'Netralitas Polri di Pilkada Enggak Usah Diragukan'
Martahan Sohuturon | CNN Indonesia
Jumat, 26 Jan 2018 16:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Syafruddin menyerang balik pihak-pihak yang meragukan netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.
Hal itu ia lakukan saat wartawan mempertanyakan terkait keraguan sejumlah kalangan akan netralitas Polri di Pilkada 2018, menyusul pengusulan dua orang perwira tinggi (Pati) Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.
"Polri harus netral. (Netralitas Polri) enggak usah diragukan. Nanti yang meragukan itu yang enggak netral," kata Syafruddin di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jumat (26/1).
Dia menerangkan, usul dua Pati Polri menjadi Plt gubernur masih sebatas wacana. Menurutnya, Polri tidak memiliki kewenangan untuk menyikapi usulan tersebut.
"Itu masih wacana dan bukan domainnya Polri. Domainnya Kementerian Dalam Negeri. Baru diwacanakan," kata jenderal bintang tiga itu.
Bahkan, dia menambahkan, nama yang diusulkan sebagai Plt gubernur bisa berubah nantinya.
"Bisa juga Wakapolri, bisa juga Pak Royke (Kepala Korps Lalu Lintas Polri) yang nanti dipilih. Tergantung Mendagri," tuturnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui telah mengusulkan Irjen Mochamad Iriawan dan Irjen Martuani Sormin sebagai Plt. Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Namun, usulan tersebut menjadi polemik dan mendapatkan sorotan publik.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan usulan penunjukan dua jenderal polisi ini menjadi polemik dan kecemasan publik akan intervensi dari instrumen negara terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2018.
Apalagi, lanjutnya, Jawa Barat dan Sumatera Utara termasuk yang melaksanakan pesta demokrasi itu.
"Satu sisi pemerintah mau mengantisipasi keamanan. Satu sisi publik mencemaskan ada tindakan yang tidak netral dari aparat," kata Fahri.
[Gambas:Video CNN] (ugo)
Hal itu ia lakukan saat wartawan mempertanyakan terkait keraguan sejumlah kalangan akan netralitas Polri di Pilkada 2018, menyusul pengusulan dua orang perwira tinggi (Pati) Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.
"Polri harus netral. (Netralitas Polri) enggak usah diragukan. Nanti yang meragukan itu yang enggak netral," kata Syafruddin di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jumat (26/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu masih wacana dan bukan domainnya Polri. Domainnya Kementerian Dalam Negeri. Baru diwacanakan," kata jenderal bintang tiga itu.
"Bisa juga Wakapolri, bisa juga Pak Royke (Kepala Korps Lalu Lintas Polri) yang nanti dipilih. Tergantung Mendagri," tuturnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui telah mengusulkan Irjen Mochamad Iriawan dan Irjen Martuani Sormin sebagai Plt. Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan usulan penunjukan dua jenderal polisi ini menjadi polemik dan kecemasan publik akan intervensi dari instrumen negara terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2018.
Apalagi, lanjutnya, Jawa Barat dan Sumatera Utara termasuk yang melaksanakan pesta demokrasi itu.
"Satu sisi pemerintah mau mengantisipasi keamanan. Satu sisi publik mencemaskan ada tindakan yang tidak netral dari aparat," kata Fahri.
[Gambas:Video CNN] (ugo)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK