Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Abdullah Mahmud Hendropriyono menitipkan dua pesan pada bakal calon legislatif atau balon PKPI. Pertama, bagi legislatif yang duduk di Senayan nanti berupaya menggulirkan rancangan undang-undang wajib militer (wamil).
"Ini adalah jawaban memecahkan masalah SARA yang marak dan konsep bela negara yang kita jalankan. Saya kira lebih efisien kalau kita wajib militerkan saja," katanya saat ditemui usai acara ulang tahun PKPI di Gedung Wijayakusuma, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (21/1).
Dia melanjutkan pesan keduanya yaitu bagi mereka yang duduk di kursi legislatif agar mewujudkan aturan mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden. Ia tak ingin ada istilah petahana dan challanger alias penantang demi masa jabatan lima tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita menyarankan agar presiden dan wapres itu sekali saja, pemilihan satu kali pemilu dan 8 tahun lamanya (lalu) turun. Tidak ada istilah petahana karena masuk gantian dengan yang baru. Itu lebih efisien, efektif," tambahnya.
Sementara itu, menyikapi verifikasi faktual yang akan dilakukan KPU, Hendropriyono merasa yakin partainya bakal lolos. Oleh karenanya, untuk merespons agenda KPU, ia berharap para kader partai berkonsolidasi.
Ia pun mengingatkan, siapapun yang ingin bergabung menjadi bakal calon legislatif atau balon tidak dikenakan biaya. Menurutnya, tak ada istilah 'mahar' karena mahar hanya diperuntukkan dalam pernikahan.
"Masa masuk partai pakai mahar. Yang ada uang pemenangan untuk bayar mesin partai supaya bergerak. Balon daftar bikin rencana kampanye untuk memenangkan diri. Baru duitnya ketemu," tambahnya.
(chs)