100 HARI ANIES-SANDI
TGUPP Anies yang Belum Terlihat Sempurna
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Rabu, 24 Jan 2018 22:34 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp77,1 triliun.
Dalam anggaran tersebut, pada pos untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terselip dana bagi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Sebelumnya dalam Raperda APBD tercatat anggaran sebesar Rp28 miliar untuk memfasilitasi 73 anggota TGUPP yang direncanakan Anies untuk membantunya dalam mengelola Jakarta.
Setelah Anies menerima evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan anggaran dirasionalisasi, sebanyak 73 anggota TGUPP mendapat alokasi gaji sebesar Rp19,8 miliar dari APBD DKI 2018 yang dialokasikan pada anggaran Bappeda.
Publik lalu membandingkan TGUPP Anies dengan masa pemerintahan gubernur sebelumnya, contohnya saat Jakarta dipimpin Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), TGUPP ditetapkan anggotanyapaling banyak 15 orang dan digaji dari dana operasional gubernur.
Honorarium ketua TGUPP adalah Rp51,570 juta per bulannya. Sedangkan lima orang ketua bidang TGUPP masing-masing akan digaji Rp41,220 juta per bulannya. Anggota lain digaji berdasarkan tingkatan. Honor anggota paling tinggi adalah Rp31,7 juta dan paling rendah Rp8 juta.
Menanggapi itu, Anies menilai tak ada persoalan. Selain itu, ia menegaskan soal pengaturan besaran gaji anggota TGUPP itu sudah diatur Pemprov DKI sejak 2015 silam.
Dugaan Timses Gubernur
Terdapat lima bidang TGUPP yakni bidang percepatan pembangunan, bidang pencegahan korupsi, bidang harmonisasi regulasi, bidang pengelolaan pesisir, bidang ekonomi dan pembangunan.
Hingga saat ini, baru nama-nama anggota bidang pencegahan korupsi dan harmonisasi regulasi yang terkonfirmasi. Sementara itu tiga bidang lainnya masih misteri.
Pada bidang harmonisasi regulasi terdapat tujuh orang yakni adalah Rikrik Rizkiyana, Djohermansyah Djohar, Fitriani A Syarif, Mustafa Fakhri, Aria Suyudi, Sri Rahayu, dan Bany Pamungkas. Adapun Rikrik adalah mantan anggota tim sinkronisasi Anies-Sandi setelah berhasil setelah memenangkan Pilkada DKI 2017.
Kemudian, untuk Komite Pencegahan Korupsi DKI yang tak lain adalah TGUPP bidang pencegahan korupsi, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2011-2015 Bambang Widjojanto didapuk sebagai ketua.
Saat masa kampanye, Bambang dipercaya sebagai ketua dewan pakar tim kampanye Anies-Sandi.
"Gubernur DKI sudah berijtihad, semoga ini sesuai dengan kebutuhan bangsa ini, jika memang kita mau serius memberantas korupsi," ujar Bambang saat ditemui di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta awal bulan ini.
Tim pencegahan korupsi adalah komite pertama dalam TUGPP yang dibentuk dan diumumkan Anies. Baru setelahnya tim harmonisasi kebijakan.
Bicara soal timnya yang pertama hadir, Bambang mengatakan, "Latar belakangnya (karena) APBD DKI sangat besar sekitar Rp77 triliun, ditambah aktivitas pemerintahan yang kompleks. Pada titik ini ada potensi penyalahgunaan kewenangan," kata BW.
Menurut BW, potensi penyalahgunaan wewenang atau korupsi di Jakarta ini bisa muncul pada sektor pendapatan, pengeluaran serta investasi di lingkungan Pemprov DKI.
Secara terpisah, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Zainal menjamin tim Bambang tak akan tumpang tindih dengan lembaga ia pimpin.
"Kita laksanakan program Pak Gubernur semua. Kami juga memang melakukan koordinasi supervisi dengan KPK, tapi kami akan terus lakukan koordinasi," kata Zainal.
Setelah 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso, menyatakan belum melihat kerja TGUPP.
Menurutnya, kerja TGUPP seharusnya dinilai berdasarkan target atau parameter yang ingin dicapai. Atas dasar itu, Santoso mengimbau kerja TGUPP Anies harus dievaluasi setiap tiga sampai empat bulan sekali.
"Apakah dengan adanya TGUPP bidang pencegahan korupsi ini, tingkat korupsi di SKPD (satuan kerja perangkat daerah) menurun atau tidak ada sama sekali? Kalau tidak ada perubahan, percuma," ujar Santoso belum lama ini.
Santoso menegaskan kerja TGUPP harus nyata terlihat publik, sebab mereka digaji menggunakan uang rakyat yang tertampung dalam APBD.
"Honor mereka berasal dari pajak warga DKI, harusnya bertanggung jawab kepada warga dengan kinerja maksimal," katanya.
Atas dasar itu, Santoso pun berharap, Anies segera mengumumkan anggota di tiga bidang TGUPP lainnya selain pencegahan korupsi dan harmonisasi kebijakan.
Lalu, ketika nama-nama baru itu terkuak, Anies diharapkan bisa menepis anggapan bahwa TGUPP hanya diisi timses mereka saat kampanye.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada Erwan Agus Purwanto tak menampik bahwa TGUPP era Anies-Sandi memang kontroversial karena strukturnya dinilai 'gemuk.'
"Yang justru sedikit antitesis dari gerakan reformasi birokrasi yang untuk merampingkan birokrasi," kata Erwan ketika dihubungi, Selasa (23/1).
Terlepas dari itu, Erwan menganggap bahwa mengakomodasi pejabat politik menjadi tim gubernur sesungguhnya sah-sah saja selama bisa mempertimbangkan dua aspek.
Pertama, jangan sampai terjadi duplikasi struktur yang membuat struktur birokrasi membengkak. Kedua, sambung Erwan, jangan sampai terjadi timpang tindih kewenangan dengan pemerintah pusat maupun internal.
"Kalau dari personelnya, memang tidak bisa dielakkan bahwa itu (TGUPP) untuk mengakomodasi timses gubernur yang dalam sistem politik, Amerika misalnya, ada ruang untuk mengakomodasi itu," ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM itu.
[Gambas:Video CNN] (kid)
Dalam anggaran tersebut, pada pos untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terselip dana bagi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Sebelumnya dalam Raperda APBD tercatat anggaran sebesar Rp28 miliar untuk memfasilitasi 73 anggota TGUPP yang direncanakan Anies untuk membantunya dalam mengelola Jakarta.
Lihat juga:FOTO: Bidikan Kamera Rekam Jejak Anies-Sandi |
Setelah Anies menerima evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan anggaran dirasionalisasi, sebanyak 73 anggota TGUPP mendapat alokasi gaji sebesar Rp19,8 miliar dari APBD DKI 2018 yang dialokasikan pada anggaran Bappeda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Honorarium ketua TGUPP adalah Rp51,570 juta per bulannya. Sedangkan lima orang ketua bidang TGUPP masing-masing akan digaji Rp41,220 juta per bulannya. Anggota lain digaji berdasarkan tingkatan. Honor anggota paling tinggi adalah Rp31,7 juta dan paling rendah Rp8 juta.
 |
Dugaan Timses Gubernur
Terdapat lima bidang TGUPP yakni bidang percepatan pembangunan, bidang pencegahan korupsi, bidang harmonisasi regulasi, bidang pengelolaan pesisir, bidang ekonomi dan pembangunan.
Hingga saat ini, baru nama-nama anggota bidang pencegahan korupsi dan harmonisasi regulasi yang terkonfirmasi. Sementara itu tiga bidang lainnya masih misteri.
Pada bidang harmonisasi regulasi terdapat tujuh orang yakni adalah Rikrik Rizkiyana, Djohermansyah Djohar, Fitriani A Syarif, Mustafa Fakhri, Aria Suyudi, Sri Rahayu, dan Bany Pamungkas. Adapun Rikrik adalah mantan anggota tim sinkronisasi Anies-Sandi setelah berhasil setelah memenangkan Pilkada DKI 2017.
Kemudian, untuk Komite Pencegahan Korupsi DKI yang tak lain adalah TGUPP bidang pencegahan korupsi, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2011-2015 Bambang Widjojanto didapuk sebagai ketua.
Saat masa kampanye, Bambang dipercaya sebagai ketua dewan pakar tim kampanye Anies-Sandi.
"Gubernur DKI sudah berijtihad, semoga ini sesuai dengan kebutuhan bangsa ini, jika memang kita mau serius memberantas korupsi," ujar Bambang saat ditemui di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta awal bulan ini.
Tim pencegahan korupsi adalah komite pertama dalam TUGPP yang dibentuk dan diumumkan Anies. Baru setelahnya tim harmonisasi kebijakan.
 Bambang Widjojanto. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto) |
Menurut BW, potensi penyalahgunaan wewenang atau korupsi di Jakarta ini bisa muncul pada sektor pendapatan, pengeluaran serta investasi di lingkungan Pemprov DKI.
Secara terpisah, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Zainal menjamin tim Bambang tak akan tumpang tindih dengan lembaga ia pimpin.
"Kita laksanakan program Pak Gubernur semua. Kami juga memang melakukan koordinasi supervisi dengan KPK, tapi kami akan terus lakukan koordinasi," kata Zainal.
Setelah 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso, menyatakan belum melihat kerja TGUPP.
Menurutnya, kerja TGUPP seharusnya dinilai berdasarkan target atau parameter yang ingin dicapai. Atas dasar itu, Santoso mengimbau kerja TGUPP Anies harus dievaluasi setiap tiga sampai empat bulan sekali.
"Apakah dengan adanya TGUPP bidang pencegahan korupsi ini, tingkat korupsi di SKPD (satuan kerja perangkat daerah) menurun atau tidak ada sama sekali? Kalau tidak ada perubahan, percuma," ujar Santoso belum lama ini.
Santoso menegaskan kerja TGUPP harus nyata terlihat publik, sebab mereka digaji menggunakan uang rakyat yang tertampung dalam APBD.
"Honor mereka berasal dari pajak warga DKI, harusnya bertanggung jawab kepada warga dengan kinerja maksimal," katanya.
Atas dasar itu, Santoso pun berharap, Anies segera mengumumkan anggota di tiga bidang TGUPP lainnya selain pencegahan korupsi dan harmonisasi kebijakan.
Lalu, ketika nama-nama baru itu terkuak, Anies diharapkan bisa menepis anggapan bahwa TGUPP hanya diisi timses mereka saat kampanye.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada Erwan Agus Purwanto tak menampik bahwa TGUPP era Anies-Sandi memang kontroversial karena strukturnya dinilai 'gemuk.'
"Yang justru sedikit antitesis dari gerakan reformasi birokrasi yang untuk merampingkan birokrasi," kata Erwan ketika dihubungi, Selasa (23/1).
Terlepas dari itu, Erwan menganggap bahwa mengakomodasi pejabat politik menjadi tim gubernur sesungguhnya sah-sah saja selama bisa mempertimbangkan dua aspek.
Pertama, jangan sampai terjadi duplikasi struktur yang membuat struktur birokrasi membengkak. Kedua, sambung Erwan, jangan sampai terjadi timpang tindih kewenangan dengan pemerintah pusat maupun internal.
"Kalau dari personelnya, memang tidak bisa dielakkan bahwa itu (TGUPP) untuk mengakomodasi timses gubernur yang dalam sistem politik, Amerika misalnya, ada ruang untuk mengakomodasi itu," ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM itu.
[Gambas:Video CNN] (kid)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK