100 Hari Anies-Sandi

Kebijakan 100 Hari Anies-Sandi di Jantung Ibu Kota

Tiara Sutari, CNN Indonesia | Rabu, 24/01/2018 09:01 WIB
Kebijakan 100 Hari Anies-Sandi di Jantung Ibu Kota Kebijakan Anies-Sandi dalam mengelola dan menata pusat kota Jakarta cenderung meniadakan apa yang telah dilakukan gubernur sebelumnya. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- DKI Jakarta selama 100 hari ini telah memasuki era baru di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Sejak dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 lalu, Anies-Sandi bergerak cepat untuk menjalankan program sebagai janji-janji kampanyenya dalam Pilkada tahun lalu. Salah satunya memenuhi janji yang menjadi slogan kampanye mereka kala itu, ‘Maju Kotanya, Bahagia Warganya’.

Membuka Monas untuk kegiatan keagamaan, diizinkannya rumput Monas untuk dilintasi, dan episode baru penataan Tanah Abang dengan menutup jalan Jati Baru yang berada di depan stasiun menjadi beberapa gebrakan Anies-Sandi dalam menata pusat kota Jakarta.


Lalu keputusan mencabut peraturan gubernur yang mengatur larangan melintas sepeda motor di Jalan MH Thamrin-Merdeka Barat. Meskipun pencabutan pergub itu dilakukan atas dasar menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung, tak bisa dilupakan Anies-Sandi sempat pula berencana menghilangkan peraturan yang ditetapkan gubernur sebelumnya tersebut.

Garis merah semua keputusan itu adalah kebijakan baru yang menegasikan kebijakan gubernur-gubernur pada periode pemerintahan sebelumnya.


Pengamat Kebijakan Publik Yayat Supriatna menilai, wajar apa yang dilakukan Anies-Sandi akan dibandingkan dengan kebijakan gubernur periode sebelumnya. Apalagi, tiga gubernur yang memimpin Jakarta pada satu periode pemerintahan sebelumnya dinilai positif dalam menata ibu kota Republik Indonesia tersebut.

Namun, sambung Yayat, Anies-Sandi bukanlah kepala daerah pertama yang dibandingkan dengan kepala daerah sebelumnya. Joko Widodo (kini Presiden RI) saat menjadi Gubernur Jakarta pun sempat dibandingkan dengan pendahulunya, Fauzi Bowo.

"Wajar saja, perbandingan pasti akan ada. Begitu pun dulu. Jokowi-Ahok di awal kepemimpinan mereka masih selalu dibanding-bandingkan dengan Foke (Fauzi Bowo)," kata Yayat kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (20/1).

Pada 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi, Yayat menilai masih banyak yang harus disempurnakan pasangan kepala daerah tersebut. Apalagi, sambungnya, Anies-Sandi memiliki janji politik yang cukup besar, yakni keberpihakan kepada rakyat kecil.

“Banyak hal yang harus dilakukan Anies-Sandi untuk menuntaskan janji politik mereka berdua,” kata Yayat.

Baca Fokus: Jejak 100 Hari Anies-Sandi Kelola Ibu Kota

Kebijakan 100 Hari Anies-Sandi di Jantung Ibu KotaAnies-Sandi di DPRD DKI. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Negasi Peraturan Sebelumnya

Sebelum Anies-Sandi berada di tampuk kepemimpinan DKI Jakarta, pemimpin provinsi itu pada periode sebelumnya adalah Jokowi, yang digantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), lalu digantikan Djarot Saiful Hidayat.

Tentang izin kegiatan warga termasuk keagamaan kembali boleh digelar di halaman Monas, Anies menerbitkan Pergub 186 Tahun 2017 yang meniadakan Pergub 160 Tahun 2017 yang diteken Djarot.

Kala itu, keputusan Anies membuka kembali Monas bagi kegiatan warga termasu keagamaan, sempat dikaitkan dengan polemik rencana Reuni Alumni 212 di Monas.

Namun, kala itu Anies berkelit dan menyatakan, "Kami hanya ingin masyarakat bisa memanfaatkan dengan optimal dan kembali nyaman berkegiatan di Monas."

Setelah itu, jelang malam pergantian tahun 2017, Anies-Sandi menjawab kritik mengenai rumput-rumput yang diinjak warga meski dilarang. Anies-Sandi mengatakan rumput-rumput tersebut bisa diperbaiki, lalu mengintruksikan kepada pengelola Monas untuk membiarkan pengunjung melewati rumput.

Sandi pun kemudian menyatakan keinginannya untuk mengubah paradigma terkait kebun (garden) dan taman (park).

“Selama ini yang kita tahu kan Monas sebagai garden, bukan park. Saya ingin warga bisa menikmati Monas seutuhnya, bisa yoga, berolahraga, piknik. Ya, seperti di Central Park New York,” ujar Sandi pada awal bulan ini.


Akhirnya pengelola Monas pun mengikuti instruksi kepala daerah dan pagar yang dibangun dari kawat pembatas itu pun dibuka. Kepala Unit Pengelola Monumen Nasional Munjirin, saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com menyebut pembukaan kawat atau pagar pembatas itu memang perintah langsung dari Sandi.

“Iya, sudah (dibuka) perintah langsung Pak Wagub,” jawab Munjirin melalui pesan singkat saat dikonfirmasi, Kamis (17/1).

Pada era Jokowi, Ahok, hingga Djarot, kawasan Monas diperketat penjagaannya. Kala itu Monas dipercantik sehingga pada masa itu rumput-rumput di kawasan Monas pun dilarang diinjak, apalagi diduduki.

Sementara itu yang paling mengundang polemik adalah perihal penataan Tanah Abang. Dalam rencana Anies mengenai penataan Tanah Abang tahap I adalah penutupan Jalan Jati Baru Raya untuk kendaraan dari pagi hingga petang.

Penutupan jalan itu dilakukan demi memberi ruang bagi pedagang kaki lima (PKL), angkutan khusus (Tanah Abang Eksplorer) dan pejalan kaki. Sayang, pada pelaksanaannya terjadi berbagai friksi.

Kebijakan 100 Hari Anies-Sandi di Jantung Ibu KotaAnies saat menyoroti para pengemplang pajak mobil mewah. (CNN Indonesia/Mesha Mediani)

Beberapa di antaranya adalah pengguna jalan yang kebingungan, kemacetan yang bertambah, PKL yang tak mendapatkan lapak sehingga kembali ke trotoar, dan pengguna kereta yang kesulitan menyambung moda transportasi setelah turun di stasiun Tanah Abang.

Pada awal pekan ini, Senin (22/1), aliansi pengemudi angkot dengan rute ke Tanah Abang berkumpul di Balai Kota untuk berunjuk rasa perihal penutupan jalan Jati Baru, Tanah Abang demi penempatan para PKL. Para sopir itu mengklaim Anies tidak bijak dan tegas dalam mengambil keputusan.

Dalam aksi yang dilaksanakan pada Senin (22/1) itu Sopir angkot meminta agar Anies segera membuka jalan di depan Stasiun Tanah Abang itu untuk umum.

“Jalan diperuntukkan untuk jalan, trotoar diperuntukan untuk trotoar. Semua harus kembali pada fungsinya masing-masing,” kata koordinator Demonstrasi, Andreas di lokasi demo, depan Balai Kota DKI Jakarta.

Sayang, kehendak mereka untuk menemui Anies-Sandi tak terlaksana, karena yang menemui perwakilan sopir angkot itu adalah Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah.


Kontroversi Kebijakan Anies-Sandi

Bukan hanya berhadapan dengan warga, terkait kebijakan-kebijakan populis itu pun mendapatkan pendapat berseberangan di kalangan institusi.

Seperti soal izin motor melintas di Thamrin, dan penutupan Tanah Abang. Polda Metro Jaya memiliki pandangan tersendiri soal izin motor melintas di kawasan Thamrin yakni pemberlakuan aturan Ganjil-Genap. Namun, pemprov DKI memilih pembuatan jalur khusus yang ditandai dengan cat berwarna kuning pada aspal sebagai jalur motor.

Kemudian soal penataan Tanah Abang, berdasarkan hasil kajian, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka kembali jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penutupan jalan Jatibaru yang dilakukan Anies dinilai justru menambah kesemrawutan lalu lintas.

Terkait polemik-polemik tersebut, Yayat menilai, sejauh ini Anies-Sandi telah berusaha untuk memenuhi janji-janji mereka kala berkampanye dulu.

“Memang ada yang efisien ada yang tidak. Sisi baiknya begini, setidaknya dalam 100 hari ini usaha mereka adalah memenuhi janji kepada rakyat kecil,” katanya.

Yayat pun menyebut, tak mudah merealisasikan apa yang dijanjikan ketika masa kampanye dulu dengan saat ini ketika sudah menjadi pemimpin. Tanggung jawab sebagai pemimpin, kata Yayat, lebih besar karena ditambah pertanggungjawaban yang harus terus dilakukan berkala.

“Ya, pokoknya untuk saat ini dilihat dulu saja, sembari diingatkan,” kata dia.
[Gambas:Youtube] (kid/asa)