Jaga Khitah NU, GP Ansor Klaim Netral Selama Pilkada 2018
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Kamis, 01 Feb 2018 08:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyatakan sikap netral selama gelaran pilkada serentak di 171 daerah tahun ini. Hal ini demi menjaga khitah atau cita-cita Nahdlatul Ulama.
Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas menegaskan organisasinya haram untuk terlibat dalam politik praktis di segala momentum. Menurutnya, prinsip tersebut telah lama dipegang oleh NU yang merupakan induk organisasi GP Ansor.
"Kami meyakini khitah NU 1926, jadi secara organisasi tidak boleh berpolitik," kata Yaqut di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu malam (31/1).
Yaqut menyampaikan, tidak boleh ada pihak yang mengatasnamakan GP Ansor saat memberikan dukungan kepada salah satu calon kepala daerah saat pilkada serentak berjalan.
Meski demikian, Yaqut tidak ingin membatasi ruang gerak anggota GP Ansor yang ingin terlibat dalam politik. Misalnya, ada anggota yang menjadi tim sukses salah satu pasangan calon kepala daerah. Menurutnya, hal itu boleh dilakukan, asalkan tidak mengatasnamakan GP Ansor.
"Saya selaku ketua umum, akan mengarahkan kader atas dasar berbagai pertimbangan," ujar Yaqut.
Dia mengamini, tidak menutup kemungkinan ada anggota di suatu daerah yang mencatut nama GP Ansor kala terlibat dalam politik. Jika hal itu terjadi pada pilkada serentak tahun ini, Yaqut bakal memberi sanksi.
"Teguran, sanksi tegas juga kalau perlu," kata Yaqut.
Yaqut menegaskan pihaknya tidak terpengaruh dengan sikap sejumlah kelompok berbasis Islam lain yang disinyalir turut terlibat dalam politik praktis. Misalnya, Garda 212 yang dibentuk untuk memfasilitasi alumni 212 yang ingin terjun ke politik praktis.
"Itu urusan mereka lah, bukan urusan kita, karena berpolitik praktis ada risikonya. Kalau mereka siap dengan risiko, ya biarin saja," kata Yaqut.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada seluruh kelompok Islam agar tidak mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah atas nama organisasi.
Ketua Umum MUI Ma'ruf mengatakan, anggota ormas dipersilakan memilih namun tidak dengan melibatkan organisasinya.
MUI, kata Ma'ruf, juga tidak akan memihak pasangan calon manapun. MUI membebaskan umat Muslim untuk menggunakan hak pilihnya dengan merdeka.
Selain itu, MUI juga meminta proses Pilkada tidak lagi diwarnai isu-isu yang memicu konflik. MUI akan mendukung Pemerintah, Polri, KPU, dan seluruh jajaran untuk menciptakan suasana Pilkada yang damai.
"Kita harus menjaga Pilkada yang damai, tidak ada konflik, tidak pakai isu-isu yang memancing konflik antarkelompok," ujar Ma'ruf.
(pmg/sur)
Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas menegaskan organisasinya haram untuk terlibat dalam politik praktis di segala momentum. Menurutnya, prinsip tersebut telah lama dipegang oleh NU yang merupakan induk organisasi GP Ansor.
"Kami meyakini khitah NU 1926, jadi secara organisasi tidak boleh berpolitik," kata Yaqut di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu malam (31/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yaqut menyampaikan, tidak boleh ada pihak yang mengatasnamakan GP Ansor saat memberikan dukungan kepada salah satu calon kepala daerah saat pilkada serentak berjalan.
Meski demikian, Yaqut tidak ingin membatasi ruang gerak anggota GP Ansor yang ingin terlibat dalam politik. Misalnya, ada anggota yang menjadi tim sukses salah satu pasangan calon kepala daerah. Menurutnya, hal itu boleh dilakukan, asalkan tidak mengatasnamakan GP Ansor.
Lihat juga:FPI dan Aksi Menunggangi Demokrasi |
Dia mengamini, tidak menutup kemungkinan ada anggota di suatu daerah yang mencatut nama GP Ansor kala terlibat dalam politik. Jika hal itu terjadi pada pilkada serentak tahun ini, Yaqut bakal memberi sanksi.
"Teguran, sanksi tegas juga kalau perlu," kata Yaqut.
Yaqut menegaskan pihaknya tidak terpengaruh dengan sikap sejumlah kelompok berbasis Islam lain yang disinyalir turut terlibat dalam politik praktis. Misalnya, Garda 212 yang dibentuk untuk memfasilitasi alumni 212 yang ingin terjun ke politik praktis.
"Itu urusan mereka lah, bukan urusan kita, karena berpolitik praktis ada risikonya. Kalau mereka siap dengan risiko, ya biarin saja," kata Yaqut.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada seluruh kelompok Islam agar tidak mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah atas nama organisasi.
Ketua Umum MUI Ma'ruf mengatakan, anggota ormas dipersilakan memilih namun tidak dengan melibatkan organisasinya.
MUI, kata Ma'ruf, juga tidak akan memihak pasangan calon manapun. MUI membebaskan umat Muslim untuk menggunakan hak pilihnya dengan merdeka.
Selain itu, MUI juga meminta proses Pilkada tidak lagi diwarnai isu-isu yang memicu konflik. MUI akan mendukung Pemerintah, Polri, KPU, dan seluruh jajaran untuk menciptakan suasana Pilkada yang damai.
"Kita harus menjaga Pilkada yang damai, tidak ada konflik, tidak pakai isu-isu yang memancing konflik antarkelompok," ujar Ma'ruf.
Lihat juga:MUI Imbau Ormas Islam Netral di Pilkada 2018 |
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK