Puan Klaim Bantuan untuk KLB di Asmat Capai 90 Persen

Dias Saraswati | CNN Indonesia
Kamis, 01 Feb 2018 01:20 WIB
Menko PMK Puan Maharani menyebut belum semua daerah bisa dikirim bantuan sebab kendala geografis yang memengaruhi sulitnya akses proses pengiriman bantuan.
Puan Maharani menyebut belum semua daerah bisa dikirimkan bantuan sebab ada kendala geografis yang menyebakan kesulitan akses dalam proses pengiriman bantuan. (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengklaim distribusi bantuan untuk kasus kejadian luar biasa (KLB) di Asmat, Papua, telah mencapai 90 persen.

"90 persen sudah masuk ke Asmat dan wilayah yang ada indikasi," kata Puan di Kantor Kemenko PMK, Kamis (31/1).

Meski begitu, Puan menyebut belum semua daerah bisa dikirimkan bantuan sebab ada kendala geografis yang menyebakan kesulitan akses dalam proses pengiriman bantuan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Nantinya, kata Puan, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal penyaluran bantuan tersebut.

Puan mengatakan, penyaluran bantuan di Papua berbeda dengan penyaluran bantuan di Jawa maupun Sumatera. Menurutnya, perlu ada afirmasi khusus.

"Selain letak geografis, prilaku, gaya hidup, masalah pendidikan berkaitan erat, sehingga tidak bisa dilakukan sendiri sendiri," ucapnya.

Lebih lanjut, Puan mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Bapenas dan KSP untuk membuat satuan kerja yang terintegrasi guna menjalankan program untuk mengatasi KLB di Asmat.

"Kami akan bikin matriks biayanya, dari biaya yang akan dibutuhkan dari jangka pendek, menengah, dan panjang," ujar Puan.


Di sisi lain, Puan menyampaikan akan mengkaji kembali dana otonomi khusus (otsus) Papua apakah sudah dimanfaatkan dengan baik.

Untuk itu, dirinya akan meminta kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk mengkaji ulang pemanfaatan dana otsus Papua tersebut.

Puan menilai dengan jumlah dana Otsus Papua yang mencapai Rp8 triliun seharusnya cukup untuk mengelola pelaksanaan pemerintahan dan kesejahteraan di Papua.

"Kami lihat dulu kita sedang kaji, saya lagi minta kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri untuk melihat hal tersebut (dana otsus)," tutur Puan. (pmg)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER