SK Kemenkumham Keluar Jika Hanura Serahkan Hasil Rekonsiliasi
Feri Agus | CNN Indonesia
Jumat, 26 Jan 2018 11:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly mengatakan, pihaknya menunggu hasil rekonsiliasi Partai Hanura yang beberapa waktu lalu sempat mengalami dualisme kepemimpinan. Yasonna hanya akan mengeluarkan surat keputusan (SK) setelah kepengurusan hasil rekonsiliasi dari Hanura diserahkan.
"Nanti mereka akan duduk bersama, tentu mungkin ada revisi dan lain-lain, kami harapkan begitu, (kepengurusan) dari hasil rekonsiliasi," kata Yasonna di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (26/1).
Kemenkumham saat ini masih terus memantau rekonsiliasi antara kubu Oesman Sapta Odang alias OSO dan Daryatmo. Terakhir, Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto melakukan pertemuan dengan OSO dan Daryatmo.
Dari pertemuan tersebut kedua kubu sepakat untuk melakukan rekonsiliasi. Wiranto sendiri tetap mengakui OSO sebagai ketua umum partai yang berdiri pada 2006 itu.
"Sudah ada beberapa kali pertemuan antara Pak Wiranto dan Pak OSO, sudah ada understanding," tutur Yasonna.
Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mendorong rekonsiliasi di tubuh Hanura benar-benar terjadi. Mengingat, kata Yasonna, partai politik akan menghadapi Pilkada serentak 2018 dan verifikasi faktual untuk Pemilu 2019.
"Kami harapkan (terjadi rekonsiliasi). Kami mendorong terus karena ini tahapan Pilkada dan verifikasi partai politik, memerlukan soliditas masing-masing partai politik," ujarnya.
Kemenkumham sendiri telah mengeluarkan SK Kepengurusan Hanura yang baru di bawah kepemimpinan OSO, pada Rabu (17/1). Dalam kepengurusan baru tersebut, Harry Lontung Siregar menjabat sebagai sekretaris jenderal menggantikan Sarifuddin Sudding.
Kubu Daryatmo hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta baru menyerahkan susunan kepengurusan ke Kemenkumham, Jumat (19/1).
Meskipun telah bersepakat islah, belum ada perkembangan signifikan di tubuh Hanura usai pertemuan Wiranto dengan OSO dan Daryatmo.
Saat ini, kedua kubu menyoal posisi sekretaris jenderal. Kubu OSO menegaskan Sudding telah dipecat dan digantikan oleh Harry. Sementara kubu Daryatmo meminta Sudding dipertahankan oleh OSO sebagai sekretaris jenderal.
[Gambas:Video CNN] (osc)
"Nanti mereka akan duduk bersama, tentu mungkin ada revisi dan lain-lain, kami harapkan begitu, (kepengurusan) dari hasil rekonsiliasi," kata Yasonna di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (26/1).
Kemenkumham saat ini masih terus memantau rekonsiliasi antara kubu Oesman Sapta Odang alias OSO dan Daryatmo. Terakhir, Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto melakukan pertemuan dengan OSO dan Daryatmo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari pertemuan tersebut kedua kubu sepakat untuk melakukan rekonsiliasi. Wiranto sendiri tetap mengakui OSO sebagai ketua umum partai yang berdiri pada 2006 itu.
"Sudah ada beberapa kali pertemuan antara Pak Wiranto dan Pak OSO, sudah ada understanding," tutur Yasonna.
"Kami harapkan (terjadi rekonsiliasi). Kami mendorong terus karena ini tahapan Pilkada dan verifikasi partai politik, memerlukan soliditas masing-masing partai politik," ujarnya.
Kemenkumham sendiri telah mengeluarkan SK Kepengurusan Hanura yang baru di bawah kepemimpinan OSO, pada Rabu (17/1). Dalam kepengurusan baru tersebut, Harry Lontung Siregar menjabat sebagai sekretaris jenderal menggantikan Sarifuddin Sudding.
Kubu Daryatmo hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta baru menyerahkan susunan kepengurusan ke Kemenkumham, Jumat (19/1).
Meskipun telah bersepakat islah, belum ada perkembangan signifikan di tubuh Hanura usai pertemuan Wiranto dengan OSO dan Daryatmo.
Saat ini, kedua kubu menyoal posisi sekretaris jenderal. Kubu OSO menegaskan Sudding telah dipecat dan digantikan oleh Harry. Sementara kubu Daryatmo meminta Sudding dipertahankan oleh OSO sebagai sekretaris jenderal.
[Gambas:Video CNN] (osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK