KPU Enggan Bersikap soal Spanduk Cak Imin Cawapres 2019
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Jumat, 02 Feb 2018 10:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Foto Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar banyak dipajang di spanduk dan baliho sebagai calon wakil presiden 2019. Komisi Pemilihan Umum enggan mengkritisi hal itu.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya menganggap hal tersebut masih wajar dan tidak menyalahi peraturan kampanye.
"Kalau dalam pandangan KPU, itu belum bisa diatur dalam ketentuan kampanye," kata Wahyu di kantornya, Kamis (1/2).
Namun Wahyu enggan berkomentar terkait masalah etika. Dia justru bertanya mengenai siapa yang berhak menentukan tindakan tokoh politik telah melanggar etika.
Wahyu mengatakan, KPU tidak memiliki wewenang untuk menyimpulkan hal tersebut. Dia pun tak ingin berkomentar daripada menimbulkan spekulasi di masyarakat.
"Kalau soal etis enggak etis lalu siapa yang berwenang memutuskan itu? Kan, repot nanti kalau tafsirnya lain-lain,” katanya.
Meski begitu, Wahyu menegaskan dirinya tidak dalam posisi mendukung tokoh politik tertentu untuk memasang spanduk atau baliho, seperti yang dilakukan Muhaimin.
"Tetapi bukan belum diatur tapi diatur dalam aturan lain, yakni dengan Perda dan Pemda. PKPU juga tak mengatur soal itu," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Maman Imanulhaq mengatakan, partainya berupaya keras meningkatkan elektabilitas Muhaimin menjelang pilpres 2019.
Maman menyadari elektabilitas Muhaimin masih rendah saat ini. Dalam berbagai hasil survei, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu kerap absen dalam daftar 10 besar tokoh dengan elektabilitas tertinggi.
"Kami berkomunikasi dengan para relawan, kami juga berkomunikasi dengan berbagai elemen masyarakat dan teman-teman partai untuk terus meningkatkan elektabilitas Cak Imin," kata Maman kepada CNN Indonesia.com melalui pesan singkat.
Aliansi Santri Deklarasi Jokowi-Muhaimin
Aliansi Santri Nasionalis (ASN) mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi dan Muhaimin untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019. Pasangan nasionalis-religius dianggap sebagai kombinasi yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi.
Dukungan ASN tersebut dideklarasikan di Medan, pada Kamis (1/2). Deklarator sekaligus Ketua ASN Ikhyar Velayati mengatakan, Jokowi harus melanjutkan kepemimpinannya untuk periode kedua.
Dia menjelaskan, Jokowi harus menjabat dua periode agar pembangunan tidak mandek. Selain itu, pihaknya tidak ingin kekuatan Orde Baru menguat pada periode selanjutnya jika Jokowi tidak melanjutkan kepemimpinan nasional.
"Kalangan Nahdliyin memberi usulan, satu-satunya cara menguatkan posisi Jokowi, adalah melibatkan Nahdliyyin, kekuatan Islam Nusantara, Islam damai, dan Cak Imin (Muhaimin) adalah representasi Nahdliyyin, pimpinan partai yang berasal dari keluarga besar NU," kata Ikhyar.
Dia menilai, dukungan kekuatan Islam nusantara akan menguatkan Jokowi dalam menghadapi lawan politiknya.
Ikhyar mengatakan, Jokowi terus dirongrong oleh kelompok dengan menyebut anti-Islam. Kecenderungannya mengarah pada perpecahan bangsa dengan munculnya keinginan berdirinya Khilafah.
"Kelompok 212, atau isu 212, yang memang sangat religius, tapi sentimen keagamaan dimobilisasi menjadi sentimen anti-Jokowi. Pada gerakan selanjutnya dapat membahayakan NKRI karena mulai ada unsur khilafah, memecah bangsa," katanya. (zul/pmg)
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya menganggap hal tersebut masih wajar dan tidak menyalahi peraturan kampanye.
"Kalau dalam pandangan KPU, itu belum bisa diatur dalam ketentuan kampanye," kata Wahyu di kantornya, Kamis (1/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau soal etis enggak etis lalu siapa yang berwenang memutuskan itu? Kan, repot nanti kalau tafsirnya lain-lain,” katanya.
"Tetapi bukan belum diatur tapi diatur dalam aturan lain, yakni dengan Perda dan Pemda. PKPU juga tak mengatur soal itu," ucapnya.
Maman menyadari elektabilitas Muhaimin masih rendah saat ini. Dalam berbagai hasil survei, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu kerap absen dalam daftar 10 besar tokoh dengan elektabilitas tertinggi.
"Kami berkomunikasi dengan para relawan, kami juga berkomunikasi dengan berbagai elemen masyarakat dan teman-teman partai untuk terus meningkatkan elektabilitas Cak Imin," kata Maman kepada CNN Indonesia.com melalui pesan singkat.
 Muhaimin Iskandar (kanan) duduk berdampingan dengan Presiden Joko Widodo saat mencoba kereta api bandara dari Bandara Soekarno Hatta. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean) |
Aliansi Santri Nasionalis (ASN) mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi dan Muhaimin untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019. Pasangan nasionalis-religius dianggap sebagai kombinasi yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi.
Dukungan ASN tersebut dideklarasikan di Medan, pada Kamis (1/2). Deklarator sekaligus Ketua ASN Ikhyar Velayati mengatakan, Jokowi harus melanjutkan kepemimpinannya untuk periode kedua.
Dia menjelaskan, Jokowi harus menjabat dua periode agar pembangunan tidak mandek. Selain itu, pihaknya tidak ingin kekuatan Orde Baru menguat pada periode selanjutnya jika Jokowi tidak melanjutkan kepemimpinan nasional.
"Kalangan Nahdliyin memberi usulan, satu-satunya cara menguatkan posisi Jokowi, adalah melibatkan Nahdliyyin, kekuatan Islam Nusantara, Islam damai, dan Cak Imin (Muhaimin) adalah representasi Nahdliyyin, pimpinan partai yang berasal dari keluarga besar NU," kata Ikhyar.
Ikhyar mengatakan, Jokowi terus dirongrong oleh kelompok dengan menyebut anti-Islam. Kecenderungannya mengarah pada perpecahan bangsa dengan munculnya keinginan berdirinya Khilafah.
"Kelompok 212, atau isu 212, yang memang sangat religius, tapi sentimen keagamaan dimobilisasi menjadi sentimen anti-Jokowi. Pada gerakan selanjutnya dapat membahayakan NKRI karena mulai ada unsur khilafah, memecah bangsa," katanya. (zul/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK