Ada 2.000 Narapidana Baru Setiap Bulan di Indonesia
Feri Agus Setyawan | CNN Indonesia
Sabtu, 20 Jan 2018 20:54 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Mardjoeki menyebut, terdapat sekitar 2.000 narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia. Saat ini, jumlahnya mencapai 232.270 orang.
"Sekarang sudah pada posisi 232 ribu, kalau dibanding dengan tahun kemarin, maka kenaikannya setiap bulan adalah sekitar 2.000 orang," kata Mardjoeki usai meninjau pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (20/1).
Dari data di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tercatat jumlah napi dan tahanan di Lapas atau Rutan seluruh Indonesia mengalami kelebihan kapasitas. Hanya di enam provinsi yang Lapas-nya tak melebihi kapasitas.
Provinsi tersebut di antaranya, Yogyakarta, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Barat. Sementara itu, lima provinsi yang mengalami kelebihan kapasitas paling tinggi adalah Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan.
Menurut Mardjoeki, dengan adanya lonjakan narapidana ini, pihaknya pun mengajukan penambahan anggaran kepada DPR. Namun, hingga kini, anggaran tahun lalu sebesar Rp8 miliar bahkan masih belum turun dari pemerintah.
"Tahun lalu kekurangan anggaran sekitar Rp8 miliar. Itu kita sudah usulkan (penambahan anggaran), dan sebagian diberikan secara bertahap," tuturnya.
Peningkatan Pelayanan
Di sisi lain, Mardjoeki meminta seluruh jajarannya di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia meningkatkan pelayanannya, baik kepada masyarakat maupun napi dan tahanan.
Mardjoeki menyebut, peningkatan pelayanan tersebut nantinya dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, seperti yang dilakukan Lapas Klas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, pelayanan berbasis IT di Lapas Cibinong bisa dicontoh oleh Lapas dan Rutan lainnya.
"Saya kira apa yg dilakukan oleh Lapas Cibinong hari ini bisa menjadi contoh bagi UPT-UPT lainnya. Karena memang eranya era teknologi. Dengan teknologi itu yang jelas semakin transparan, semakin memberikan kepastian pada warga masyarakat," kata dia.
Mardjoeki mengaku, pihaknya juga telah menyiapkan anggaran guna mendukung peningkatan pelayanan berbasis teknologi kepada masyarakat yang berkunjung maupun pada para penguni Lapas dan Rutan. Namun, dia tak merinci berapa anggaran yang telah disiapkan.
"Secara bertahap kita terus mengalokasikan (kepada) teman-teman di UPT tersebut memanfaatkan teknologi," tambah dia. (agi)
"Sekarang sudah pada posisi 232 ribu, kalau dibanding dengan tahun kemarin, maka kenaikannya setiap bulan adalah sekitar 2.000 orang," kata Mardjoeki usai meninjau pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (20/1).
Dari data di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tercatat jumlah napi dan tahanan di Lapas atau Rutan seluruh Indonesia mengalami kelebihan kapasitas. Hanya di enam provinsi yang Lapas-nya tak melebihi kapasitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Mardjoeki, dengan adanya lonjakan narapidana ini, pihaknya pun mengajukan penambahan anggaran kepada DPR. Namun, hingga kini, anggaran tahun lalu sebesar Rp8 miliar bahkan masih belum turun dari pemerintah.
"Tahun lalu kekurangan anggaran sekitar Rp8 miliar. Itu kita sudah usulkan (penambahan anggaran), dan sebagian diberikan secara bertahap," tuturnya.
Di sisi lain, Mardjoeki meminta seluruh jajarannya di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia meningkatkan pelayanannya, baik kepada masyarakat maupun napi dan tahanan.
Mardjoeki menyebut, peningkatan pelayanan tersebut nantinya dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, seperti yang dilakukan Lapas Klas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, pelayanan berbasis IT di Lapas Cibinong bisa dicontoh oleh Lapas dan Rutan lainnya.
"Saya kira apa yg dilakukan oleh Lapas Cibinong hari ini bisa menjadi contoh bagi UPT-UPT lainnya. Karena memang eranya era teknologi. Dengan teknologi itu yang jelas semakin transparan, semakin memberikan kepastian pada warga masyarakat," kata dia.
Mardjoeki mengaku, pihaknya juga telah menyiapkan anggaran guna mendukung peningkatan pelayanan berbasis teknologi kepada masyarakat yang berkunjung maupun pada para penguni Lapas dan Rutan. Namun, dia tak merinci berapa anggaran yang telah disiapkan.
"Secara bertahap kita terus mengalokasikan (kepada) teman-teman di UPT tersebut memanfaatkan teknologi," tambah dia. (agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK