Fredrich Yunadi dan Drama Pokrol Bambu

Feri Agus, CNN Indonesia | Minggu, 14/01/2018 12:30 WIB
Fredrich Yunadi dan Drama Pokrol Bambu Fredrich Yunadi resmi ditahan KPK. (ANTARA FOTO/Elang Senja)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan dan menahan advokat Fredrich Yunadi yang telah menjadi tersangka merintangi penyidikan korupsi e-KTP Setya Novanto.

Mantan pengacara Setnov itu diamankan KPK saat berada di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan, Jumat (12/1) malam.

Selain Fredrich, dalam perkara yang sama KPK menetapkan Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka. Bimanesh adalah dokter yang memeriksa Setnov saat terlibat kecelakaan di Permata Hijau, Jakarta Selatan pada November tahun lalu.

Keduanya diduga memanipulasi data medis Setnov agar bisa dirawat untuk menghindari pemeriksaan KPK, pada pertengahan November 2017.


Kiprah Fredrich saat menjadi pengacara Setnov cukup menarik perhatian publik. Penyebabnya adalah komentar-komentar dan langkah pemimpin kantor hukum Yunadi & Associated itu dalam mendampingi Setnov.

Memori 'Pokrol Bambu' dari Drama Fredrich YunadiBimanesh Sutarjo. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar, menilai tindakan Fredrich ketika mendampingi Setnov yang berurusan dengan KPK bukan bentuk pembelaan seorang advokat.

Pembelaan itu, jelas Ficar, merupakan pendampingan pengacara atau advokat agar klien diperlakukan sesuai dengan hukum acara dan Hak Asasi Manusia (HAM).

"FY (Fredrich Yunadi) itu kalau zaman dulu namanya 'Pokrol Bambu' ," ujar Ficar kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (13/1).

"Pengacara yang hanya berbasis lobi tanpa pemahaman hukum karena tidak punya pendidikan hukum," kata Ficar menjelaskan maksud 'Pokrol Bambu'.

Pokrol Bambu merupakan istilah yang eksis sejak era kolonial Hindia-Belanda. Poklor merupakan penyebutan 'procureur', yang memiliki arti pengacara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pokrol bambu dimaknai sebagai 'Pembela perkara yang bukan tamatan sekolah tinggi.'

Bagaimanapun, dikutip dari situs kantor hukumnya, Fredrich menyematkan gelar akademis Dokter (Dr), Sarjana Hukum (SH), Magister Hukum (Legum Magister/Masters of Laws; LL.M), dan Magister Bisnis (Master of Business Administration/MBA).

Gelar akademis itu pula yang disematkan Fredrich pada namanya saat melamar jadi calon komisioner KPK pada 2010 silam. Seperti dikutip dari situs Ditjen PP Kemenkumham, Fredrich adalah satu dari 12 orang yang lolos seleksi tahap kedua (makalah). Belakangan, ia gagal dalam seleksi komisioner KPK tersebut.

Menyoroti sangkaan KPK terhadap Fredrich, Ficar menilai tindakan Fredrich selama mendampingi Setnov bukanlah pembelaan seorang advokat. Sangkaan dari KPK terhadap Fredrich antara lain  diduga memanipulasi data medis Setnov, hingga memesan satu lantai di RS Medika Permata Hijau untuk merawat mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, .

"Kalau memesan RS (rumah sakit) dan menyuruh tabrakan dan menghalangi penegak hukum KPK mendatangi RS, itu bukan pembelaan," ujar Ficar.

Soal pembelaannya atas Setnov, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga dikenal sebagai pakar hukum tata negara, Mahfud MD pun pernah mengkritik Fredrich pada November tahun lalu. Itu terkait pernyataan Fredrich akan melaporkan KPK ke Pengadilan HAM Internasional terkait perlakuan pada Setnov.


Pemeriksaan Etik Advokat


Kini, setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK, kuasa hukum Fredrich meminta KPK membiarkan organisasi profesi tempat kliennya bernaung, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), terlebih dulu menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik.

Fredrich mengandalkan putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 atas UU Advokat, di mana seorang advokat tak bisa dijerat pidana maupun perdata dalam kegiatan profesinya.

Akan tetapi Ficar berpebdapat, Dewan Kehormatan Peradi tak perlu menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik Fredrich. Ia menilai keputusan KPK menjerat Fredrich tak bertentangan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal tersebut berbunyi, 'Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.'

"Pasal 16 UU Advokat itu tekanannya pada kebebasan mengeluarkan pendapat, bukan melakukan manipulasi agar klien tidak dipanggil atau tidak ditahan," kata Ficar.


[Gambas:Video CNN]

Dukungan pada KPK agar Tak Ada Upaya Merintangi Lagi

Guru Besar hukum acara pidana Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho berpendapat, KPK harus tetap mengusut dugaan merintangi penyidikan yang telah menjerat Fredrich dan Bimanesh.

Langkah tersebut, kata Hibnu, perlu diambil sebagai peringatan kepada setiap pihak agar tidak berusaha merintangi atau menghalang-halangi proses penegakan hukum, termasuk kasus korupsi yang menjadi domain KPK.

"Ini sebagai bentuk peringatan bagi siapa pun, yang menghalang-halangi proses penanganan suatu perkara pidana, jadi bukan pak Fredrich saja," kata Hibnu kepada CNNIndonesia.com.

"Siapapun orangnya, ke depan jangan sampai menghalang-halangi suatu proses pidana," sambung Hibnu.

Hibnu pun menyarankan Fredrich agar menjelaskan duduk perkara yang sebenar-benarnya kepada KPK. Sebagai seorang advokat, kata Hibnu, Fredrich seharusnya mahfum menjelaskan apakah tindakan yang dilakukan saat mendampingi Setnov merupakan tindakan merintangi penyidikan atau bukan.

"Ya jelaskan semuanya. Saya kira tidak ada yang perlu ditutupi karena semua orang tahu," tutur Hibnu.

Memori 'Pokrol Bambu' dari Drama Fredrich Yunadi
(kid/gil)