Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Abdullah Makhmud Hendropriyono yakin partainya bakal lolos verifikasi faktual partai politik. Hal ini disampaikannya bertepatan dengan ulang tahun PKPI yang ke-19.
"Saya yakin kalau sekarang kita MS (memenuhi syarat) nanti kita akan sangat memenuhi syarat. Kita akan lolos dari verifikasi (faktual), Insya Allah. Saya harap segera saja kita berkonsolidasi," ujarnya dalam sambutan acara ulang tahun PKPI di gedung Wijayakusuma, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (21/1).
Ia pun mengingatkan, siapapun yang ingin bergabung menjadi bakal calon legislatif atau balon tidak dikenakan biaya. Menurutnya, tak ada istilah 'mahar' karena mahar hanya diperuntukkan dalam pernikahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Masa masuk partai pakai mahar. Yang ada uang pemenangan untuk bayar mesin partai supaya bergerak. Balon daftar bikin rencana kampanye untuk memenangkan diri. Baru duitnya ketemu," tambahnya.
Sementara itu mantan wakil presiden RI kedua sekaligus Ketua Dewan Penasihat PKPI, Try Sutrisno berharap PKPI mampu merespons verifikasi dengan baik.
"Saya harap dalam verifikasi (faktual), terutama menghadapi keputusan MK yang baru PKPI tetap mampu merespons dengan baik," katanya.
Sebelumnya, KPU mengumumkan akan melakukan verifikasi faktual melalui video konferensi demi mempersingkat waktu. Metode ini dilakukan dengan harapan pengumuman hasil verifikasi tetap bisa dilakukan pada 17 Februari 2018 atau 14 bulan sebelum Pemilu 2019 dilaksanakan berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Akan tetapi, video konferensi bukan jadi alat utama dalam melakukan verifikasi. KPU tetap akan mendatangi kantor untuk mengecek kesesuaian fisik anggota dengan dokumen yang diserahkan pada KPU. Jika ada anggota yang berhalangan hadir saat pengecekan, maka video konferensi boleh dilakukan.
"Misalnya dia bikin ada keterangan sakit enggak bisa hadir, maka kita akan video call. Tapi harus bisa dibuktikan kenapa enggak bisa hadir," jelas Ketua KPU Arief Budiman, di Jakarta, Jumat (19/1).
(chs)