Sikap PAN soal LGBT: Tolak Gerakannya, Rangkul Orangnya

Priska Sari Pratiwi, CNN Indonesia | Jumat, 26/01/2018 17:27 WIB
Sikap PAN soal LGBT: Tolak Gerakannya, Rangkul Orangnya Sekjen PAN Eddy Soeparno menyatakan partainya hanya menolak gerakan LGBT, bukan pelaku LGBT. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan bahwa para pelaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) harus tetap dirangkul. Bagaimana pun, menurut Eddy, para pelaku LGBT memiliki hak hidup di Indonesia.

“Kami menentang gerakannya, bukan orangnya. Mereka harus tetap dirangkul,” ujar Eddy dalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (26/1).

Eddy menegaskan, PAN sepakat gerakan LGBT harus dilarang. Menurutnya, Indonesia saat ini dalam kondisi darurat LGBT, setelah sebelumnya juga mengalami darurat narkotik, pornografi, dan kekerasan seksual pada anak.


Berkaca pada kasus penggerebekan kelompok gay di sejumlah daerah, Eddy khawatir gerakan ini akan meluas. Salah satunya, kata dia, keberadaan ‘pesta LGBT’ di Ciganjur yang digerebek polisi beberapa waktu lalu.

“Ini yang saya khawatirkan ada propaganda atau gerakan yang memperluas LGBT. Di Ciganjur itu, dalam sehari LGBT bisa menggaet lima sampai enam orang, yang dituju anak-anak muda,” katanya.

Pihaknya pun mendukung perluasan pasal dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang kini dibahas di DPR terkait pemidanaan bagi sesama jenis.

Dalam ketentuan sebelumnya mengatur bahwa sesama jenis yang dipidana adalah mereka yang melakukan kekerasan seksual kepada anak di bawah 18 tahun. Sementara PAN sepakat bahwa pemidanaan sesama jenis harus diberlakukan bagi semua umur.

“Kami dukung perluasan pasal tekait LGBT. Tidak saja mereka yang di bawah 18 tahun, tapi sesama jenis di seluruh rentang usia baik dengan kekerasan atau cara apapun seharusnya masuk dalam tindak pidana,” ucap Eddy.

Senada, ahli hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia Supardi sepakat bahwa pelaku kegiatan seksual sesama jenis harus dipidana. Menurutnya, mempidanakan pelaku LGBT bukan berarti diskriminatif atau melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Apakah LGBT soal hak asasi, saya rasa bukan, karena sesungguhnya itu tidak tumbuh ketika manusia lahir tapi dari lingkungan sehingga bisa diobati,” kata Supardi.

Ia meyakini, jika ada keinginan untuk mencegah perilaku LGBT melalui aturan, maka perilaku sesama jenis itu juga bisa diubah.

Polemik LGBT muncul setelah MK menolak permohonan uji materiil KUHP tentang zina dan hubungan sesama jenis yang tercantum pada Pasal 284 tentang perzinaan, Pasal 285 tentang pemerkosaan, dan Pasal 292 tentang homoseksual.

Masalah LGBT kembali hangat setelah Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut ada empat parpol lainnya di DPR yang bersama PAN menolak LGBT. (wis/djm)