Mensos Usul Ada Pendampingan Dana Otsus Papua
Dias Saraswati | CNN Indonesia
Rabu, 31 Jan 2018 14:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial Idrus Marham mengusulkan pendampingan dalam penggunaan dana otonomi khusus (otsus) Papua. Hal tersebut tak lepas dari besaran dana otsus yang mencapai Rp8 triliun, yang terbaru Rp5,1 triliun untuk Papua dan Rp2,9 triliun untuk Papua Barat.
"Perlu ada pendampingan secara bersama-sama di kegubernuran dan pemerintah pusat pengelolaan pendanaan ini, agar betul-betul benar kena sasaran," kata Idrus di Kantor Kemenko PMK, Rabu (31/1).
Idrus menyoal dana khusus ini salah satunya sebagai respons atas wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua.
Dalam pelaksanaannya nanti, kata Idrus, pendampingan tersebut harus disesuaikan dengan karakter masyarakat Papua.
Pemerintah tidak bisa serta merta memaksakan cara-cara yang dirasanya benar, tetapi harus berpedoman pada ciri karakter dan budaya masyarakatnya.
"Perlu pendampingan bersama-sama mengembangkan mereka agar masyarakat Asmat menjadi masyarakat mandiri," ujar Idrus.
Idrus pun meminta koordinasi seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk bisa melakukan pendampingan penggunaan dana otsus Papua tersebut. Terlebih, dana otsus tersebut merupakan uang negara sehingga perlu untuk dipertanggungjawabkan.
Dari sisi Kemensos, pihaknya akan lebih mengedepankan operasi kemanusiaan dan tidak akan menggunakan pendekatan politik maupun militer dalam memberikan pendampingan terhadap masyarakat Papua.
"Kami secara bersama-sama dan gotong royong mengawal sumber-sumber dana yang harus dimanfaatkan secara tepat di sana," tutur Idrus.
Di sisi lain, terkait dengan penanganan KLB campak di Asmat, Kemensos juga akan berfokus membangkitkan semangat hidup masyarakat Asmat sehingga nantinya tidak menolak jika akan diberi pengobatan.
Sebab, kata Idrus, dalam proses pemberian pengobatan kepada masyarakat Asmat diperlukan sosialisasi terlebih dahulu.
Hal sama juga dilakukan saat akan dilakukan imunisasi kepada masyarakat Papua yang kerap menolak imunasi karena rasa takut.
Ketakutan itu bisa dihilangkan dengan memberikan penjelasan terlebih dulu.
"Kami harus menjelaskan pada mereka, memberikan motivasi pada mereka dengan imunisasi, ada vaksin, dan sebagainya," ujar Idrus. (osc/wis)
"Perlu ada pendampingan secara bersama-sama di kegubernuran dan pemerintah pusat pengelolaan pendanaan ini, agar betul-betul benar kena sasaran," kata Idrus di Kantor Kemenko PMK, Rabu (31/1).
Idrus menyoal dana khusus ini salah satunya sebagai respons atas wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah tidak bisa serta merta memaksakan cara-cara yang dirasanya benar, tetapi harus berpedoman pada ciri karakter dan budaya masyarakatnya.
Dari sisi Kemensos, pihaknya akan lebih mengedepankan operasi kemanusiaan dan tidak akan menggunakan pendekatan politik maupun militer dalam memberikan pendampingan terhadap masyarakat Papua.
"Kami secara bersama-sama dan gotong royong mengawal sumber-sumber dana yang harus dimanfaatkan secara tepat di sana," tutur Idrus.
Sebab, kata Idrus, dalam proses pemberian pengobatan kepada masyarakat Asmat diperlukan sosialisasi terlebih dahulu.
Hal sama juga dilakukan saat akan dilakukan imunisasi kepada masyarakat Papua yang kerap menolak imunasi karena rasa takut.
Ketakutan itu bisa dihilangkan dengan memberikan penjelasan terlebih dulu.
"Kami harus menjelaskan pada mereka, memberikan motivasi pada mereka dengan imunisasi, ada vaksin, dan sebagainya," ujar Idrus. (osc/wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK