Partai Demokrat Turut Polisikan Pengacara Setnov

Martahan Sohuturon, CNN Indonesia | Selasa, 13/02/2018 20:27 WIB
Partai Demokrat Turut Polisikan Pengacara Setnov Kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Firman Wijaya dilaporkan ke polisi oleh Partai Demokrat. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Divisi Hukum Partai Demokrat ikut melaporkan pengacara terdakwa kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk eletronik (e-KTP) Setya Novanto, Firman Wijaya, ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Langkah ini ditempuh terkait dugaan tindak pidana fitnah yang dilayangkan Firman seputar kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setnov pada beberapa waktu silam.

"Melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan saudara Firman Wijaya terkait dengan pernyataan yang bersangkutan di media online di persidangan tanggal 25 Januari 2018," kata Sekretaris Divisi Hukum Partai Demokrat, Ardy Mbalembout, di kantor sementara Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/2).


Dia menerangkan, langkah ini merupakan upaya untuk memperkuat laporan yang telah dilayangkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Selasa pekan lalu.
Menurutnya, Firman telah memberikan informasi bohong dan mencemarkan nama baik Demokrat dan SBY sebagai pendiri partai berlambang mercy tersebut.

"Kami memperkuat laporan SBY dalam kapasitas anggota divisi dan teman-teman organisasi dan advokat. Kami sepakat dengan teman-teman di Partai Demokrat bahwa ini bisa mencemarkan nama baik," ujarnya.

Laporan Ardy pun diterima oleh Bareskrim dan diberi nomor LP/219/II/2018/Bareskrim, tanggal 13 Februari 2018. Firman diduga telah melakukan dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP juncto Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Sebelumnya, SBY telah melaporkan Firman ke Bareskrim pada Selasa pekan lalu. Kuasa hukum SBY, Ferdinand Hutahaean, mengatakan kliennya menpersoalkan pernyataan Firman di luar persidangan.

Menurutnya, Firman telah mengembangkan pernyataan mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Mirwan Amir saat bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa korupsi proyek pengadaan e-KTP, Setnov di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (25/1).

Dia berkata, pernyataan yang disampaikan Firman kepada wartawan dengan menyebut ada intervensi tokoh besar dalam kasus e-KTP kemudian mengaitkan dengan pemenang Pemilu 2009, tidak sesuai dengan pernyataan Mirwan saat bersaksi dalam persidangan.

"Ketika beliau (Firman) diwawancarai media di luar persidangan, mengembangkan sendiri keterangan Mirwan Amir. Mirwan Amir kami dengar tidak pernah menyebut tokoh besar, orang besar, intervensi. Tidak ada Mirwan Amir menyebut kesaksian itu di persidangan," kata Ferdinand.
(ugo/ugo)