KPK Duga Bupati Lampung Tengah Beri Arahan soal Suap DPRD
Feri Agus | CNN Indonesia
Kamis, 15 Feb 2018 23:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Lampung Tengah Mustafa memberi arahan kepada jajarannya untuk mengumpulkan uang sekitar Rp1 miliar. Mustafa yang juga calon gubernur Lampung ikut ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Uang tersebut disinyalir akan diserahkan kepada anggota DPRD Lampung Tengah, untuk persetujuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), perusahaan BUMN di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp300 miliar.
"Diduga atas arahan Bupati, dana tersebut diperoleh dari kontraktor sebesar Rp900 juta. Sedangkan yang Rp100 juta untuk menggenapkan menjadi Rp1 miliar berasal dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat jumpa pers, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/2).
Meskipun demikian, Mustafa belum ditetapkan sebagai tersangka. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Lampung itu masih berstatus sebagai saksi dan masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Lampung.
Syarif melanjutkan, guna mendapat pinjaman daerah dari PT SMI itu dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui dan ditandatangani bersama antara DPRD Lampung Tengah sebagai persyaratan Memorandum of Understanding (MoU dengan PT SMI.
Pinjaman sebesar Rp300 miliar itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah.
"Untuk diberikan persetujuan atau tanda tangan surat tersebut diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp1 miliar," tutur Syarif.
Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman sebagai tersangka suap.
KPK juga telah mengamankan uang sekitar Rp1,16 miliar sebagai barang bukti.
Dalam kasus suap ini, Taufik diduga sebagai pemberi, sementara Natalis dan Rusliyanto disinyalir sebagai penerima suap. Total uang yang diminta anggota DPRD Lampung Tengah untuk persetujuan pinjaman daerah itu Rp1 miliar. (pmg)
Uang tersebut disinyalir akan diserahkan kepada anggota DPRD Lampung Tengah, untuk persetujuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), perusahaan BUMN di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp300 miliar.
"Diduga atas arahan Bupati, dana tersebut diperoleh dari kontraktor sebesar Rp900 juta. Sedangkan yang Rp100 juta untuk menggenapkan menjadi Rp1 miliar berasal dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat jumpa pers, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskipun demikian, Mustafa belum ditetapkan sebagai tersangka. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Lampung itu masih berstatus sebagai saksi dan masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Lampung.
Syarif melanjutkan, guna mendapat pinjaman daerah dari PT SMI itu dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui dan ditandatangani bersama antara DPRD Lampung Tengah sebagai persyaratan Memorandum of Understanding (MoU dengan PT SMI.
"Untuk diberikan persetujuan atau tanda tangan surat tersebut diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp1 miliar," tutur Syarif.
Lihat juga:KPK Tangkap Bupati Lampung Tengah Mustafa |
Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman sebagai tersangka suap.
KPK juga telah mengamankan uang sekitar Rp1,16 miliar sebagai barang bukti.
Dalam kasus suap ini, Taufik diduga sebagai pemberi, sementara Natalis dan Rusliyanto disinyalir sebagai penerima suap. Total uang yang diminta anggota DPRD Lampung Tengah untuk persetujuan pinjaman daerah itu Rp1 miliar. (pmg)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK