Plt Gubernur dari Polri, Fahri Duga Jokowi Sedang Konsolidasi

Abi Sarwanto, CNN Indonesia | Jumat, 26/01/2018 15:25 WIB
Untuk menghilangkan kecurigaan publik, Fahri Hamzah meminta Jokowi menjelaskan soal rencana Kemendagri menunjuk jenderal polisi menjadi Plt Gubernur. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai rencana Kemendagri menunjuk dua jenderal polisi menjadi Plt Gubenur, melanggar aturan. (CNN Indonesia/Joko Panji Sasongko)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menduga usulan penunjukan penjabat gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara dari dua jenderal Polri merupakan bagian dari konsolidasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dia tak menjelaskan lebih jauh makna konsolidasi yang sedang dilakukan Jokowi. Namun menurut Fahri, upaya presiden melakukan konsolidasi juga terlihat dari perubahan sikapnya yang kini memperbolehkan rangkap jabatan menteri sebagai pimpinan partai politik.

"Jadi ini muaranya itu konsolidasi Pak Jokowi. Orang curiganya itu loh. Kita sulit mencegah Pak Jokowi melakukan konsolidasi, tapi caranya adalah melanggar aturan maupun apa yang sudah dia komit dari awal," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/1).


Menurut Fahri, usulan penunjukan dua jenderal polisi ini menjadi polemik dan kecemasan publik akan intervensi dari instrumen negara terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Apalagi Jawa Barat dan Sumatera Utara termasuk yang melaksanakan pesta demokrasi itu.

"Satu sisi pemerintah mau mengantisipasi keamanan. Satu sisi publik mencemaskan ada tindakan yang tidak netral dari aparat," katanya.

Dari berbagai kecemasan publik, pemerintah kata Fahri harus menjelaskan dasar hukum peraturan perundang-undangan terkait usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk Asisten Kapolri bidang Operasi Irjen Mohammad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Martuani Sormin di Sumatera Utara. 

Tjahjo menjelaskan, pemilihan jenderal polisi sebagai Plt didasarkan pada pendekatan stabilitas dan gelagat kerawanan. Lagipula, dia mengatakan, tidak mungkin bila semua Plt diambil dari pejabat eselon I Kemendagri. 

Fahri menilai Jokowi lah yang seharusnya segera mengambil keputusan dan memberi penjelasan terkait hal tersebut.

"Jadi saya kira, ya, mestinya Pak Jokowi yang mengambil keputusan, gitu. Apa maksudnya, apa argumennya, gitu. Karena ini argumen datangnya belakangan dan tidak meyakinkan lagi. Saya khawatir kita tetap curiga sampai hari pilkada," katanya.

Selain itu, Fahri meminta pemerintah melindungi TNI dan Polri dari tuduhan bersikap tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Karena saat ini, menurutnya telah terjadi konsolidasi dan restrukturisasi yang dilakukan TNI-Polri.

Fahri sendiri lebih mendorong pemerintah percaya pada aparatur sipil atau pejabat eselon I Kemendagri dibandingkan pejabat Polri maupun TNI.

Ia juga percaya sipil bisa bersikap tegas dalam menjaga keamanan selama pilkada di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Sebaliknya, ia malah khawatir daerah-daerah yang masuk kategori rawan, khususnya Jawa Barat akan semakin tidak aman jika dipimpin oleh penjabat Gubernur dari kepolisian. 

"Siapa yang menjamin itu semuanya. Jadi ada konflik yang terus menerus yang harus diselesaikan, antara kecurigaan publik yang nanti ini akan bertindak tidak netral dengan pandangan pemerintah seolah-olah ini harus ada antisipasi," ujarnya. (wis/djm)