Polisi Lanjutkan Kasus Dugaan Penggelapan Jabatan Hanura

Jakarta, CNN Indonesia -- Polisi akan melanjutkan penyelidikan kasus dugaan penggelapan jabatan yang diduga dilakukan politikus Hanura Sarifuddin Sudding, karena polisi belum menerima pencabutan laporan yang dilakukan oleh kuasa hukum Oesman Sapta Odang.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan polisi telah memeriksa kuasa hukum OSO, Serfasius Serbaya Manek yang juga merupakan pelapor dalam kasus dugaan penggelapan jabatan tersebut. Pemeriksaan itu dilakukan pada Kamis (1/2).

"Penyelidikan berlanjut, pelapor sudah diperiksa," ujarnya saat dihubungi CNN Indonesia.com, Jumat (2/2).

Pada pemeriksaan itu, Argo mengatakan, polisi mempertanyakan soal kronologi dan kerugian yang dialami OSO. Polisi juga mempertanyakan tindakan-tindakan Sudding dalam dugaan penggelapan jabatan tersebut.

Pasal penggelapan jabatan diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lihat juga: Meski Islah, Hanura Kubu OSO Sebut Sudding Sudah Dipecat

Menurut keterangan Serfasius kepada polisi, Argo menjelaskan, susunan DPP Partai Hanura yang sah adalah yang dipimpin oleh OSO. Hal itu berdasarkan hasil verifikasi KPU dan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus pimpinan Partai Hanura periode 2015-2020.

"Pelapor juga mengaku sejak diterbitkannya keputusan Menkumham, pihak terlapor tidak menjabat apa-apa," tuturnya.

Selain itu, Sudding juga diduga telah memalsukan keterangan dalam akta autentik seperti daftar susunan kepanitiaan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) II Partai Hanura.

Tak hanya itu, surat keputusan yang ditandatangani oleh Sudding sebagai sekretaris Jenderal dan Daryatmo sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Dihubungi terpisah, Serfasius mengatakan, tindakan Sudding memalsukan keterangan itu merugikan OSO. Sebab itu, dia melaporkan Sudding dan semua yang hadir dalam Munaslub Partai Hanura di bawah kendali Sudding.

"Kerugian materiil adalah Partai Hanura dibawah kepemimpinan Pak OSO harus mengeluarkan biaya untuk menghadirkan DPD dan DPC seluruh Indonesia datang ke Jakarta untuk konsolidasi dan sosialisasi struktur ditingkat daerah bahwa gerakan yang dilakukan saudara Sudding dan teman-temannya itu inkonstitusional," ujarnya saat dihubungi CNN Indonesia.com.

Selain itu, kata Serfasius, tindakan Sudding membuat masyarakat tidak percaya pada Partai Hanura.

Menurut dia, tindak lanjut laporan itu untuk memastikan seluruh anggota daerah untuk konsentrasi menghadapi verifikasi faktual yang telah dijadwalkan KPU.

"Hasilnya memang mereka memesan ruangan di Hotel Ambhara untuk kegiatan tersebut," ucapnya.

Lihat juga: Hanura Kubu Daryatmo Minta SK Dicabut demi Rekonsiliasi

(ugo/sur)