Wiranto: Banyak Calo dan Pemalak dalam Penataan Citarum
Suriyanto | CNN Indonesia
Selasa, 16 Jan 2018 14:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menuding ada banyak masalah hukum dalam penataan Sungai Citarum, Jawa Barat.
Ia jelas menyebut ada banyak calo, pemalak, broker, hingga praktik pungutan liar yang membuat kondisi sungai terpanjang di Jawa Barat itu sangat buruk.
“Masih banyak masalah hukum yang terjadi dalam penataan sungai Citarum. Ada banyaknya calo-calo, pemalak-pemalak, broker, dan pungutan liar yang membuat kondisi sungai Citarum menjadi sangat buruk,” kata Wiranto dalam akun Twitternya @wiranto1947 yang terverifikasi.
Wiranto mengaku hari ini menghadiri sosialisasi program dan persiapan rapat terbatas kabinet tentang penataan Sungai Citarum di Gedung Sate, Bandung.
Dalam rapat ini, turut hadir Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Kepala Staf Kodam III/Siliwingi Brigadir Jenderal Yoshua Sembiring dan sejumlah kepala daerah di Jabar.
Wiranto mengatakan, penyelesaian masalah penataan sungai ini harus dilakukan secara simultan. Menurutnya, Kemenko Maritim akan menyelesaikan masalah teknisnya. “Kemenko Polhukam yang akan menyelesaikan bila ada masalah hukum di sana,” katanya.
Ratas hari ini akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan keterangan resmi, rapat ini ermasuk kegiatan kunjungan kerja Jokowi selama di Jawa Barat.
[Gambas:Twitter]
Revitalisasi Sungai Citarum masuk fokus pemerintah dan mendesak sebab mahluk hidup di dalamnya seperti ikan sudah tercemar bakteri.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan disebut sedang menyusun aturan menutup keramba-keramba dan mencarikan alternatif lain.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rencana terperinci atau roadmap-nya kini menjadi kajian Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.
Revitalisasi Sungai Citarum, kata Luhut, dapat dilakukan bulan depan apabila mendapat persetujuan Presiden Jokowi dalam rapat ini.
Jelang realisasi perbaikan, pemerintah akan menyosialisasikan masyarakat dan industri yang yang berada di daerah aliran Sungai (DAS) Citarum termasuk melarang membuang sampah dan limbah langsung ke sungai sepanjang 300 kilometer itu.
Terkait dana, Luhut sempat mengatakan, sejak 2015, Asian Development Bank (ADB) pernah menawarkan pinjaman Rp200 triliun dengan jangka waktu 20 tahun merevitalisasi sungai terpanjang di Jawa Barat tersebur.
Tetapi, Luhut menilai bantuan tersebur terlalu besar untuk revitalisasi Sungai Citarum. Revitalisasi dapat dilakukan lebih murah dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Polri. (sur/asa)
Ia jelas menyebut ada banyak calo, pemalak, broker, hingga praktik pungutan liar yang membuat kondisi sungai terpanjang di Jawa Barat itu sangat buruk.
“Masih banyak masalah hukum yang terjadi dalam penataan sungai Citarum. Ada banyaknya calo-calo, pemalak-pemalak, broker, dan pungutan liar yang membuat kondisi sungai Citarum menjadi sangat buruk,” kata Wiranto dalam akun Twitternya @wiranto1947 yang terverifikasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rapat ini, turut hadir Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Kepala Staf Kodam III/Siliwingi Brigadir Jenderal Yoshua Sembiring dan sejumlah kepala daerah di Jabar.
Wiranto mengatakan, penyelesaian masalah penataan sungai ini harus dilakukan secara simultan. Menurutnya, Kemenko Maritim akan menyelesaikan masalah teknisnya. “Kemenko Polhukam yang akan menyelesaikan bila ada masalah hukum di sana,” katanya.
[Gambas:Twitter]
Revitalisasi Sungai Citarum masuk fokus pemerintah dan mendesak sebab mahluk hidup di dalamnya seperti ikan sudah tercemar bakteri.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan disebut sedang menyusun aturan menutup keramba-keramba dan mencarikan alternatif lain.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rencana terperinci atau roadmap-nya kini menjadi kajian Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.
Revitalisasi Sungai Citarum, kata Luhut, dapat dilakukan bulan depan apabila mendapat persetujuan Presiden Jokowi dalam rapat ini.
Jelang realisasi perbaikan, pemerintah akan menyosialisasikan masyarakat dan industri yang yang berada di daerah aliran Sungai (DAS) Citarum termasuk melarang membuang sampah dan limbah langsung ke sungai sepanjang 300 kilometer itu.
Terkait dana, Luhut sempat mengatakan, sejak 2015, Asian Development Bank (ADB) pernah menawarkan pinjaman Rp200 triliun dengan jangka waktu 20 tahun merevitalisasi sungai terpanjang di Jawa Barat tersebur.
Tetapi, Luhut menilai bantuan tersebur terlalu besar untuk revitalisasi Sungai Citarum. Revitalisasi dapat dilakukan lebih murah dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Polri. (sur/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK