti beberapa hari lalu yang mengaku diminta uang Rp40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, terkait pencalonannya di Pilkada Jawa Timur 2018.

Dalam pernyataannya kepada pers Kamis lalu, La Nyalla mengaku dimintai uang Rp40 miliar sebagai biaya saksi. Dalam perhitungannya, biaya saksi dibutuhkan hanya sekitar Rp28 miliar dengan rincian Rp200 ribu untuk dua orang saksi di 68 ribu tempat pemungutan suara.

Habiburokhman sendiri menampik permintaan uang tersebut sebagai mahar. Meski begitu, dia tidak membantah bahwa partai pasti mempertanyakan kesiapan finansial calon yang akan diusungnya di pilkada terutama untuk membayar saksi saat pemilu berlangsung.

 Meski saksi pemilu sudah disediakan Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), paparnya, Gerindra dan sejumlah partai lain pasti tidak bisa begitu saja mengandalkannya. 

“Kalau soal uang saksi itu sudah biasa dan masuk akal. Karena bagaimana mau maju jadi kepala daerah jika tidak punya saksi? Saksi ini diperlukan untuk memastikan suara calon yang kami usung di setiap TPS tidak hilang. Ini wajar bagi pihak yang memiliki kepentingan di Pilkada,” ujar Habiburokhman.

Dituding Minta Mahar, Gerindra Salahkan Sistem PilkadaPada tengah pekan ini, La Nyalla Mattalitti yang gagal jadi bakal calon Gubernur Jawa Timur yang disokong Partai Gerindra mengeluarkan keluh kesahnya kepada publik. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)


Habiburokhman juga mengatakan pengadaan atau permintaan uang saksi dan akomodasi lainnya selama proses pilkada tidak hanya terjadi pada Gerindra saja, tapi juga pada partai besar lainnya.

Hal ini, paparnya, lagi-lagi disebabkan karena ongkos politik yang mahal bagi partai dan kadernya yang ingin maju di kontestasi pilkada.

“Kasus seperti pak La Nyalla terkait permintaan uang ini bukan Gerindra saja. Bukan La Nyalla saja yang prihatin dan sedih, tapi kami [Gerindra] bahkan mungkin pak Prabowo juga sedih dan prihatin karena tidak bisa calonkan kadernya di Pilgub Jatim. Ini karena sistemnya di mana semua orang takut untuk jadi cagub karena harus pakai biaya yang tinggi,” ucap Habiburokhman.

“Sebagai perbandingan lihat PDIP, mereka partai besar yang punya suara cukup untuk usungkan calon sendiri di Bekasi bahkan akhirnya tidak jadi majukan ibu Sumiyati. Hal ini, saya pikir tidak lain dari permasalahan finansial dan pembiayaan,” kata Habiburokhman. (kid/stu)