Rombak Tim Pilkada, Salah Satu Alasan OSO Dipecat
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Selasa, 16 Jan 2018 18:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Hanura Nurdin Tampubolon mengatakan pemecatan Oesman Sapta Odang sebagai ketua umum partainya salah satunya dipicu oleh perombakan tim pilkada pusat (TPP) Hanura.
OSO menunjuk Harry Lontung Siregar sebagai ketua menggantikan Farid Alfauzi yang menjabat Ketua TPP Hanura sebelumnya. Harry Lontung diketahui merupakan kerabat dari Presiden Joko Widodo.
"Sebenarnya ada penggantian itu biasanya memang itu hal yang wajar aja, cuma tata kelolanya yang tidak benar," kata Nurdin saat dihubungi, Selasa (16/1).
Setelah beralih ke tangan Lontung, kata Nurdin, kebijakan yang sudah diputuskan TPP Hanura banyak yang berubah dan menimbulkan rekomendasi ganda.
"Makanya sudah diputuskan oleh TPP tapi diganti lagi sama ketum pada saat itu, ini kan tidak mengikuti mekanisme lagi jadi seperti itu ada dua rekom di satu tempat, ada yang sudah dibayar tapi tidak keluar," katanya.
Selain itu, kata dia, terdapat pengaduan dari para calon terkait dugaan mahar yang disebut nilainya tidak masuk akal.
Dihubungi terpisah, Harry Lontung membantah telah mengubah keputusan terkait pencalonan kepala daerah yang sudah diputuskan sebelumnya.
"Enggak ada itu semua, saya mendaftarkan itu kan sesuai dengan aturan pilkada," kata Harry dihubungi terpisah.
Pergantian, kata dia, sah dilakukan selama untuk perbaikan. "Apapun yang diputuskan sebelum dipergunakan itu sah untuk dilakukan perbaikan evaluasi. Kecuali sudah masuk KPU," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdani mengatakan, gejolak yang kini terjadi di partainya bukan karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Dia membantah OSO meminta mahar dalam setiap dukungan terhadap calon kepala daerah.
(gil)
OSO menunjuk Harry Lontung Siregar sebagai ketua menggantikan Farid Alfauzi yang menjabat Ketua TPP Hanura sebelumnya. Harry Lontung diketahui merupakan kerabat dari Presiden Joko Widodo.
"Sebenarnya ada penggantian itu biasanya memang itu hal yang wajar aja, cuma tata kelolanya yang tidak benar," kata Nurdin saat dihubungi, Selasa (16/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Makanya sudah diputuskan oleh TPP tapi diganti lagi sama ketum pada saat itu, ini kan tidak mengikuti mekanisme lagi jadi seperti itu ada dua rekom di satu tempat, ada yang sudah dibayar tapi tidak keluar," katanya.
 Wakil Ketua Umum Partai Hanura Nurdin Tampubolon. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto) |
Selain itu, kata dia, terdapat pengaduan dari para calon terkait dugaan mahar yang disebut nilainya tidak masuk akal.
"Enggak ada itu semua, saya mendaftarkan itu kan sesuai dengan aturan pilkada," kata Harry dihubungi terpisah.
Pergantian, kata dia, sah dilakukan selama untuk perbaikan. "Apapun yang diputuskan sebelum dipergunakan itu sah untuk dilakukan perbaikan evaluasi. Kecuali sudah masuk KPU," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdani mengatakan, gejolak yang kini terjadi di partainya bukan karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Dia membantah OSO meminta mahar dalam setiap dukungan terhadap calon kepala daerah.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK