Ragam Respons Anggota DPRD soal Rencana Tarik Tunai KJP Plus

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan tarik tunai melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) masih berupa wacana dan akan dikaji ulang. 

Hal itu diungkapkan oleh Ashraf Ali, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta ketika dihubungi oleh CNNIndonesia.com, Selasa (16/1). Ia juga mengatakan pencairan dana itu tidak untuk semua barang sehingga jumlah uang yang nantinya bisa dicairkan pun tidak besar.

"Saya kira kalau pencairannya total gitu ya rasa-rasanya nggak mungkin. Saya kira paling satu item saja dan saya kira itu efektif. Jadi setahu saya pencairan langsung itu enggak buat semua, total paling item tertentu saja," tutur Ashraf Ali.

Lihat juga: Sandiaga Rencanakan KJP Bisa Tarik Tunai

Rifkoh Abriani, anggota DPRD dari Fraksi PKS menambahkan, dirinya mendukung terkait rencana Pemprov tersebut asal ada regulasi yang jelas agar dapat bermanfaat untuk anak-anak Jakarta.

"Kebutuhan penunjang. pendidikan itu bukan hanya buku, seragam, dan sejenisnya tapi juga uang transportasi, fotokopi, dan lainnya," kata Rifkoh. 

Meski begitu, keduanya masih belum bisa mengetahui secara pasti jumlah dana yang akan dianggarkan. "Kami belum tahu karena masalah ini belum masuk dalam agenda pembahasan komisi E," tutur Rifkoh.

Sementara itu, Steven Setiabudi Musa dari Fraksi PDI-P menganggap rencana ini sebagai langkah mundur. Bahkan dia menilai, program Gubernur Aneis Baswedan ini bukan KJP Plus, tetapi KJP 'Minus'.

Lihat juga: Luncurkan Kartu Pekerja, Sandiaga Ingin Buruh Sejahtera

"Ini bukan KJP Plus namannya ini KJP Minus," kata Steven.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan akan membuat Kartu Jakarta Pintar (KJP) bisa dimanfaatkan untuk tarik tunai, sebagaimana janjinya di era kampanye Pilkada DKI 2017 lalu.

Dia beralasan, warga penerima KJP belum siap melakukan transaksi non-tunai. "Masyarakat masih kesulitan menerima sistem cashless," kata Sandi pada Senin (15/1).

Di sisi lain, orang tua penerima bantuan KJP mengaku takut kemudahan untuk mengakses uang tersebut nantinya disalahgunakan.

"Takut nantinya saya pakai uangnya untuk hal yang kurang penting," kata Hartati, ibu anak penerima Dana KJP yang berprofesi sebagai penjual jamu ketika ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Pihak Pemprov sendiri secara keseluruhan telah menggunakan sistem pembayaran non-tunai. Saat Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sistem KJP menerapkan pelarangan tarik tunai. Aturan ini dibuat agar anggaran untuk siswa tidak disalahgunakan oleh para orangtua siswa penerima KJP. (asa/asa)