PPP Duga Kubu Djan Faridz Duduki Kantor DPW Yogyakarta
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Kamis, 01 Feb 2018 18:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy, Arsul Sani menyatakan ada sejumlah pengurus tidak sah yang menduduki kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Yogyakarta, pada Rabu (31/1), sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat melakukan verifikasi faktual tingkat provinsi.
Arsul menduga kelompok tersebut simpatisan Djan Faridz yang belum mau masuk ke dalam kepengurusan kubu Romahurmuziy.
“Mereka adalah kelompok yang sudah kami tawari masuk ke kepengurusan di bawah PPP dengan ketum Romahurmuziy, namun belum mau,” kata Arsul melalui pesan singkat, Kamis (1/2).
Ia melanjutkan, PPP tidak akan mengambil langkah tegas dan lebih memilih cara yang tidak memicu kegaduhan untuk merebut kembali kantor DPW PPP Yogyakarta.
“Kami bisa saja menggunakan langkah hukum seperti yang kami lakukan di kantor DPP, namun supaya tidak terjadi keributan maka kami memutuskan untuk tidak memaksakan diri,” katanya.
Untuk bisa menjadi peserta pemilu 2019, setiap partai mesti memenuhi syarat 100 persen verifikasi tingkat provinsi.
Terkait masa verifikasi, KPU telah menetapkan hanya berlangsung satu hari, yakni pada Rabu (31/1).
Selanjutnya, KPU memberi waktu perbaikan pada 1-3 Februari, kepada partai tingkat provinsi yang belum memenuhi syarat.
Dengan pendudukan kantor DPW Yogyakarta, Arsul tak bisa menjamin KPU sudah dapat melakukan verifikasi terhadap partainya di tingkat DPW Yogyakarta pada masa perbaikan nanti.
Namun, ia memastikan PPP akan mencari jalan terbaik agar verifikasi bisa dilakukan.
“Kami mencari cara lain agar verifikasi ini bisa diselesaikan dengan cara lain,” ujar Arsul.
KPU sendiri belum mau berkomentar lebih jauh soal pendudukan kantor DPW PPP Yogyakarta.
“Kami juga tidak bisa katakan ini pihak mana yang menduduki. Kami berharap hari ini (1/2) bisa lakukan verifikasi,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan. (wis/gil)
Arsul menduga kelompok tersebut simpatisan Djan Faridz yang belum mau masuk ke dalam kepengurusan kubu Romahurmuziy.
“Mereka adalah kelompok yang sudah kami tawari masuk ke kepengurusan di bawah PPP dengan ketum Romahurmuziy, namun belum mau,” kata Arsul melalui pesan singkat, Kamis (1/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kami bisa saja menggunakan langkah hukum seperti yang kami lakukan di kantor DPP, namun supaya tidak terjadi keributan maka kami memutuskan untuk tidak memaksakan diri,” katanya.
Terkait masa verifikasi, KPU telah menetapkan hanya berlangsung satu hari, yakni pada Rabu (31/1).
Selanjutnya, KPU memberi waktu perbaikan pada 1-3 Februari, kepada partai tingkat provinsi yang belum memenuhi syarat.
Namun, ia memastikan PPP akan mencari jalan terbaik agar verifikasi bisa dilakukan.
“Kami mencari cara lain agar verifikasi ini bisa diselesaikan dengan cara lain,” ujar Arsul.
“Kami juga tidak bisa katakan ini pihak mana yang menduduki. Kami berharap hari ini (1/2) bisa lakukan verifikasi,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan. (wis/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK